Menggapai Puncak Kursi Kota Langsa

Bab 4
Dia yang menghormati orang lain tidak akan dipermalukan. Dia yang toleran akan memperoleh dukungan.
Confusius, filsuf Tiongkok

KONFLIK sosial (politik) acapkali melahirkan manusia-manusia yang militan dalam berjuang dan kuat dalam berpegang pada prinsip kehidupan. Banyak tokoh nasional ataupun internasional yang muncul dari wilayah atau negara yang kerap didera konflik. Banyak sosok nasionalis dan penuh spirit pengabdian muncul di masa-masa perjuangan kemerdekaan. Sosok Usman Abdullah layak dikatakan sebagai salah satu sosok kuat yang muncul dari area konflik Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sejarah mencatat GAM lahir di era pemerintahan Presiden Soeharto. Waktu itu sedang terjadi industrialisasi di Bumi Serambi Mekkah. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Industrialisasi membawa efek (negatif) ikutan berupa perjudian yang selanjutnya menjadi embrio prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu Pemerintah Pusat. Sementara rakyat Aceh tetap saja miskin. Pendidikan rendah dan kondisi ekonomi sangat memprihatinkan. Melihat situasi tersebut, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam.
Pertemuan tokoh-tokoh digagas pada tahun 1970-an. Mereka bersepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh (RIA), yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Mereka pun menyadari, tujuan itu tidak bisa tercapai tanpa senjata. Lantas diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tidak lain adalah kakak Hasan Tiro. Sayang, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal dunia. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi tokoh lainnya berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM.
Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tidak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. Kabinet GAM terdiri diri 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun berjuang dan bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya.
Versi yang cukup sahih menyebutkan bahwa Hasan Tiro menyatakan pendirian organisasinya sebagai Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera, lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka, pada tanggal 4 Desember 1976. Di antara tujuannya adalah kemerdekaan penuh Aceh dari Indonesia. Di Tiro memilih kemerdekaan sebagai salah satu tujuan GAM, bukan otonomi khusus daerah, karena fokus pada sejarah Aceh sebelum masa kolonial Belanda sebagai sebuah negara merdeka. GAM berbeda dari pemberontakan Darul Islam yang berusaha menggulingkan ideologi Pancasila yang sekuler dan menciptakan negara Islam Indonesia berdasarkan syariah. Dalam "Deklarasi Kemerdekaan", dia mempertanyakan hak Indonesia untuk berdiri sebagai negara, karena pada asalnya itu adalah negara multi-budaya berdasarkan kekaisaran Kolonial Belanda dan terdiri dari negara-negara sebelumnya yang terdiri dari banyak sekali etnis dengan sedikit kesamaan. Dengan demikian, Hasan Tiro percaya bahwa rakyat Aceh harus memulihkan keadaan pra-kolonial Aceh sebagai negara merdeka dan harus terpisah dari negara Indonesia.

A.   Matang di Malaysia, Pulang Jadi Wakil Rakyat
Memasuki dekade 1990-an, Aceh dilanda kecamuk antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari markasnya di perbatasan Aceh Utara - Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Termasuk, seluruh komando di sejumlah wilayah di Aceh dan di beberapa negara seperti Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan. Namun, kerapkali GAM menipu TNI dengan cara mengubah-ubah tempat utama markasnya. Di seluruh Aceh, GAM membuka tujuh komando, yaitu komando wilayah Pase Pantebahagia, Peurulak, Tamiang, Bateelik, Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum. Masing-masing komando dipimpin panglima wilayah.
Sejak berdiri tahun 1977, secara cepat GAM melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di kamp militer di Libia. Saat itu, Presiden Libia Mohammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris di seluruh dunia. Hasan Tiro berhasil memasukkan nama GAM sebagai salah satu peserta pelatihan. Pemuda kader GAM juga berhasil masuk dalam latihan di Kamp militer di Kandahar, Afghanistan, pimpinan Osama bin Laden. Gelombang pertama masuk tahun 1986, selanjutnya terus dilakukan hingga akhir 1990.
Bersamaan semakin menguatnya kekuatan GAM, Pemerintah Republik Indonesia pun menggelar operasi militer di Aceh 1990-1998. Operasi yang juga disebut sebagai Operasi Jaring Merah itu merupakan operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut, Aceh dinyatakan sebagai "Daerah Operasi Militer" (DOM), di mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM ataupun rakyat sipil Aceh.
Operasi ini berakhir dengan penarikan hampir seluruh personil TNI yang terlibat atas perintah Presiden BJ Habibie pada tanggal 22 Agustus 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru.
Pada usia relatif muda baru lulus dari STM di Kota Langsa di ambang 1990-an itu, Usman Abdullah tidak memilih ikut angkat senjata bersama ribuan anak muda Aceh yang telah dilatih kemiliteran. Dia memilih merantau ke Malaysia. Berbekal uang seadanya, dia mengurus paspor buat bekal masuk ke negeri jiran dengan menumpang kapal fery dari Sumatera Utara.
Memasuki perantauan di Malaysia, Usman muda bekerja apa saja untuk sekadar bertahan hidup. Uang yang diperoleh sedikit demi sedikit dikumpulkan. Dari uang itulah yang kemudian dia pakai buat modal usaha. Dia lalu membuka toko kelontong yang di Malaysia biasa disebut kedai runcit.
Di sela-sela berdagang, Usman bergaul dengan warga setempat, termasuk anak-anak. Hingga pada suatu ketika dia membaca  buku sejarah anak sekolah. Buku berjudul Sejarah Asia Tenggara itu banyak memuat kisah tentang kegemilangan Aceh masa silam. Rupanya, goresan sejarah itu begitu membekas di lubuk hati dan benaknya.
Saat Usman berada di Malaysia, info yang berkembang, Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya memburu aktivis Gerakan Aceh Merdeka. Sebagian mereka menyeberang ke Malaysia untuk menghindari kejaran tentara. Di Malaysia, mereka membentuk komunitas-komunitas kecil. Usman yang saat itu masih muda sering mencoba ikut dalam pertemuan orang-orang Aceh. Namun, karena masih terlalu muda, dia tidak diperkenankan ikut rapat.
Pue buet aneuk miet keunoe,” kenang Usman Abdullah yang juga akrab disapa Toke Sueum itu seperti dikutip The Atjeh Post beberapa waktu lalu.
Meski dilarang ikut rapat secara langsung, namun Usman kerapkali curi-curi dengar. Dia pun merasa cocok dengan misi yang diusung gerakan. Akhirnya, dia dilibatkan dalam rapat-rapat orang Aceh di Malaysia.
Tahun 1990, ketika gelombang pengungsian warga Aceh ke Malaysia terus bertambah, rumah Toke Sueum menjadi salah satu tempat penampungan. Dari merekalah Usman mendapat cerita-cerita sedih tentang nestapa dan penderitaan orang Aceh pada masa-masa itu.
Kesediaannya menampung warga pelarian dari Aceh itulah yang membuatnya dijuluki Toke Sueum. “Karena saya menampung orang-orang panas, pelarian dari Aceh,” katanya sambil tertawa.
Lantaran keterlibatannya dalam pergerakan, Usman sempat ditangkap polisi Diraja Malaysia. Bersyukur, dia cukup ditahan 75 hari.
Usman kembali ke Aceh tahun 1999, setelah rezim Soeharto tumbang. Dia lantas bergabung dengan pasukan GAM yang sudah duluan bergerilya, masuk-keluar hutan bakau di kawasan Tamiang, Langsa, dan Peureulak.
Tatkala perjanjian damai ditanda-tangani pada 15 Agustus 2005 dan GAM bermetamorfose menjadi Partai Aceh (partai politik lokal), Usman maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sampai kemudian pada pemilihan legislatif 2009, dia terpilih satu di antara 27 orang kader Partai Aceh yang memenuhi syarat perolehan suara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh periode 2009-2014. Dia lantas dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Komisi B DPR Aceh.

B.    Diusung Partai Lokal Maju Pencalonan Walikota Langsa 2012-2017
Waktu terus melaju. Sebagai wakil rakyat di DPR Aceh, Usman Abdullah lebih banyak berada di Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Kendati begitu, dia tetap terus mengikuti perkembangan sosial, politik dan ekonomi Kota Langsa.
Memasuki pertengahan 2011, suhu politik di Kota Langsa menghangat. Sejumlah nama bermunculan untuk maju bakal calon Wali Kota periode 2012-2017 meski Wali Kota Langsa 2007-2012 Zulkifli Zainon baru habis masa baktinya pada Maret 2012 dan pencoblosan direncanakan berlangsung pada awal 2012.
Dari catatan The Atjeh Post, waktu itu nama-nama yang beredar umumnya adalah tokoh-tokoh yang cukup dikenal warga masyarakat setempat. Misalnya Zulkifli Zainon, politisi Golkar yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Langsa (2007-2012). Dia dianggap calon kuat yang akan maju lagi.
Namun, seperti sering disampaikan dalam beberapa pertemuan terbatas, Zulkifli Zainon tidak lagi berpasangan dengan Saifuddin Razali, yang telah mendampinginya sebagai  Wakil Wali Kota Langsa 2007-2012. Beredar kabar kuat saat itu, Zulkifli Zainon disebut-sebut akan berpasangan dengan Saifullah, yang kala itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Langsa. Sedangkan Saifuddin Razali akan maju sebagai balon Wali Kota bersama kandidat wakil lain.
Calon lain yang muncul ke publik adalah Jauhari, Ketua Nasional Demokrat Kota Langsa. Kemudian ada nama Saifuddin, staf penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta yang diisukan akan berpasangan dengan Tokoh GAM dan naik melalui jalur independen.
Masih ada pula nama Zulham, yang gagal menjadi  Wali Kota Langsa periode 2007-2012. Beredar kabar dia akan menggaet Syahyuzal AK, wakil DPRK Kota Langsa dari Partai Demokrat, sebagai wakilnya.
Dari mantan kombatan, muncul nama Usman Abdullah alias Toke Sueum. “Kemungkinan Toke Sueum jadi naik, tapi wakil belum ditentukan, sedang dilihat dulu mana yang cocok,” ujar salah satu politisi Partai Aceh.
Suhu politik terus menghangat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Langsa, menjelang akhir Juni 2011, secara resmi mengukuhkan pasangan H Jauhari Amin РH Razali Yusuf sebagai bakal calon (balon) Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa yang akan diusung dalam Pemilukada 2012. Acara pengukuhan yang diadakan di Stroom Caf̩ itu, Sabtu (18/6/2011), tersebut dihadiri unsur pimpinan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah PPP Provinsi Aceh, serta seratusan kader PPP Kota Langsa
Karena pasangan H Jauhari Amin – Razali Yusuf memperoleh nilai tertinggi dibandingkan pasangan lainnya ketika dilakukan fit and proper test, DPP PPP akhirnya menetapkan pasangan ini sebagai pasangan resmi yang diusung oleh DPC PPP Kota Langsa.
Sejalan PPP, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Langsa, Sabtu (23/4/2011), pun mengusung H Jauhari Amin - H Razali Yusuf. Panitia Deklarasi Balon Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa DPD PAN Kota Langsa, Rahmadi Yahya SE, sebagaimana dikutip Analisa, menyatakan, dalam menghadapi Pemilukada yang digelar serentak di seluruh Aceh awal 2012, pihaknya telah melakukan berbagai proses dalam menjaring pasangan calon kepala daerah yang bakal diusung oleh PAN.
"Semua tahapan telah kami lalui dan hasil akhirnya telah kami deklarasikan pada malam ini (Sabtu, 23/4/2011) di Hotel Harmoni Langsa di mana pasangan Jauhari Amin - Razali Yusuf yang akan kami perjuangkan dan menangkan untuk Pemilukada Kota Langsa," tegas Rahmadi Yahya yang juga Sekretaris DPD PAN Kota Langsa tersebut.
Dalam perkembangan berikutnya, Partai Aceh Kota Langsa resmi mencalonkan kader muda partai lokal, Usman Abdullah. Kehadiran Usman Abdullah yang akrab disapa Toke Sueum itu semakin menghangatkan suasana politik Kota Langsa. Kehadiran Toke Sueum menambah jumlah kandidat yang sudah santer dibicarakan untuk memperebutkan kursi wali kota dan wakil wali kota.
Usman Abdullah yang saat itu tercatat sebagai Sekretaris Komisi B DPR Aceh merasa yakin kapasitas dirinya cukup memadai untuk memimpin Kota Langsa. Dia juga percaya, para pemimpin Sagoe dan masyarakat Langsa akan memberikan tempat untuknya.  
Awal Juli 2011, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa membuka masa pendaftaran bagi calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di hari pertama pendaftaran, Senin (4/7/2011), KIP Kota Langsa, menerima penyerahan dokumen bakal calon atas nama Drs. H. Saifuddin Razali, MM,P.Pd - Drs. H. Abdullah Itam, B.Sc, MM. Pasangan yang maju lewat jalur independen ini pun melampirkan dokumen dukungan 7.200 (syarat minimal 5.400) lembar fotocopy KTP warga Kota Langsa.
Berikutnya, pasangan Zulkifli Zainon - Syaifullah mendaftar ke KIP Kota Langsa melalui jalur gabungan partai politik: Partai Golkar, PDI-Perjuangan, Hanura, Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra.
Selanjutnya, pasangan H. Jauhari Amin, SH, MH - Drs. H. Razali Yusuf, SH, MH, MPd yang diusung oleh PPP, PAN dan Partai Sira tak ketinggalan mendaftarkan diri ke KIP Kota Langsa. Yang cukup hangat, KIP Kota Langsa kedatangan pasangan Usman Abdullah SE – Drs. Marzuki Hamid MM yang diusung oleh Partai Aceh.
Setelah melalukan verifikasi dokumen pencalonan, KIP Kota Langsa akhirnya menetapkan 13 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang secara resmi berhak mengikuti pemilihan kepala daerah yang direncanakan berlangsung tanggal 16 Februari 2012. Dan KIP Kota Langsa menetapkan pula nomor urut para pasangan tersebut sebagai berikut:
1. Pasangan Tgk. H. Syech Muhazir, S.Ag., LLM - H. Kamarullah, S.Ag
2. Pasangan Syaifuddin H Amin, SE., MM - Tgk. Bahagia AB, SE
3. Pasangan Drs. Zulkifli Zainon, MM - Syaifullah, SH, MH, MM
4. Pasangan Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd - Drs. Abdullah Itam, B.Sc, MM
5. Pasangan Ilyas M. Ali, S.Ag - Ir. Azhari Hamid, M.Eng
6. Pasangan H. Zulham, SE - H. Juaini Gade, SH., MM
7. Pasangan Fadli Zainal, ST. - TM. Yusuf, SE
8. Pasangan H. Askari Usmanuddin, ST - H. Cut Gade
9. Pasangan Mulya Sarjana - Ibnusina, SPH.
10. Pasangan Hj. Soraya Hasbi - Ir. Bachtiar Harun, MS
11. Pasangan Jauhari, SH., MH - H. Razali Yusuf, SH., MM., M.Pd
12. Pasangan Abdul Wahab, SE - Drs. Ambia Adek
13. Usman Abdullah SE – Drs Marzuki Hamid MM.
Rupanya rencana pencoblosan tanggal 16 Februari 2012 harus mundur karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KIP harus membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
“Hasil pleno KIP menetapkan pemungutan suara semula 16 Februari diundur menjadi 9 April 2012 mendatang,” jelas Ketua KIP Kota Langsa, Agusni, usai mengikuti rapat pleno KIP Aceh, akhir Januari 2012.
Tibalah saatnya hari pencoblosan, 9 April 2012. Warga Kota Langsa yang memiliki hak pilih menyampaikan aspirasi mereka di bilik-bilik suara yang tersebar berbagai lokasi kota. Lima hari berselang, 14 April 2012, KIP Kota Langsa menggelar rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa tahun 2012.
Hasil rapat pleno itu menyebutkan pasangan Calon Wali Kota - Wakil Wali Kota nomor urut 1, H.Syeh Muhajir - H.Kamarullah, meraih suara 6.571 atau 9,65 persen. Pasangan nomor urut 2, Saifuddin H.Amin – Bahagia, memperoleh 1.901 suara atau 2,79 persen. Lalu pasangan nomor urut 3, Zulkifli Zainon – Syaifullah, meraih 19.018 suara atau 27,92 persen. Berikutnya, pasangan nomor urut 4, Saifuddin Razali - H. Abdullah Itam, meraup 5.988 suara atau 8,79 persen. Pasangan nomor urut 5, Ilyas Ali - Azhari Hamid, memperoleh 720 suara atau 1,06 persen. Lantas pasangan nomor urut 6, H.M.Zulham - Juaini Gade, dengan perolehan suara 6.931 atau 10,18 persen.
Selanjutnya pasangan nomor urut 7, Fadli Zainal - T.M.Yusuf, mendapatkan 805 suara atau 1,18 persen. Pasangan nomor urut 8, H. Askari Usmanuddin - H. Cut Gade, mearih 800 suara atau 1,17 persen. Lalu pasangan nomor urut 9, Mulya Sarjana - Ibnu Sina, dengan raihan 776 suara atau 1,14 persen. Pasangan nomor urut 10, Hj.Soraya Hasbi - H.Bahctiar Harun memperoleh 976 suara atau 1,43 persen. Pasangan nomor urut 11, H. Jauhari Amin - H. Razali Yusuf dengan perolehan suara 8.404 atau 12,34 persen. Pasangan nomor urut 12, Abdul Wahab - Ambia Adek meraup 585 suara atau 0,86 persen. Dan pasangan nomor urut 13, Usman Abdullah - Marzuki Hamid atau yang disingkat Umara, meraih 14.641 atau 21,48 persen.
Karena tidak ada pasangan calon yang berhasil memperoleh lebih dari 30 persen suara, KIP Kota Langsa memutuskan dilakukannya pemilihan putaran kedua. Dari hasil perolehan suara semua calon pasangan, KIP Kota Langsa menetapkan pasangan nomor urut 3 Zulkifli Zainon - Syaifullah dan pasangan nomor urut 13 Usman Abdullah - Marzuki Hamid atau yang disingkat Umara berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Langsa putaran kedua. Penetapan itu dikukuhkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa tahun 2012, yang dibacakan oleh Ketua KIP Kota Langsa, Agusni, pada rapat pleno terbuka KIP yang digelar di aula SMKN-3 Langsa, Sabtu (14/4/2012).
Dengan tenggat waktu maksimal 60 hari, KIP Kota Langsa akhirnya memutuskan pelaksanaan pencoblosan putaran kedua tanggal 14 Juni 2012. Dan, sesuai rencana, tanggal 14 Juni 2012 rakyat Kota Langsa yang memiliki hak pilih kembali masuk bilik-bilik suara untuk menentukan salah satu dari dua pasangan yang dipercaya memimpin Kota Langsa periode 2012-2017.
Sekitar sepekan kemudian, Rabu (20/6/2012), KIP Kota Langsa menggelar rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pilkada putaran dua di Aula Hotel Harmoni Langsa. Rapat dipimpin oleh Ketua KIP Langsa Agusni AH, didampingi empat anggota komisioner dan Sekretaris KIP Syamsul Bahri SE.
Dari hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs Zulkifli Zainon MM dan Syaifullah SH MM MH memperoleh suara sebanyak 25.421 suara atau 41,45 persen. Dan pasangan calon nomor urut 13 atas nama Tgk Usman Abdullah SE dan Drs Marzuki Hamid MM memperoleh suara terbanyak, yakni 35.911 suara atau 58,55 persen.
“Berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara, selanjutnya KIP Kota Langsa menetapkan pasangan calon Tgk Usman Abdullah SE dan Drs Marzuki Hamid MM sebagai calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa periode 2012-2017,” jelas Ketua KIP Langsa Agusni AH.
Dari data KIP Kota Langsa, pada Pilkada putaran dua tanggal 14 Juni 2012, total pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 62.857 suara. Dari total jumlah tersebut, suara sah sekitar 61.332 suara, dan yang tidak sah mencapai sekitar 1.525 suara. Sedangkan yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 47.635 pemilih dari total 110.492 pemilih.
Pada tanggal 27 Agustus 2012, Gubernur Aceh Zaini Abdullah (berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.11-527 dan 132.11-528 Tahun 2012) melantik Usman Abdullah dan Marzuki Hamid menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa periode 2012-2017. Keduanya pun langsung bekerja memenuhi janji-janji selama masa kampanye dan menjalankan semaksimal mungkin visi-misi pembangunan Kota Langsa dalam rentang waktu 2012-2017.

C.   Membenahi Kota Langsa dengan Spirit Kebersamaan
Ketika melantik Usman Abdullah dan Marzuki Hamid sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa periode 2012-2017, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, berharap kedua pemimpin ini dapat menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
“Kota Langsa harus memiliki pelabuhan bertaraf international, apalagi kota yang memiliki 154.722 jiwa (BPS 2012) ini cukup banyak potensi sumber kekayaan baik dari Sumber Daya Alam maupun hasil pertanian dan sektor perikanan,” tutur Gubernur Zaini Abdullah menaruh harapan besar kepada duet Usman Abdullah dan Marzuki Hamid.
Mengawali kepemimpinannya, Usman Abdullah langsung mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjaga disiplin kinerja dan waktu. Kemudian melakukan sosialisasi visi dan misinya. Yang paling menonjol adalah penerapan Syariat Islam, peningkatan kualitas SDM serta membangun perekonomian masyarakat Kota Langsa.  Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh. Secara geografis daerah ini mempunyai kedudukan strategis baik dari segi ekonomi ataupun sosial budaya. Sarat  potensi di bidang industri, perdagangan dan pertanian, Kota Langsa memiliki prospek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam negeri dan luar negeri. Untuk memenuhi semua harapan dan cita-cita itu. “Kami siap memberikan pelayanan dan memberikan kemudahan investasi di Kota Langsa,” kata Usman Abdullah sebagaimana dikutip Tim POLITIKA, 7 Maret 2014.
“Tidak ada lagi birokrasi yang berbelit-belit, semua tahapan harus sesuai dengan prosedur. Kami ingin berikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada warga masyarakat mulai dari perizinan, sektor pendidikan, kesehatan dan akses  publik,” ungkap Usman Abdullah didampingi Wakil Wali Kota Langsa, Marzuki Hamid. 
Sektor perizinan, Usman Abdullah berharap tidak ada lagi pungutan liar dan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. “Kami ajak investor, kami tidak mempersulit investasi,  jika perlu tanah milik pemerintah, kami gratiskan untuk  jangka waktu tertentu,” katanya.
Bidang kesehatan pun demikian. “Kami lakukan inspeksi mendadak (Sidak) satu bulan 4 (empat) kali ke rumah sakit di Kota Langsa. Kami wawancara langsung dengan pasien terkait pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis,” ungkap alumni Fakultas Ekonomi Universitas Samudera, Kota Langsa, tahun 2011 ini.
“Intinya kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal, agar semua warga masyarakat merasa puas,” ujar orang nomor satu di Pemerintahan Kota Langsa itu. 
Terobosan penyederhanaan birokrasi dan pelayanan kesehatan tersebut tidak lain semata-mata untuk mewujudkan Kota Langsa sebagai kota jasa, industri dan perdagangan. Semangat ini diharapkan menjadi yang terbaik dari 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Berbagai upaya telah dilakukan, memfasilitasi beroperasinya kembali industri yang telah mati suri seperti PT Gruti, memfasilitasi beroperasinya pelayaran kapal ferry dari pelabuhan Kuala Langsa ke Penang. Kemudian pembangunan rumah sakit regional, pembangunan pabrik minyak goreng, penataan pusat pasar Langsa dan pembangunan pasar tradisional di masing-masing kecamatan serta menata hutan kota dan hutan mangrove sebagai destinasi wisata.
Berbagai dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota Usman Abdullah telah pula diperoleh. Usman Abdullah menyebut antara lain pemberian hibah tanah seluas 50 hektar dari PTPN 1 dan 51 hektar dari PT Timbang Langsa, dukungan dana pembangunan rumah sakit regional dari Pemerintah Jerman dan komitmen pembangunan pabrik minyak goreng dengan Pemerintah Pusat. Wali Kota Langsa juga berharap dukungan dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, untuk berkenan memfasilitasi kehadiran investor agar bersedia menanamkan modalnya di Kota Langsa. 
Gayung bersambut. Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, tampak memberikan perhatian serius kepada Kota Langsa. Hal ini (di antaranya) tercermin pada prosesi peusijuk Wali Nanggroe dan sekaligus pengukuhan Majelis Adat Kota Langsa, pada Jum’at tanggal 7 Maret 2014 lalu, yang berlangsung khidmat.
Wali Nanggroe pun berjanji memberikan dorongan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menjadikan Langsa sebagai kota jasa, perdagangan dan industri bagi tiga kabupaten yang tersebar di pantai timur Aceh ini. Kota Langsa memiliki kesenjangan sosial relatif lebih baik, bukan tidak mungkin suatu saat nanti kota ini akan menjadi pusat urbanisasi rakyat Aceh. Kerjasama antar pemerintahan kabupaten-kota menjadi sangat penting untuk dibangun secara sinergis dan saling memperkuat pertumbuhan ekonomi.
“Itu salah satu wujud dari misi perdamaian Aceh,” terang Paduka yang Mulia Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar.  Dengan strategi itu, kata Malik Mahmud Al-Haytar, secara bertahap sudah menuju ke arah pencapaian tujuan besar dari amanah indatu dengan pertumbuhan ekonomi Aceh bergerak secara berkelanjutan lingkungan, berkeadilan ekonomi dan berkeadilan sosial.
“Jangan hilang jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat, Aceh sudah mewarisi segala kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW yang diterima indatu, raja kita dan para ulama hingga terbentuknya lembaga Rakyat Aceh, lembaga adat di Aceh,” kata Wali Nanggroe.
“Jangan seperti satu kapal yang telah hilang kemudi. Hilang kompas masih bisa berlayar, tapi kalau hilang kemudi maka kita hanya dibawa arus, kalau kena angin topan didamparkan kepada batu karang dan kita akan hancur,” tutur Paduka yang Mulia Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar.
Bersyukur Usman Abdullah mendapatkan pasangan yang cocok Marzuki Hamid. Wakil Wali Kota Langsa ini mengaku pula sangat siap menjadikan Langsa sebagai kota jasa, industri dan perdagangan. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam upayanya mendukung dan memperkuat kinerja Usman Abdullah, Marzuki Hamid mengawali dengan pembinaan moral untuk peningkatan kualitas SDM di Kota Langsa.
“Ketika moral sudah baik maka pekerjaan yang dihasilkan juga semakin baik,” tutur Wakil Wali Kota Langsa ini. Terobosan untuk ini, kata Marzuki Hamid, “Kami sirami dengan tausiah melalui program rutin Pemerintah Kota Langsa berupa safari Magrib setiap bulan dan safari subuh setiap hari Sabtu.”
Selain itu, Marzuki Hamid juga berada di garis depan dalam mengembalikan semangat gotong-royong yang sudah mulai hilang di kalangan warga masyarakat Aceh secara keseluruhan dan khususnya Kota Langsa.
Dikatakan, meskipun beberapa gampong (desa) masih ada yang menjaga tradisi gotong-royong, namun hal itu sangat minim dan tidak sebanding dengan gampong-gampong yang telah melupakan tradisi ini, bahkan menolak sebagai tradisi zaman kuno. Padahal, budaya gotong-royong merupakan tradisi dan ciri khas dari masyarakat Aceh tempo dulu. Karena, gotong-royong merupakan salah satu media bagi warga masyarakat dalam menjaga ukhuwah, membangun daerah, menjaga ketahanan dan menjalankan perintah agama.
Pemerintah Kota Langsa saat ini terus berupaya mengangkat kembali budaya gotong-royong bersama warga masyarakat agar kembali menjadi tradisi. Sehingga, Kota Langsa yang sedang mewujudkan diri menjadi kota berperadaban Islami dapat berjalan dengan baik.
“Kami mengajak seluruh warga masyarakat Kota Langsa, agar bergerak dan membangun kembali budaya gotong-royong sebagai tradisi masyarakat Aceh,” pinta Marzuki Hamid seraya menambahkan, para pimpinan gampong juga harus mengajak warga masyarakat untuk mewujudkan hal dimaksud.
Tampak jelas bahwa duet kepemimpinan Usman Abdullah dan Marzuki Hamid telah menorehkan sejumlah perbaikan ekonomi, sosial dan politik di Kota Langsa. Keduanya bertekad untuk bekerja keras mewujudkan Kota Langsa yang unggul dan berdaya saing.

D.   Kembali Memimpin Kota Langsa
Menjelang tengah tahun 2016 lalu, gelagat politik Kota Langsa menggeliat.  Sekitar setahun menjelang masa akhir pengabdian Wali Kota Langsa periode 2012-2017 dan Pilkada serentak 2017 itu muncul perempuan bakal calon (balon) Wali Kota Langsa Hj Yuniar, SP, MSi. Praktis, kemunculan perempuan ini mengubah skema pentas percaturan politik Wali Kota Langsa yang didominasi wajah-wajah lama.
Kehadiran balon kaum hawa sempat mengejutkan sejumlah nama kandidat wajah lama yang lebih dulu muncul memproklamirkan dirinya sebagai kandidat Wali Kota Langsa dari berbagai latar belakang, pun sejumlah Partai Nasional yang ada di daerah itu mulai berubah arah, selain balon petahana (incumbent) yang diusung partai lokal Partai Aceh.
Para balon yang sudah lebih dulu meramaikan pentas politik menjadi orang nomor satu antara lain Usman Abdullah, SE (balon incumbent) yang dipastikan maju kembali diusung Partai Aceh (PA).
Kemudian ada sosok H Jauhari Amin, SH, MH, seorang kandidat balon Wali Kota Langsa 2017 – 2022 dari kalangan birokrat. Dia adalah seorang PNS yang pernah gagal pada pemilihan Wali Kota Langsa pada tahun 2012 yang saat itu berpasangan dengan H Razali Yusuf.
Pasangan H Jauhari Amin - H Razali Yusuf ketika itu diusung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, di mana pada putaran pertama pemilihan pasangan ini dikalahkan pasangan Usman Abdullah, SE - Marzuki Hamid, MM yang diusung Partai Aceh (PA) dan Drs Zilkifli Zainon, MM -Saifullah, SH yang diusung Partai Golkar dan kawan-kawan.
Kandidat balon lainnya adalah Fazlon Hasan dari kalangan aktivis yang juga pengusaha dan masih Ketua Generik Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA). Dia pernah gagal meraih kursi utusan daerah (DPD – RI) asal Aceh di nomor urut 12 pada Pemilu 2014. Dan kali ini Fazlon Hasan ikut maju menjadi Balon Wali Kota Langsa dengan mengusung slogan ”Teman semua golongan, Sahabat semua suku”.
Ada lagi kandidat balon Heldiansyah Z Mard. Kandidat yang berasal dari kalangan pengusaha ini pernah pula ikut Pilkada pemilihan Bupati Aceh Timur 2006 sebagai wakil pasangan dari Drs H Azman Usmanuddin yang ketika itu diusung Partai Golkar dan 4 Parnas lainnya namun gagal meraih kursi menjadi orang nomor satu di Aceh Timur. Saat itu Pilkada Aceh Timur dimenangkan oleh pasangan Muslem Hasbalah - Nasruddin, S.Pd.l melalui jalur perseorangan.
Selanjutnya balon dari kalangan pengusaha emas (Kohinor) H Asy’ari, S.Pd.I, MPd yang maju melalui jalur perseorangan. Dia mengusung slogan ”Ingin menjadi pembaharu demi perubahan yang lebih maksimal di segala aspek sosial dan pembangunan ekonomi, menuju Kota Langsa sebagai kota pendidikan, perdagangan sehingga pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta merata di Kota Langsa akan lebih makmur“.
Dari semua kandidat itu, kemunculan perempuan politisi dari Partai Golkar Hj Yuniar, SP,MSi ini menggoyang panggung politik di Kota Langsa. Kemunculan Hj Yuniar, SP, MSi yang notabane anggota DPR Provinsi Aceh dua periode 2009–2014 dan 2014–2019, sebelumnya juga Anggota DPRK Kota Langsa dua periode, ini jelas mengubah skema politik yang sudah dirancang partai nasional di Kota Langsa.
Setelah melalui serangkaian tahapan pendaftaran sampai verifikasi dokumen persyaratan, pada tanggal 24 Oktober 2016, KIP Kota Langsa kemudian menetapkan lima pasangan bakal calon wali kota Langsa yang sah dan berhak maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan berlangsung 15 Februari 2017.
Dari kelima pasangan yang ditetapkan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa itu tercatat tiga pasang melenggang melalui jalur partai politik, masing-masing pasangan Yuniar-Heldiansyah Z Mard (Partai Golkar), Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA (PPP dan PAN), dan pasangan Usman Abdullah - Marzuki Hamid (Partai Aceh dan Partai Keadilan Sejahtera). Kemudian dua pasangan maju lewat jalur independen, yakni pasangan Asy'ari - T. Muhammad Nurdin dan pasangan Syaifuddin H Amin - Khairul Anwar.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Agusni AH, seperti dikutip AJNN, mengatakan, lima pasangan ini ditetapkan karena telah memenuhi syarat maju dalam Pilkada serentak 2017. "Lima pasangan calon ini telah melewati semua tahapan yang ditentukan oleh KIP untuk maju sebagai kandidat," ujar Agusni.
Sehari berselang, 25 Oktober 2016, KIP Kota Langsa menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Langsa tahun 2017 di aula SMKN 3 Kota Langsa.
Rapat pleno yang awalnya dijadwalkan pukul 09.00 WIB molor satu jam dan dimulai pukul 10.00 WIB, setelah dihadiri semua (atau lima) pasangan calon. Rapat pleno terbuka ini dipimpin Ketua KIP, Agusni AH, dan komisioner Marida Fitriani, Kasrun, Ngatiman, dan Syukri, juga dihadiri Ketua DPRK, Burhansyah SH, Kapolres, AKBP H Iskandar ZA SIK, lima komisioner Panwaslih, dan undangan lainnya.
Hasilnya, nomor urut kelima pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa periode 2017-2022 itu sebagai berikut :
·         Nomor urut 1 (satu) pasangan H Asy'ari SPdI MPd dan T Muhammad Nurdin SHi MEI.
·         Nomor urut 2 (dua) pasangan Hj Yuniar SP MSi dan Heldiansyah Z Mard SE MAp.
·         Nomor urut 3 (tiga) pasangan Fazlun Hasan dan Syahyuzar AKA SSos.
·         Nomor urut 4 (empat) pasangan Usman Abdullah SE dan Drs H Marzuki Hamid MM.
·         Nomor urut 5 pasangan Drs Syaifuddin H Amin MM dan Khairul Anwar SH MH.
Tanggal 15 Februari 2017, berlangsung masa pencoblosan bagi warga Kota Langsa untuk memilih sosok yang bakal memimpin mereka pada rentang periode 2017-2022. Dari total pemilih 109.885, hanya 73.816 (67,2 persen) yang memberikan atau menggunakan hak menyalurkan suara.  Sekitar sepekan kemudian, 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB, KIP Kota Langsa menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara para calon wali kota dan calon wakil wali kota. Rincian peroleh masing-masing pasangan sebagai berikut:
Nmr urut
Pasangan Calon
Perolehan
Prosentase
1
H Asy'ari SPdI MPd - T Muhammad Nurdin SHi MEI
2.175
3,07
2
Hj Yuniar SP MSi - Heldiansyah Z Mard SE MAp
13.686
19,26
3
Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA SSos
19.549
27,72
4
Usman Abdullah SE - Drs H Marzuki Hamid MM
34.345
48,40
5
Drs Syaifuddin H Amin MM - Khairul Anwar SH MH
1.098
1,56

Rupanya pasangan nomor urut 3 Fazlun Hasan - Syahyuzar AKA SSos merasa tidak puas atas hasil rekapituliasi perhitungan suara yang dilakukan dan ditetapkan oleh KIP Kota Langsa. Pada 27 Februari, melalui kuasa hukum T. Arifin SH dan Galih Aria Pamungkas SH, pasangan nomor urut tiga tersebut mengajukan gugatan atas penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan KIP Kota Langsa ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Mereka menduga KIP Kota Langsa (Termohon) dan pasangan calon nomor urut 4 (Pihak Terkait) melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah Kota Langsa yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017.
Setelah melalui beberapa kali persidangan, pada 4 April 2017, melalui sidang terbuka, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketuai Arief Hidayat memutuskan mengabulkan eksepsi termohon perihal tenggang waktu pengajuan gugatan dan menyatakan permohonan pemohon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Langsa, Fazlun Hasan dan Syahyuzar, tidak dapat diterima.
Pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh delapan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dan seluruh pihak pemohon dan kuasa hukum, beserta termohon dan kuasa hukumnya. Hakim MK jelas menyampaikan dalam amar putusannya, permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Selanjutnya, dengan adanya putusan MK tersebut, pada 7 April 2017, KIP Kota Langsa menetapkan Usman Abdullah-Marzuki Hamid (UMARA) telah sah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih periode 2017-2022.
Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua KIP, Agusni AH, didampingi komisioner Ngatiman, Kasrun, Syukri dan Marida Fitriani yang dihadiri Muspida plus Kota Langsa, anggota DPR, Ormas, OKP, LSM, PPK, PPS, Panwaslih Langsa, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.
Ketua KIP Kota Langsa menyampaikan bahwa rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih, seyogianya dilaksanakan pada 8-10 Maret 2017. Namun karena ada gugatan dari paslon nomor urut 3, Fazlun Hasan-Syahyuzar AKA, ke Mahkamah Konstitusi (MK), jadwal penetapan ini harus disesuaikan kembali.
"Alhamdulillah setelah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, majelis menyatakan bahwa permohonan termohon tidak dapat diterima, maka keputusan itu menjadi pedoman KIP untuk melakukan penetapan ini," ujar Agusni AH.
Kemudian, sambung Agusni, KIP Kota Langsa memberikan apresiasi kepada calon paslon nomor urut 3 Fazlun Hasan-Syahyuzar AKA, karena telah melakukan proses keberatan secara benar dengan mengajukan permohonan ke MK dan kepada calon lain pihaknya juga memberikan apresiasi karena telah bersikap sportif dalam menerima hasil Pilkada serentak 2017.
Dan, akhir Agustus 2017 ini, Gubernur Aceh melantik Usman Abdullah dan Marzuki Hamid menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa periode 2017-2022. Duet yang senantiasa menjaga kekompakan ini siap melanjutkan dan menyelesaikan berbagai program pembangunan yang belum tuntas di periode 2012-2017. (*)


Komentar