Kinerja dan Karya 2016-2017

Bab 7

RAKYAT-masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) kini boleh berlega hati. Mereka tak perlu lagi jauh-jauh mencari pekerjaan ke Kota Manokwari atau kota-kota besar lainnya Indonesia Bagian Timur. Hal ini ditandai dengan penerimaan 1.152 tenaga honorer baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan pada pertengahan tahun 2017 ini.

Membuka lapangan kerja dengan memberikan kesempatan utama kepada pencari kerja di lokal Mansel untuk menjadi tenaga honorer, merupakan harapan dan prioritas pembangunan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Meskipun penerimaan itu jelas akan menjadi beban bagi kemampuan keuangandaerah. Namun bagi Bupati Markus Waran tidaklah mengapa. Dia berusaha konsisten pada salah satu fokus pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan, yakni membuka lapangan kerja bagi penduduk berusia produktif.

Menurut Bupati Markus Waran, sebanyak 1.152 tenaga honorer segera menerima surat keputusan. Mereka tersebar di seluruh (31) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. “Sebenarnya kondisi keuangan kami tidak bagus. Tetapi kebijakan yang kita dahulukan, untuk mengakomodir dan mengamankan semua saudara-saudara kami yang di Kabupaten Manokwari Selatan ini,” jelas Bupati Markus.

Walaupun setiap bulan mereka (honorer) hanya terima upah yang tidak besar, ujar Bupati Markus, minimal telah ada kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjawab kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan yang ada dengan melibatkan warga lokal. Pemekaran wilayah ini harus pula diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai dari warga local Manokwari Selatan.  

Mengingat keterbatasan keuangan (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah/APBD) Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Bupati Markus Waran menegaskan bahwa tidak semua pencari kerja (pencaker) lokal Mansel dapat diakomodir dalam penerimaan tenaga honorer. Karena, jelasnya, APBD Manokwari Selatan  juga harus digunakan untuk membangun daerah ini.

“Kalau kita terima semua tenaga honorer, terus mau bangun apa? Ada bangun jalan, ada bangun sekolah, ada bangun rumah. Ada hal-hal lain yang perlu dan dibutuhkan dalam membangun,” tegas Bupati Markus Waran ketika melakukan tatap muka dengan para pencaker, Selasa (6 Juni 2017), di Pendopo Kantor Bupati seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Didampingi Kasatpol Davit Auri dan Kepala BKD Adolof Kawei, Bupati Markus Waran berharap mereka yang belum diterima menjadi honorer dapat bersabar, menunggu peluang lain yang sedang dipersiapkan oleh daerah. Karena kalau dipaksakan menerima semua pencaker, maka APBD Mansel hanya akan dipakai  untuk membayar upah tenaga honorer, sementara daerah ini masih harus terus membangun di berbagai sector kehidupan. “Terus kalau dimasukkan, mau dibayar pakai apa. Yang 1.316 orang saja, ada yang tidak terbayarkan. Ada yang datang lapor pak bupati, saya ini sudah honorer, tapi tidak dibayar. Yang seperti ini yang masuk tidak lewat prosedur,” lelaki kelahiran 31 Mei 1976 ini menegaskan sembari mengingatkan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada pencaker yang diterima tanpa sepengetahuan bupati alias “lompat jendela” sebab pemerintah kabupaten tidak akan membayar honor mereka.

A.   Prioritas Membangun Sumber Daya Manusia

Duet kepemimpinan Bupati Markus Waran dan Wakil Bupati Wempi Welly Rengkung dapat dikatakan fokus membangun sumber daya manusia (SDM) di masa-masa awal pengabdiannya. Rekrutmen tenaga honorer yang memprioritaskan warga asli Manokwari Selatan tidak lain sebagai upaya mengimplementasikan misi penataan SDM pemerintahan sesuai kebutuhan dan afirmasi orang Papua dengan tetap mengedepankan kualitas dan kompetensi manusia.

Sebab itu, pada kesempatan apel gabungan di awal Juni 2017 lalu, Wakil Bupati Manokwari Selatan Wempi Welly Rengkung menandaskan bahwa kesempatan rekrutmen tenaga honorer ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mereka yang telah menerima surat keputusan bupati. “Buktikan bahwa yang diterima adalah orang-orang yang siap aktif berpartisipasi membangun daerah ini. Jangan sekadar mencari pekerjaan untuk sekadar sedikit penghasilan, tetapi kewajiban tidak dilaksanakan. Bupati juga berpesan agar kalian memperhatikan tugas-tugas yang diberikan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tandas Wempi.

Para pimpinan SKPD, pesan lanjut Wempi Welly, dapat membimbing dan membagikan tugas sesuai fungsi dari SKPD masing-masing. Hal ini akan menjadi ukuran sejauh mana kemampuan pimpinan SKPD dalam menjabarkan kebijakan kepala daerah untuk menempatkan tenaga kerja di satuan kerja yang dipimpin.

Jumlah yang diterima di setiap SKPD, jelas Wempi, telah diketahui oleh masing-masing pimpinan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda tugas yang akan dan harus dikerjakan.

Selanjutnya, untuk memulai menjalankan tugas, Wempi berpesan, agar setiap tenaga kerja dapat menanda-tangani surat pernyataan perjanjian kerja. “Ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban, berapa penghasilan dari masing-masing tenaga kerja sesuai strata pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1 dan S2. Kalau ada perbedaan, itu bukan karena keinginan, tetapi itu sudah aturan baku,” ungkap Wempi.

Dengan adanya penerimaan tenaga honorer ini, Wempi berkeyakinan, ke depan Manokwari Selatan akan semakin maju dan berkembang. Ada sejumlah tenaga-tenaga yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi daerah ini. Sebab itu, dia berharap para tenaga yang baru direkrut tersebut bekerja secara optimal menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Dibutuhkan persaingan untuk membuktikan sumber daya manusia dan hasil yang terbaik.

Masih seputar tenaga honorer asli Manokwari Selatan, Wakil Bupati Wempi Welly meminta agar mereka jujur dari nurani terdalam apakah dirinya membebani atau semakin memperkuat kinerja pemerintahan kabupaten. Pasalnya, dari hasil pertemuan bupati, wakil bupati dan para pimpinan SKPD dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diketahui ada sejumlah tenaga honorer yang tercatat namanya ada di OPD/SKPD sekaligus tercatat pula sebagai penerima upah di kampong asalnya.

“Masih ada tenaga kontrak yang menyandang kepala kampung, ada juga di SKPD. Masih ada di Distrik Neney, Isim dan Oransbari. Mereka yang masih menyandang Kaur atau kepala kampung harus memilih. Mau di kampung atau bekerja di SKPD,” tegas Wempi di hadapan peserta apel sore gabungan di halaman Kantor Bupati, awal Juli 2017.

Penegasan ini, menurut Wempi, bukan untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga honorer, tetapi lebih kepada optimalisasi dan disiplin pegawai. Karena tidak boleh satu orang honorer menerima upah dobel dari pemerintah daerah. “Kami akan terus jalin kebersamaan pimpinan SKPD untuk mengevaluasi kejujuran dan kinerja para tenaga honorer. Penyempurnaan dilakukan pada bulan Agustus (2017),” kata Wempi.

Duet kepemimpinan Markus Waran – Wempi Welly akan terus rutin menggelar apel gabungan dan mewajibkan pimpinan ikut serta menjadi bagian seremoni apel tersebut. Dia berharap kehadiran pimpinan SKPD dalam setiap apel, dapat memperbaiki disiplin pegawai baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer. “Pimpinan SKPD yang ikut apel, bisa memantau pegawainya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Sesuai petunjuk bupati, pimpinan SKPD harus mengetahui kinerja pada pegawainya,” jelasnya.

Markus Waran benar-benar ingin membangun sumber daya manusia Manokwari Selatan, terutama dimulai dari disiplin dan ketaatan mengikuti peraturan yang telah digariskan bersama. Tanpa disiplin dan ketaatan pada peraturan, sumber daya manusia akan kehilangan derajat dan martabat diri manusia. Lebih jauh lagi, mereka akan sulit bersaing lantaran kualitas kerja yang relatif rendah.

Bupati Markus meyakini bahwa pembangunan memang harus dimulai dari membangun mutu dan kualitas manusianya. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, maka potensi sumber daya alam di atas dan di dalam perut bumi  Kabupaten Manokwari Selatan akan teronggok sia-sia tanpa nilai tambah. Bahkan, tidak dapt diolah sama sekali.

Selain kualitas diri sumber daya manusia, Bupati Markus Waran juga menekankan pentingnya kualitas kerekatan dan solidaritas sosial mengingat warga Manokwari Selatan relatif heterogen, baik dari sisi ras, kesukuan maupun agama. Kerekatan dan solidaritas sosial itu berusaha diwujudkan dengan mulai merajut jalinan antar-aparatur tanpa memandang latar belakang SARA (Suku Agama Ras dan Antar-golongan). Sekadar contoh, pada Hari Raya Idul Fitri 1438H/2017 M, Bupati Markus Waran memberikan ucapat Selamat Idul Fitri kepada jajaran ASN dan tenaga honorer yang beragama Islam.

Tidak hanya sebatas ucapan Idul Fitri, Bupati Markus pun tak ingin mengulangi peristiwa penolakan pembangunan sarana ibadah umat tertentu yang pernah terjadi kabupaten lain. Dia berusaha mengakomidir kepentingan sosial-religius semua warga masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini tampak pada keberadaan rumah ibadah yang tersebar di enam kecamatan. Terdapat 17 unit masjid/mushala yang ada di kecamatan Oransbari (14), Ransiki (2) dan Momi Waren (1). Kemudian ada 91 gereja Kristen dan 2 gereja Katolik.

B.    Sarana Pendidikan dan Kesehatan Juga Prioritas

Satu langkah penting dilakukan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menjelang akhir 2016 lalu. Tepatnya tanggal 5 Oktober 2016 itu secara resmi Pemkab Manokwari Selatan menyerahkan lahan seluas 10.600 hektar kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk digunakan dalam pengembangan dan peningkatan status bandara di Kampung Abreso dan Sabri, Distrik Ransiki.

Penyerahan lahan tersebut dilakukan oleh Bupati Manokwari Selatan Markus Waran kepada Kepala Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari dan disaksikan oleh enam tetua adat marga pemilik hak ulayat, yakni Waran, Kawei, Titohu, Ingedwi, Indow, dan Manam.

Sebelum penyerahan lahan tersebut, masyarakat adat dan pemilik hak ulayat terlebih dulu berjalan kaki dengan membawa sebuah rumah adat kaki seribu untuk diserahkan kepada perwakilan pemerintah. Enam perwakilan marga tersebut juga menyampaikan aspirasinya di depan Bupati Manokwari Selatan, Ketua DPRD, dan perwakilan Kemenhub.

Masyarakat adat meminta agar pemerintah memperhatikan sector kesehatan dan pendidikan anak-anaknya serta membangun asrama bagi yang bersekolah di luar daerah. Warga juga meminta adanya sekolah penerbangan di wilayah Manokwari Selatan. "Kami juga berharap pemerintah dapat memprioritaskan anak-anak kami untuk bekerja di lokasi bandara ini," kata perwakilan masyarakat adat, Marthen Titohu, sebagai dipublikasikan oleh www.kompas.com.

Tampaknya ada posisi tawar yang cukup kuat dari rakyat Manokwari Selatan agar pemerintah memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah yang kaya sumber daya alam pertanian, perkebunan dan pertambangan ini. Sampai tahun 2015, jumlah sekolah SMA dan SMK di wilayah ini dapat dikatakan masih relatif minim. Hanya ada satu SMK di Ransiki. Kemudian empat SMA, masing-masing dua di Mowi Waren, satu di Ransiki dan satu di Oransbari.

Selain mengupayakan penambahan sekolah mulai dari SD sampai SMA/SMK, April 2017 lalu Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menjalin kerja sama dengan Universitas Papua (Manokwari) untuk membangun gedung kampus Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNIPA di Kampung Kamasan, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Kerja sama itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus tersebut pada tanggal 8 April 2017.

Di sector kesehatan, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan terus berusaha menambah fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes. Sejauh ini, menurut data Manokwari Selatan dalam Angka 2015, terdapat lima Puskesmas (hanya Kecamatan Tahota yang memiliki Puskesmas), 16 Puskesmas Pembantu, 7 Polindes (Kecamatan Tohota dan Nenei belum memiliki Puskesmas Pembantu), dan 21 Puskesmas Keliling (15 sepeda motor dan enam mobil). Kecamatan Tahota saja yang belum terjangkau Puskesmas Keliling. Namun seluruh warga Kabupaten Manokwari Selatan tak merasa khawatir mengingat pemerintah menyediakan 44 unit Posyandu yang telah tersedia di sebian besar wilayah kabupaten ini. 

C.   Membangun Potensi Ekonomi Lokal

Untuk memaksimalkan potensi pertanian dan perkebunan lokal, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan telah membangun pasar khusus hasil pertanian di lokasi Pasar Sore.  "Pembangunan ini sekaligus untuk memacu pertumbuhan ekonomi mikro dari sektor perdagangan dan pertanian," jelas Kepala Bagian Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Bondan, awal 2016 lalu.

Bondan menambahkan, "Pasar Sore selama ini dipadati para petani yang menjual hasil pertanian mereka. Pembangunan pasar ini untuk memotivasi supaya para petani lebih produktif."

Pada program pembangunan pasar itu, Pemerintah Manokwari Selatan juga menyiapkan 84 meja utama yang dapat dimanfaatkan oleh para perani menggelar produk-produknya. Pembangunan pasar tersebut, dikemukakannya, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menokwari Selatan tahun anggaran 2015. Gedung pasar dibangun dengan menggunakan konstruksi baja ringan di lahan seluas 399 hektar di wilayah Distrik Ransiki.

Langkah pembangunan pasar khusus pertanian itu sejalan dengan program Pemerintah Manokwari Selatan membuka 1.000 hektar lahan untuk meningkatkan produksi padi, kedelai, ubi jalar, ubi kayu, palawija dan sayuran. "Kami berupaya agar perluasan lahan dapat dilakukan tahun 2016 dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016," jelas pejabat berwenang di Pemkab Manokwari Selatan.

Pemkab Manokwari Selatan terus berupaya maksimal agar dalam tiga tahun ke depan dapat mewujudkan swasembada pangan. "Seperti beras, misalnya, kami berupaya agar Manokwari Selatan tidak mendatangkan beras dari daerah lain. Sebaliknya, kami akan berupaya agar kabupaten ini menjadi salah satu daerah pemasok beras di wilayah Provinsi Papua Barat," demikian penjelasan pejabat yang berwenang.

Kemudian, masih menggunakan APBD 2016, Pemkab Manokwari Selatan membangun pasar ikan di Kampung Abreso, Distrik Ransiki. Bupati Markus Waran mengatakan pasar ikan yang dibangun dengan menggunakan APBD Tahun 2016 itu telah rampung seratus persen. Hanya saja belum diresmikan, karena masih dibangun infrastruktur jalan menuju lokasi pasar tersebut. “Kami harap masyarakat yang berada di tepian pantai Ransiki, dapat menjaga fasilitas yang ada dan tetap mendukung pembangunan sampai pasar ini bias resmi beroperasi,” tuturnya.

Pada kesempatan meninjau pasar itu, Bupati Markus menyempatkan bertemu pemilik hak ulayat agar mendukung dan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk membangun areal pesisir pantai sebagai obyek wisata ataupun tempat pendaratan nelayan.

Sony Mandacan, selaku pemilik hak ulayat, menyatakan, bersama masyarakat adat, dirinya tetap membuka diri dan memberikan kesempatan bagi pemerintah membangun daerahnya. Yang terpenting pemerintah juga harus mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat adat.

D.   Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Terlepas dari posisi tawar masyarakat Manokwari Selatan agar pemerintah meningkatkan pembangunan pendidikan dan kesehatan, penyerahan lahan seluas 10.600 hektar kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, menurut Bupati Markus Waran, adalah untuk mendorong agar pembangunan bandara segera diwujudkan. Di awal 2017 sudah ada pendaratan pertama oleh pesawat perintis.

"Setelah bandara ini dapat didarati pesawat perintis, maka pembangunannya akan terus dikembangkan dan ditargetkan pada bulan Maret 2017 bandara ini sudah bisa didarati oleh pesawat tipe ATR-27," jelas Markus.

Lokasi pengembangan itu berada di bandara lama yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Karena bandara lama sudah tidak layak didarati, maka diperlebar sehingga ke depan juga dapat didarati oleh pesawat berbadan besar.

Markus memberikan aspresiasi kepada masyarakat adat yang telah bersedia menyerahkan tanahnya untuk dilakukan pembangunan di wilayah Manokwari Selatan guna mengembangkan potensi wisata, sumber daya alam, dan mengatasi potensi bencana. "Pemerintah daerah tetap memberikan biaya ganti rugi lokasi ini, namun akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," kata dia.

Langkah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat adat. Tokoh masyarakat Adat Manokwari Selatan yang juga Kepala Suku Distrik Oransbari, Elia Waran, mengatakan masyarakat adat Mansel terutama dirinya berkomitmen mengawal agenda pembangunan yang digelontorkan pemerintah. Lewat komitmen itu, Elia menjamin masyarakat adat yang dia pimpin tidak akan mengganggu proyek pembangunan di wilayahnya. “Yang penting buat kami adalah daerah ini dibangun,” sebut Elia yang juga anggota DPRD Mansel dari Partai Keadilan Sejahtera saat mengikuti Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Oransbari di Balai Kampung Sidomulyo beberapa waktu lalu.

Soal penilaiannya terhadap pemerintah kabupaten, Elia mengaku optimis jika Markus Waran yang nota bene adalah putera asli Mansel tidak akan menyelewengkan kewenangannya. Apalagi sosok Markus Waran, dia nilai, punya kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan daerah dengan kepentingan masyarakat adat secara proporsional.

Dia mengatakan bahwa Markus Waran tahu persis apa kebutuhan warga masyarakatnya. Rekam jejaknya di birokrasi juga membuat Elia merasa optimis bahwa Markus Waran bisa bersikap profesional mengelola pemerintahan. “Sebagai anak adat, pak bupati sudah tahu program seperti apa yang akan dilaksanakan di masing-masing kampung dan distrik,” tutur Elia.

Benar kata Elia, Markus Waran tahu apa yang harus dibangun di Manokwari Selatan. Berkat lobi-lobi yang intensif ke Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mulai membangun pelabuhan petikemas di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat pada 2017 dan pemerintah kabupaten cukup menyediakan lahan saja.

“Lahan telah siap dan tahap studi lahan mendekati tuntas. Setelah studi dan kajian analisis dampak lingkungan tuntas, pembangunan segera dimulai,” kata Markus Waran.

Markus menjelaskan Manokwari Selatan memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Selain memperlancar arus distribusi barang-barang dari luar, dia berharap pelabuhan tersebut dapat membuka akses pemasaran komoditas yang diproduksi para petani di daerah tersebut.

“Dalam waktu dekat investor akan datang mengelola ribuan hektar kebun kakao di Distrik Ransiki. Lahan kakao akan kami tambah supaya produksinya bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.

Dia menjelaskan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pembangunan infrasfruktur perhubungan bertujuan untuk mendukung program tersebut. “Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program Tol Laut, kami tentu berharap kapal tol laut bisa masuk Mansel (Manokwari Selatan),” ujarnya lagi.

Di sektor perhubungan darat, Kabupaten Manokwari Selatan masuk ke dalam jaringan jalur kereta api Papua Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan jalur kereta api di Papua Barat akan menghubungkan enam kabupaten, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan dan Kabupaten Manokwari.

"Sesuai hasil presentasi Dirjen Perkereta-apian Kementerian Perhubungan, pembangunan jalur kereta api akan dimulai dari Kota Sorong karena infrastruktur Sorong sangat memadai," kata Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy di Sorong, seperti dikutip Kantor Berita Antara belum lama ini.

Pembangunan jalur kereta api dimulai dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong selanjutnya Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat kemudian menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni hingga tembus di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Manokwari ibukota Provinsi Papua Barat.

Pembangunan jalur kereta api di Provinsi Papua Barat yang menghubungkan enam daerah tersebut telah dicanangkan pada Juli 2016 apabila lahan sudah tersedia. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan masyarakat pemilik lahan serta pihak-pihak terkait lainnya agar pembangunan jalur kereta secepatnya dilaksanakan.

Di sektor jalan darat, Bupati Markus Waran akan berusaha melobi pemerintah pusat untuk membangun jalan raya nasional. Karena, sejauh ini Makowari Selatan belum memiliki jalan nasional. Dari catatan Manokwari Selatan Dalam Angka 2015, wilayah ini memiliki jalan beraspal sepanjang 27,34 kilometer (kabupaten) dan 12,74 kilometer (provinsi) dengan kondisi baik sepanjang 27,28 kilometer (kabupaten) dan 19,17 kilometer (provinsi).

Dalam 3-4 tahun ke depan, Bupati Markus Waran terus mengenjot pembangunan di seluruh sektor kehidupan untuk mewujudkan visi Kabupaten Manokwari Selatan yang aman, damai, maju dan sejahtea serta mampu berdaya saing. Demi tercapainya keadaan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki kebebasan menjalankan ibadah, keleluasaan dalam bekerja dan beraktivitas, mandiri dan bertanggung-jawab, bebas dan demokratis, hidup penuh kerukunan dalam suasana persaudaraan, bersama-sama berkontribusi dalam percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai kapasitas dan kompetensinya, menuju kemajuan bersama dan tercapainya kesejahteraan secara adil dan merata. Di mana peran Pemerintah Daerah sekadar sebagai pihak motivator dan regulator bagi pencapaian visi tersebut, melalui komitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, terbuka dan bertanggung-jawab dengan kepemimpinan yang bermoral, kuat, tegas dan bijaksana. (*)