Kinerja dan Karya Pembangunan Biak Numfor 2014-2016

* Bab 7

SEBUAH prestasi telah ditorehkan oleh Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondy dalam menggerakkan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor. Di tahun 2016, kendati belum berada di puncak, kepemimpinan Thomas Ondy berhasil bertengger di peringkat empat dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua.

Ya, pada tahun 2016 lalu, Pemkab Biak Numfor menempati ranking empat dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua dalam penilaian hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015 di Provinsi Papua. Thomas Ondy merasa prestasi bukan semata-mata hasil kerja dirinya secara individual. Sebab itu, dia memberikan apresiasi atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, mengingat pada tahun sebelumnya (2014) Biak Numfor sempat turun ke peringkat 13 dari peringkat enam pada tahun 2013.

Bupati Biak Numfor, Thomas Ondy, SE,MM menuturkan prestasi ini akan memotivasi dirinya dan jajaran pemerintahan kabupaten untuk menjadikan Biak Numfor lebih baik, sehingga ke depan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya sebatas memperoleh prestasi namun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat-masyarakat.

Bupati Biak Numfor Thomas Ondy pun akan terus mendorong seluruh SKPD untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik sehingga Biak Numfor benar-benar dapat berubah sebagaimana Visi Misi Bupati Biak Numfor dalam RPJMD 2014-2019 dan Bupati berharap semua SKPD dapat bekerja lebih profesional sehingga prestasi penilaian LPPD Tahun 2015 dapat lebih meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk itu diharapkan awal tahun 2017 seluruh SKPD telah dapat mempersiapkan data-data hasil kinerjanya selama tahun 2016 dan segera disampaikan pada Tim Kerja LPPD pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabpaten Biak Numfor.

Pencapaian prestasi sebagai peringkat empat dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua jelas cukup membanggakan bagi seorang Thomas Ondy yang sebetulnya baru memimpin (definitif) sebagai orang nomor satu di Kabupaten Biak Numfor sejak Maret 2015. Sejak awal tampil sebagai pemimpin di Biak Numfor, dia sudah berusaha membuat dan menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh aspirasi dan kebutuhan khalayak rakyat. Dia menyadari benar bahwa pembangunan haruslah dimulai dari manusianya, bukan semata-mata infrastruktur fisik.

A.   Meningkatkan Status RSUD Membangun Sektor Kesehatan

Membangun sumber daya manusia tidaklah lepas dari membangun manusia yang sehat dan terdidik. Sebab itu, jelas Bupati Thomas Ondy, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab Biak Numfor) mengalokasikan 25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Dan di tahun itu ada 50 orang tenaga medis kontrak dan 5 orang dokter yang direkrut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor.

Selain itu, Thomas Ondy juga menjalin komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kementerian Kesehatan RI dan Komisi IX DPR RI untuk memperjuangkan peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor dari tipe C ke tipe B.

"Hari ini kami melakukan komunikasi ke Dinas Kesehatan Papua untuk meminta saran dalam peningkatan status. Semua Amdal pembangunan rumah sakit sudah kami kantongi," ungkap bupati pada suatu waktu di pertengahan 2015.  

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, pun mengapresiasi perhatian dan keseriusan Pemkab Baik Numfor dalam upaya meningkatkan status rumah sakit. "Bupati Biak Numfor adalah bupati pertama yang datang ke kami dalam rangka meminta masukan untuk sharing peningkatan status rumah sakit. Ini bukti keseriusan dari Pemkab setempat. Nantinya kami juga akan mematangkan berapa tanggung jawab dana dari kabupaten, provinsi bahkan berapa persen sharing dana dari kementerian," kata Aloysius Giyai merespon jalinan komunikasi Bupati Biak Numfor Thomas Ondy.

Tahun 2015, demikian penjelasan Aloysius, terdapat tiga rumah sakit yang berubah status dari tipe C ke tipe B, masing-masing RSUD Biak Numfor, RSUD Abepura dan RSUD Timika. Segera disusul pada tahun berikutnya RSUD Merauke dan RSUD Nabire.  

Langkah dan lobi Bupati Thomas Ondy tidak sia-sia. Tanggal 1 September 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor dari semula tipe C menjadi tipe B, yang didukung ruang rawat inap kelas III.

Gubernur Lukas Enembe mengakui, sektor kesehatan menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Papua sehingga harus mendapat penanganan serius dari pemkab setempat. "Adanya perubahan tipe C menjadi tipe B, diharapkan RSUD Biak mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien di kawasan Teluk Saereri," ujar Gubernur Lukas Enembe.

Lukas Enembe mengatakan, Pemprov Papua terus mendorong setiap rumah sakit umum daerah kabupaten/kota dapat berkembang lebih baik sehingga dapat menyentuh pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Kepada manajemen RSUD Biak, lanjut Gubernur Lukas Enembe, diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi pasien sehingga dapat mengurangi angka kesakitan penduduk di berbagai kampung.

"Program kesehatan menyentuh semua unsur warga masyarakat. Sebab itu dibutuhkan pelayanan yang lebih cepat, murah dan menyentuh kebutuhan warga," ujarnya.

Gubernur Lukas Enembe berpesan agar gedung rumah sakit yang sudah berubah status menjadi tipe B itu dijaga serta tetap kosisten memberikan pelayanan dengan kasih kepada setiap pasien yang berobat dan membutuhkan layanan kesehatan. "Saya harapkan fasilitas gedung RSUD bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Biak Numfor dan sekitarnya," katanya lagi.

Menanggapai apresiasi Gubernur Papua, Bupati Biak Thomas Ondy mengakui, perhatian Pemkab Biak Numfor terhadap manajemen RSUD Biak sangat tinggi dengan mendorong perubahan tipe C menjadi tipe B.

Thomas berharap, peningkatan status RSUD tersebut mampu mendorong segenap manajemen menampilkan sosok rumah sakit rujukan bagi pasien di sekitar kawasan Teluk Saereri yang meliputi Biak, Supiori, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. "Tahun depan pembangunan rumah sakit tidak hanya pada segi insfrastruktur fisik gedung tapi harus menyentuh pula pada prioritas peningkatan kualitas tenaga medis dan non-medis," dia menaruh harapan.

Peningkatan status RSUD Biak Numfor direspon positif oleh rakyat-masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Hal ini terlihat pada peningkatan kunjungan pasien. Direktur RSUD Biak Numfor, Iras BP Rumbiak, mengatakan setelah diberlakukannya BPJS dan Kartu Papua Sehat (KPS), kunjungan pasien ke rumah sakit ini mengalami peningkatan, sehingga rumah sakit ini pun terus meningkatkan sarana dan prasarana.

Terlebih lagi sekarang RSUD Biak Numfor menjadi rumah sakit rujukan bagi kebupaten-kabupaten sekitarnya, antara lain Kabupten Supiori, Waropen, Yapen, dan Mamberamo Raya. Bahkan banyak pasien dari Manokwari (Provinsi Papua Barat) yang dirujuk ke rumah sakit ini.

"Saat ini kami memiliki 25 orang dokter umum dan 12 orang dokter spesialis. Kami juga bekerjasama dengan RSUD Dok 2 Jayapura untuk penanganan lanjutan. Kami ingin terus memperbaiki sarana dan prasarana,” ujar Iras BP Rumbiak.

Saat ini RSUD Biak Numfor memiliki 215 tempat tidur. Repotnya, pasien yang datang untuk rawat inap selalu melebihi kapasitas. Kemudian setiap harinya, poliklinik umum kedatangan sekitar 200-300 pasien. Lantaran menumpuknya kunjungan pasien, manajemen RSUD Biak membuka poli khusus misalnya poli kulit dan poli penyakit dalam yang buka tiga kali dalam sepekan. "Sementara untuk persediaan obat mencukupi untuk 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Kami tidak bisa stok obat terlalu banyak karena tergantung masa kadaluwarsa obat tersebut," terang Direktur RSUD Biak Numfor.  

Ke depan, Bupati Thomas Ondy berharap RSUD Biak Numfor menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan di wilayah Adat Saireri semakin nyata. Selain itu, pelayanan perinatologi di RSUD Biak menjadi salah satu pelayanan terbaik di Provinsi Papua sehingga bayi-bayi yang lahir prematur dapat dirawat secara baik di RSUD Biak dan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan penurunan angka kematian bayi.

Selain rumah sakit milik Pemerintah Daerah, di wilayah Kabupaten Biak Numfor masih terdapat dua rumah sakit, masing-masing milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain melayani anggota korp, kedua rumah sakit juga terbuka bagi pelayanan masyarakat umum.

Dari data Biak Numfor dalam Angka 2015, saat ini hampir setiap distrik telah memiliki Puskesmas. Dari 19 distrik yang ada, terdapat 18 Puskesmas, 47 Puskesmas Pembantu, dua Balai Pengobatan dan empat BKIA. Selain itu masih ada Puskesmas Keliling yang terdiri dari 6 unit perahu, 14 unit roda empat dan 91 unit roda dua. Pelayanan kesehatan pada institusi-institusi kesehatan tersebut diperkuat oleh 8 orang dokter ahli, 6 orang dokter gigi, 29 orang dokter umum, 149 orang bidan, 274 orang perawat dan 18 orang apoteker.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor (Dinas Kesehatan) pun telah aktif melakukan imunisasi pada bayi, balita, anak-anak dan ibu hamil. Imuniasi yang diberikan meliputi BCG, DPT, Campak, Polio, Hepatitis dan Tetanus. Juga melakukan pengobatan penyakit-penyakit yang banyak diderita warga Biak Numfor antara lain malaria, gastritis, artritis rheumazoid, partus spontan, diare gastro enteritis dan TBC paru.

Berkat pembangunan sektor kesehatan yang sampai memenuhi hajat hidup sehat orang banyak, kini Angka Harapan Hidup (AHH) manusia Biak Numfor mencapai 67,85 tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2014) yang berada pada 67,84 tahun. 

B.    Mengangkat Guru Meningkatkan Pendidikan Masyarakat

Masih seputar peningkatan kualitas manusia, Bupati Biak Numfor Thomas Ondy cukup intens memperhatikan kebutuhan tenaga guru di wilayah yang dipimpinnya. Hal ini ditandai dengan pengangkatan sejumlah tenaga guru untuk ditempatkan di kampung-kampung.

Sebagaimana biasanya, setiap awal bulan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar upacara awal bulan yang diikuti oleh segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dan Senin 7 Maret 2016 itu, upacara awal bulan di halaman Kantor Bupati ini dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor Thomas Ondy. Yang menarik, salah satu sesi dalam rangkaian upacara itu Bupati Thomas Ondy menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) bagi 46 orang untuk formasi guru.

Dalam sambutannya, Bupati Thomas Ondy berharap pengangkatan CPNS formasi guru ini dapat melengkapi kekurangan tenaga guru yang ada di kampung-kampung yang tersebar di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Kepada para guru yang telah diangkat, Bupati menandaskan agar mereka tetap menjaga motivasi pengabdian yang tinggi di tempat tugas karena perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) terletak di pundak para guru dan apa yang dibuatnya akan berbuah berkat bagi sesama dan keluarga di kemudian hari.

Pembangunan sektor pendidikan tentu tidak semata-mata terukur dari ketersediaan tenaga guru. Salah satu keberhasilan proses pendidikan adalah menurunnya angka buta huruf di kalangan warga masyarakat. Dalam dua tahun terakhir, angka buta huruf yang diindikasikan dengan Angka Melek Huruf (AMH) mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2015 Angka AMH meningkat sebanyak 0,44 poin pada skala 99,08. Kemudian Angka Kelulusan (AL) juga data dijadikan salah satu indikator kinerja kunci untuk urusan pendidikan, di mana angka kelulusan ini merupakan AL SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Angka kelulusan di Kabupaten Biak Numfor SD/MI mencapai 100%, sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 99,93%, SMA sebesar 100% dan untuk SMK sebesar 99,82%.

Jumlah sekolah, dari SD sampai SMA/SMK bahkan perguruan tinggi di Kabupaten Biak Numfor relatif cukup memadai. Jumlah SD sebanyak 166 unit dengan 1.380 orang guru dan menampung 22.202 orang murid. Kemudian SMP sebanyak 55 unit dengan 477 orang guru dan mengasuh 7.383 orang murid. Lalu SMA sebanyak 18 unit dengan 307 orang guru yang mengasuh 3.303 orang murid. Dan SMK sebanyak 16 unit dengan kekuatan 161 orang guru dan mendidik 1501 orang murid.

Yang juga menggembirakan lulusan perguruan tinggi di Biak Numfor cukup baik. Tahun 2014 lalu, Akademi Perikanan Kamasan Biak meluluskan 13 orang sarjana muda, Akademi Teknik Biak meluluskan 23 orang diploma, STIH Biak meluluskan 32 orang sarjana, Poltekes Jayapura Prodi Kebidanan lulus sebanyak 63 orang bidan siap terjun ke masyarakat dan Poltekes Jayapura Prodi Keperawatan lulus sebanyak 75 orang tenaga perawat siap kerja.

Masih seputar peningkatan kualitas manusia, namun secara tidak langsung berkaitan dengan pendidikan formal, mulai Maret 2016, Bupati Biak Numfor mencanangkan gerakan revolusi mental yang merupakan tekad bersama segenap aparatur untuk menyatukan hati dengan niat membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih berpengharapan. Sebab itu, mulai Maret 2016 tersebut Bupati berharap segala tindakan jajarannya (dalam bekerja) harus mencerminkan nilai-nilai revolusi mental.

Dalam revolusi mental, demikian penjelasan Bupati Biak Numfor, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, integritas yang membutuhkan sikap disiplin, kepatuhan dan loyalitas kepada aturan untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Kedua, kerja keras untuk mengarahkan proses transformasi menjadi bangsa yang cerdas. Dan, ketiga, karena revolusi mental tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri, maka gerakan ini harus dikerjakan secara bersama-sama, gotong-royong, bahu-membahu, saling asah, saling asuh, saling menguatkan dan bukan saling melemahkan atau menjatuhkan.

Lebih lanjut, terkait revolusi mental secara tidak langsung, Bupati mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menyampaikan laporan keuangan. Karena itu, Bupati berharap seluruh SKPD dapat serius dan bekerja keras membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan agar kira dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2015 yang akuntabel dan transaparan sehingga penilaian dari BPK untuk APBD 2015 dapat mengalami peningkatan yang mencerminkan kebersihan wajah keuangan di Biak Numfor sejalan dengan kebersihan kota Biak.

C.   Menggerakkan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan

Pencapaian yang cukup menarik di sektor ekonomi selama dua tahun terakhir ini salah satunya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memfungsikan kawasan kampung wisata Kepulauan Samberpasi, Distrik Aimando, bersamaan dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung 14-15 Maret 2016 lalu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Biak Numfor Yubelius Usior menjelaskan fasilitas pariwisata di Kepulauan Kampung Samberpasi sudah siap dioperasikan oleh Pemkab Biak Numfor. “Dengan difungsikannya kampung wisata Samberpasi diharapkan menjadi tempat tujuan wisata bahari favorit di Kabupaten Biak Numfor,” terang Kadis Pariwisata Yubelius sembari menambahkan bahwa sejumlah fasilitas sarana prasarana pariwisata telah dibangun pemkab seperti tempat penginapan, jalan, dermaga serta lampu penerangan.

Yubelius mengatakan, dengan beroperasinya kampung wisata Samberpasi akan menjadi daya tarik destinasi wisatawan dalam dan luar negeri menikmati fasilitas wisata bahari di wilayah kepulauan itu. Potensi alam yang dimiliki Kepulauan Samberpasi di antaranya sektor perikanan dan wisata bahari alam laut yang masih alami.

Menggelar Musrenbang di daerah wisata tentu cukup menarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Buat mendukung aktivitas pariwisata, sampai tahun 2015 lalu (data Biak Numfor Dalam Angka 2015), Biak Numfor telah memiliki fasilitas akomodasi satu hotel bintang tiga (Hotel Irian), satu hotel bintang dua (Hotel Nirmala Beach), satu hotel bintang satu (Hotel Arumbai), dan 13 hotel melati. Kunjungan wisatawan juga cukup prospektif: 1.500 wisatawan ke Pantai Segara Indah, 1.300 wisatawan ke Pantai Water Basis dan 1.200 wisatawan ke Goa Jepang.  

Selama berlangsung Musrenbang Pemkab Biak Numfor, 14-15 Maret 2016,  suasana Kampung Samberpasi tampak lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa. Musrenbang yang dilaksanakan di kampung ini merupakan kebijakan Bupati Biak Numfor, Thomas Ondy, dan sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Tahun 2015 dilaksanakan di Pulau Numfor dan tahun 2017 rencananya dilaksanakan di Distrik Swandiwe. Tujuan dilaksanakannya di kampung ini, selain warga masyarakat dapat memperoleh penghasilan, agar mereka juga dapat melihat sekaligus mendengar langsung apa saja yang direncanakan oleh para abdi negara yang notabene pelayan masyarakat ini.

Dan Musrenbang tahun 2016 yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, para kabid, kabag, kasi serta para kepala distrik itu menelurkan 519 program yang dijabarkan pada 869 kegiatan dalam 2.440 sub-kegiatan yang tersebar di 133 SKPD di lingkungan Pemkab Biak Numfor. Dengan estimasi belanja sebesar Rp1,6 trilyun, dengan pendapatan sebesar Rp1,3 trilyun, sehingga diharapkan SKPD teknis dapat melakukan lobi untuk menutupi kekurangan anggaran kurang lebih Rp300 milyar.

Saat membuka Musrenbang, Bupati Thomas Ondy menegaskan tahun 2016-2017 dibuka toko pemerintah di Mbromsi dan pembangunan jalan lingkar Samber sampai Pasi berikut lampu penerangannya. Selain itu dibangun pula gedung SMP dan SMA serta SPBU. Satu hal menarik dari Musrenbang 2016 itu, Bupati Ondy merasa heran mengapa setelah 11 tahun Pemkab Biak Numfor mempunyai Kapal Yap Wairon baru Minggu (13 Maret 2016) sandar di Mbromsi, hingga anak-anak bertanya-tanya tentang kapal tersebut. Bupati juga minta tahun 2017 ada kapal sejenis long boat untuk mendistribusikan bahan pokok ke Distrik Aimando dan Padaido buat menekan harga.

“Sebab itu, kalau ada SKPD yang programnya kurang prioritas maka akan ditunda. Karena pembangunan di Padaido ini sebagai upaya memajukan dunia pariwisata di Padaido, sehingga mau tidak mau harus dimulai hari ini. Dan nanti ada bantuan dari TNI/Polri untuk keamanan,” ujar Bupati Ondy.

Selain itu, Bupati Ondy ingin pula setiap distrik memiliki program andalan, seperti di Distrik Warsa ada Program Pengembangan Potensi Kawasan Kampung, sehingga pihaknya akan mengucurkan dana agar program tersebut sukses. Begitupun bagi pejabat eselon yang belum mengikuti PIM, Bupati perintahkan yang bersangkutan secepatnya mengikuti diklat kepemimpinan itu.

Satu di antara ratusan program penting pada Musrenbang RKPD Kabupaten Biak Numfor yang direalisasikan pada tahun 2017 adalah Program Kawasan Pengembangan Terpadu di Padaido. Nantinya ada empat pulau di Kepulauan Padaido --masing-masing Pulau Mbromsi, Pulau Pasi, Pulau Manggwandi dan Pulau Padaido--  dikembangkan. Seperti Pulau Mbromsi akan dibangun toko pemerintah yang menjual sembako dan bahan-bahan penting lainnya dan pemkab melakukan intervensi dalam bentuk afirmasi (perlakukan khusus) sehingga harga bahan pokok di Padaido sama dengan di kota.

Selain toko, dibangun pula gudang untuk menyimpan sembako dan bahan penting lainnya tersebut. Toko dibangun di Kampung Mbromsi karena di kampung tersebut sudah dibangun dermaga sehingga kapal berukuran besar dapat sandar di kampung tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan warga masyarakat, mengingat dana buat membangun kawasan terpadu ini berasal dari Dana Otonomi Khusus sehingga harus dikembalikan kepada warga masyarakat Papua.

Dengan adanya toko pemerintah di Kampung Mbromsi, dampaknya juga  dirasakan oleh warga masyarakat di kampung lainnya di Distrik Padaido dan Aimando secara keseluruhan. Selain itu, diharapkan sektor pariwisata di kawasan yang memiliki taman laut berkelas internasional ini pun berkembang pesat.

Masih dalam upaya menggerakkan perekonomian rakyat, Bupati Thomas Ondy menginstruksikan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibantu dinas terkait mencari ruko di Wamena (Kabupaten Jayawijaya) atau di Lani Jaya. Kelak toko itu dipakai buat menjual ikan segar atau ikan hasil tangkapan para nelayan Biak. Potensi ikan di perairan Biak cukup berlimpah namun pasar sangat terbatas. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor harus melakukan ekspansi dalam rangka mendongkrak PAD.

“Jadi kita harus berani melakukan ekspansi. Hasil rakyat seperti ikan kita kirim ke beberapa kabupaten di pegunungan. Apalagi Bapak Gubernur Papua perintahkan Kabupaten Biak Numfor untuk mengirim tujuh ton ikan ke Jayawijaya tiap bulan, dan ini sebuah peluang yang harus kita tangkap,” pesan Bupati Thomas Ondy.

Di bawah kepemimpinan Bupati Thomas Ondy, perekonomian di Kabupaten Biak Numfor lumayan bergerak. Selain bergerak dengan pemantik sektor pariwisata, kata Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan (Kadisnaktan) Kabupaten Biak Numfor, I Made Suaryadana, juga diusahakan gerak ekonomi dari pertanian. Dia menyebutkan program budidaya tanaman jeruk di kampung transmigrasi Moibaken, Distrik Yendidori, seluas 25 hektar pada tahun 2016 yang dalam jangka panjang dijadikan sentra penghasil buah jeruk manis.

Made Suaryadana menjelaskan bahwa program pengembangan sentra jeruk manis sudah berjalan dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani transmigrasi dan warga lokal asli Biak. Dia mengakui, selama beberapa tahun belakangan Kampung Moibaken dikenal memiliki lahan pertanian yang cocok ditanami berbagai jenis sayur mayur, buah jeruk, bangkuang dan tanaman palawija yang lain. Petani lokal dapat memperoleh keuntungan karena Moibaken dijadikan pusat budidaya tanaman jeruk manis.

Mengenai pendanaan untuk pengadaan bibit tanaman jeruk, menurut penjelasan Made, dibantu dari anggaran tugas perbantuan pemerintah pusat lewat Kementerian Pertanian Republik Indonesia. “Untuk dukungan pendanaan sudah diprogramkan pada 2016,” kata Kadisnaktan Made.

Pemkab Biak Numfor melalui visi misi Bupati Thomas Ondy berupaya bangkit dan mandiri. Saat ini jajaran Dinas Perternakan dan Pertanian telah membuat program pembinaan petani lokal untuk membuka lahan ekonomi produktif di kampung.

Berdasarkan data, wilayah transmigrasi Kampung Moibaken dihuni sekitar 45 kepala keluarga yang berasal dari Pulau Jawa yang  bersama warga lokal asli Biak hidup harmonis dalam mengelola lahan pertanian dan pengembangan ternak hewan sapi dan kambing.

Pembangunan ekonomi yang lumayan dapat dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor agaknya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Hal ini tampak pada angka pengeluaran per kapita yang mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dari Rp9.311,00 menjadi Rp9.431,00. Juga tampak pada pendapatan per kapita Biak yang relatif stabil pada angka sekitar Rp9.486,00 (2013) dan meningkat Rp9.353,00 (2014) sebagaimana dilansir oleh laporan BPS: Biak Numfor dalam Angka 2015.

D.   Prioritas Membangun Infrastruktur Dasar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biak bangkit, mandiri, dan sejahtera untuk perubahan, di bawah kepemimpinan Bupati Thomas Ondy, Pemkab Biak Numfor memprioritaskan pembangunan pada sektor infrastruktur dasar masyarakat. Salah satunya adalah membangun rumah layak huni terutama buat warga masyarakat asli Papua yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor  mengalokasikan Dana Otonomi Khusus Papua sebesar Rp15 milyar untuk membangun 100 rumah layak huni bagi masyarakat di berbagai kampung dan distrik. Program pembangunan rumah layak huni ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua.

"Pemerintah kabupaten/kota diminta mengalokasi dana otsus Papua 10 persen untuk membangun rumah sehat dan layak huni, ya, Pemkab Biak Numfor secara bertahap sudah merealisasikan kebijakan Gubernur Lukas Enembe," tandas Bupati Thomas Ondy sembari menambahkan bahwa kebutuhan rumah layak huni masih banyak diinginkan oleh warga masyarakat asli Papua yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data pada tahun 2015, Pemkab Biak bekerja sama dengan Kodim 1708 melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-94 telah membangun sebanyak 20 unit rumah warga di Kampung Rasbari dan Kanaan Distrik Biak Barat.

Masih di tahun 2015, Kabupaten Biak Numfor cukup beruntung. Pada tahun anggaran itu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) mengalokasikan dana untuk merenovasi dermaga pelabuhan kapal fery di Kampung Mokmer, Distrik Biak Kota. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Otto PH Wainggai, mengatakan pelaksanaan renovasi Pelabuhan Fery Mokmer sudah dikerjakan dengan penentuan pemenang tender proyek ditangani panitia Kementerian Perhubungan.

"Kondisi dermaga fery Kampung Mokmer Biak perlu perbaikan total, ya Kemenhub sudah mengalokasikan dana untuk pembiayaan renovasi dermaga fery Biak," jelas Otto Wainggai.

Menyinggung sumber pembiayaan renovasi, menurut Otto Wainggai, sepenuhnya dana pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia tahun anggaran 2015.

Selanjutya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjadikan pelabuhan di Kabupaten Biak Numfor itu disinggahi rute tol laut yang mengangkut berbagai jenis kebutuhan bahan pokok ke wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Yunius Luchas Rumere menerangkan secara operasional pelayanan bongkar muat kapal tol laut berlangsung di pelabuhan laut.

Dia menjelaskan bahwa program penyediaan angkutan kapal tol laut merupakan kebijakan lintas kementerian untuk mendukung langsung sektor kemaritiman di Tanah Papua. Dia berharap dengan disediakan angkutan langsung tol laut Jakarta-Biak atau Surabaya- Biak diharapkan dapat menjamin ketersediaan beragam jenis kebutuhan pokok untuk warga masyarakat di kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Jajaran Dinas Perhubungan siap mendukung program angkutan kapal tol laut karena sangat vital dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masuk ke wilayah Biak dan sekitarnya," harap Kadishub Luchas Rumere.

Berdasarkan data angkutan barang perdana jalur tol laut ke Kabupaten Biak Numfor pada 12 November 2015 dengan menggunakan kapal barang Caraka. Aktivitas pelayanan angkutan laut di Pelabuhan Biak tampak lancar dan normal sesuai rute keberangkatan kapal perintis, kapal cepat dan kapal penumpang milik perusahaan pelayaran Indonesia (Pelni).

Selain perumahan dan fasilitas pelabuhan, Pemkab Biak Numfor juga berusaha mengajak PLN setempat untuk mendorong program listrik menyala sehari-semalam penuh (24 jam).

Menjelang akhir 2016 lalu, warga Kepulauan Numfor, Kabupaten Biak Numfor, sudah bisa menikmati penyalaan listrik 24 jam setelah Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan berkapasitas 2x700 kW kepada PLN setempat.

Peningkatan penyalaan listrik dari 12 jam menjadi 24 jam di Kepulauan Numfor itu dapat dilakukan setelah selesainya pembangunan penampung bahan bakar minyak berkapasitas 60 ton yang bisa untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan.

"Pemberian bantuan genset dari Gubernur Lukas Enembe melalui Dinas Pertambangan dan Energi Papua dapat menjawab kebutuhan warga Kepulauan Numfor untuk listrik beroperasi 24 jam," jelas Asisten Manajer Pembangkit PLN Area Biak Semuel Parwas.

Dia menyebutkan bahwa selama ini warga masyarakat Kepulauan Numfor masih mendapatkan pasokan listrik dari PLN Area Biak dengan waktu penyalaan hanya 12 jam. Dengan adanya genset bantuan Gubernur, kata Parwas, maka dapat mengatasi kebutuhan listrik masyarakat selama 24 jam penuh.

"PLN Area Biak sangat berharap penyalaan listrik penuh 24 jam di Kepulauan Numfor dapat terwujud dalam tahun 2016, ya ini sudah menjadi target manajemen PLN Area Biak," ujarnya.

Parwas optimistis penyalaan listrik penuh di Kepulauan Numfor dapat menunjang berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Pulau Numfor.

"Program untuk pemenuhan listrik bagi semua warga bermukim di wilayah kepulauan telah menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan segera terpenuhi," Parwas berharap.

Berdasarkan data akhir tahun 2016, Kepulauan Numfor merupakan wilayah administratif Kabupaten Biak Numfor yang terdiri lima distrik, yakni Poiru, Orkeri, Bruyadori, Numfor Barat, dan Numfor Timur dengan dominan warga berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pemkab Biak Numfor terus mendorong PLN dan instansi terkait untuk  memperluas pelayanan listrik, terutama di sektor rumah tangga. Sampai akhir 2016 lalu, pemakai listrik PLN mayoritas (86,3%) rumah tangga. Sementara sisanya: 1% industri, 9% bisnis, 3,2% sarana sosial dan 1,4% kantor pemerintah. Kendati kecil (hanya 1% pelanggan), PLN tetap fokus melayani kebutuhan listrik industri di Biak Numfor. Di sini terdapat ratusan pelaku industri berbagai bidang seperti industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bangan bangunan, kerajinan umum, serta logam dan elektronik.

Masih seputar infrastruktur dasar, untuk mendukung program Biak sebagai sentra perikanan terpadu di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun pabrik es di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2017. Tentu hal ini menjadi poin plus bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di mata rakyat Biak yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan.

"Pabrik es yang dibangun dengan kapasitas 10 ton untuk membantu nelayan setempat dalam mendinginkan ikan agar lebih awet," ungkap Kepala Dinas Perikanan Biak, Effendi Igrissa, sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara akhir 2016 lalu.

Dia mengatakan, rencana pembangunan pabrik es di Kabupaten Biak Numfor sudah masuk dalam agenda kerja program tahun 2017. Kadis Perikanan Effendi mengatakan, dengan dibangunnya pabrik es untuk nelayan Biak maka kebutuhan es bagi nelayan lokal sudah dapat dipenuhi dengan kapasitas 10 ton.

"DKP sudah menyiapkan lokasi pabrik es yang akan dibangun, kami harapkan proses pembangunan pabrik es bisa lancar sesuai target di 2017," jelas Kadis Perikanan Effendi.

Effendi mengakui, selama ini kebutuhan es untuk nelayan masih dibeli di berbagai tempat dengan harga yang tidak stabil setiap hari sehingga membebani biaya operasional nelayan.

Berdasarkan data BPS 2015, jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Biak Numfor mencapai 7.000-an keluarga yang tersebar di berbagai distrik, antara lain distrik Oridek, Biak Timur, Padaido, Aimando, Biak Kota, Yendidori, Biak Barat, Swandiwe, Biak Utara, Warsa, Bondifuar, Yawosi, Andey, dan Kepulauan Numfor.

Di sisa masa pengabdiannya yang baru akan berakhir pada tahun 2019, Bupati Thomas Ondy terus fokus memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat-masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Setidaknya dia segera merealisasikan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di pedalaman Distrik Biak Barat dan wilayah kecamatan pemekaran Swandiwe agar layanan telepon seluler semakin luas. Tahun 2016 lalu masyarakat adat setempat telah memberikan lahan buat mendirikan BTS tersebut.

Selain itu, Bupati Thomas Ondy juga akan melobi pemerintah pusat untuk segera mengembalikan Bandara Frans Kaisiepo menjadi Bandara Internasional dengan membuka kembali jalur penerbangan internasional. Revitalisasi Bandara Frans Kaisiepo erat berkaitan dengan rencana pembangunan di kawasan Saireri karena kabupaten-kabupaten yang masuk di dalam kawasan ini adalah kabupaten yang berada di pesisir yang menjadikan pengembangan pariwisata sebagai salah satu program prioritas pembangunan selain pemanfaatan sumber daya kelautan yang juga tetap menjadi prioritas.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Biak Numfor, Wilson J Titahena, menyatakan bahwa Biak Numfor yang menjadi pintu masuk di kawasan Saireri adalah daerah yang mempunyai banyak spot untuk wisata bahari yang keindahan alam bawah lautnya tidak kalah dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua Barat. “Kami mempunyai banyak lokasi menyelam untuk menikmati keindahan panorama bawah laut. Khususnya di Padaido, keindahannya tidak kalah dengan Raja Ampat di Papua Barat,” kata Sekretaris Bappeda Biak. (*)