Peran Strategis Proyek-proyek MP3EI di Kaltim

* LIMA

Setiap hari Afrika mengawali pagi, seekor rusa bangun. Tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat daripada seekor singa yang paling cepat, atau ia akan mati terbunuh.

Setiap pagi seekor singa bangun. Tahu bahwa ia harus mencari rusa yang paling lambat, atau ia akan mati kelaparan.

Tidak masalah apakah kamu adalah seekor singa atau seekor rusa, ketika matahari terbit, lebih baik kamu mulai berlari, berlari dan berlari.

Puisi Tradisional Afrika

DALAM upaya mengubah dan memajukan wilayah dan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan dirinya tetap fokus menuntaskan berbagai program prioritas pembangunan daerah --khususnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan program pro-rakyat.

"Kami telah menyusun program-program prioritas pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam RPJMD  Kaltim Maju 2013-2018 khususnya penuntasan program pembangunan di tahap pertama lalu (Kaltim Bangkit 2009-2013) serta program pro-rakyat," kata Awang Faroek, pertengahan 2015 lalu.

Fokus penuntasan program prioritas pembangunan daerah itu, demikian penjelasan Gubernur Awang Faroek, meliputi program utama yakni pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim melalui pemenuhan kebutuhan ataupun infrastruktur dasar masyarakat.

Di antaranya pembangunan sarana serta prasarana pendidikan serta pemberian bantuan pendidikan berupa Beasiswa Kaltim Cemerlang untuk seluruh jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi ataupun dukungan insentif bagi tenaga pengajar (guru).

Juga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan berupa pembangunan Puskesmas 24 Jam hingga pembangunan rumah sakit pratama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil serta kawasan perbatasan dengan kecukupan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat).

Selain itu, penuntasan proyek pembangunan instalasi dan pembangkit listrik yang sudah masuk dalam agenda MP3EI di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

Program lainnya adalah pembangunan infrastruktur guna membuka aksesibilitas dan konektifitas dalam daerah ataupun antar-daerah berupa jalan, jembatan serta pelabuhan dan bandara yang sudah terbangun dan perlu dituntaskan.

"Infratsruktur kita khususnya pembangunan jalan dan jembatan yang telah ada perlu dilakukan peningkatan kualitas serta kapasitasnya. Di antaranya, proyek jalan Trans Kalimantan yang di dalamnya termasuk pembangunan jembatan Pulau Balang,”Gubernur Awang Faroek menjelaskan.

Awang menambahkan pembangunan jalan serta infrastruktur lainnya seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda serta beberapa kawasan ekonomi yang mengadopsi moda transportasi kereta api tetap melibatkan pihak swasta dalam pembangunan.

Termasuk pembangunan kawasan industri baik Kawasan Industri Kariangau (Balikpapan) dan Pelabuhan Peti Kemas Palaran (Samarinda) terlebih pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy yang saat ini telah ditingkatkan menjadi Maloy Batuta Trans Kalimantan Economic Zone.

“Kasawan industri yang kami bangun dan akan dituntaskan tidak lain untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berimbas pada peningkatakn kesejahteraan rakyat. Contoh, KIPI Maloy akan menampung hasil perkebunan rakyat termasuk kawasan industri lainnya. Itu semua  pasti terkait kegiatan masyarakat. Nah, ini kan jelas pembangunan pro-rakyat," kata Gubernur Awang Faroek.

Pembangunan prioritas daerah lainnya, terang Awang, yakni pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang digadang-gadang menjadi lokomotif perekonomian Kaltim dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Program ini, lanjutnya, tidak lain sebagai upaya guna meningkatkan taraf hidup dan pendapatan warga masyarakat Kaltim yang kelak berimbas pada mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran karena lapangan usaha dan kesempatan kerja semakin terbuka lebar.

"Jadi kalau ada yang mengatakan kami tidak fokus, yang mananya tidak fokus. Sejak awal saya memimpin hingga tahap kedua masa kepemimpinan ini, kami tetap menetapkan serta melaksanakan program pembangunan prioritas yang pro-rakyat,”ujar Awang Faroek Ishak.

Awang Faroek berharap, pada masa kepemimpnan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di era Kabinet Kerja ini, Kaltim memperoleh perhatian khusus karena selain sebagai daerah penghasil juga masih banyak ketertinggalan pembangunan yang perlu dikejar guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Pendek kata, Gubernur Awang Faroek menandaskan, prioritas pembangunan Bumi Etam berada pada tiga bidang, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan sektor unggulan. Infrastruktur dikembangkan di Kaltim sebagai sarana penopang pembangunan dan pelayanan publik. Daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai cenderung lebih menarik bagi investor menanamkan modalnya. Dengan pengembangan infrastruktur, diharapkan semakin banyak investor (asing ataupun domestik) yang berinvestasi di Kaltim. Pada akhirnya roda pembangunan pun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Terutama tercermin pada proyek-proyek MP3EI, Gubernur Awang Faroek Ishak terlihat betul menaruh dan merealisasikan pembangunan pada tiga prioritas tersebut agar Kaltim terus berlari dan berlari mengejar ketertinggalan. Dari sisi infrastruktur terlihat pada pengembangan bandara di wilayah perbatasan dan pedalaman, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan sejumlah pembangkit listrik. Kemudian, dari sisi sumber daya manusia, tampak pada pembangunan kampus perguruan tinggi. Dan dari segi sektor unggulan, nampak pada pengembangan agroindustri dan energi.

Berkat prioritas-prioritas tersebut, Kaltim kini telah bangun dari tidur. Hal ini tidak terlepas dari keberanian seorang Awang Faroek untuk mengubah haluan ekonomi dalam membangun wilayah yang sempat dijuluki The Sleeping Giant tersebut. Hasil-hasil pembangunan yang tercermin pada proyek-proyek MP3EI –baik yang telah selesai, tengah berjalan maupun baru sebatas peletakan batu pertama— dapat dikatakan mampu membawa perubahan kemakmuran dan kesejahteraan di Kaltim menuju masa depan warga masyarakat yang lebih berpengharapan.

A.   Mengubah Haluan Ekonomi

Keberadaan hasil-hasil proyek MP3EI di Kalimantan Timur, minimal, telah mampu mengubah haluan ekonomi yang selama ini cenderung mengandalkan sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan (unrenewable resources) ke arah pemanfaatan SDA terbarukan (renewable resources) yang sejak awal dimisikan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Misi yang ingin digapai adalah mewujudkan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan (high and sustainable growth).

Gubernur Awang Faroek menyadari bahwa memacu laju pertumbuhan ekonomi dengan cuma bertumpu pada ekstraksi unrenewable resources tidak akan mampu menjamin keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Dia menginginkan agar pertumbuhan tinggi tidak dinikmati oleh satu generasi saja tapi dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya.

Sejalan dengan itu, pemahaman filosofis mengenai intertemporal choice atau pilihan yang bersifat antar-waktu, antar-generasi, menjadi sangat dibutuhkan dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi wilayah Kaltim. Ketika merencanakan program pembangunan, Awang mengadopsi prinsip bahwa pembangunan tidak sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang namun juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Dengan begitu, peranan unrenewable resources tidaklah semata-mata dilihat dalam konteks kenikmatan dan kesejahteraan pada saat ini (present time) tapi perlu pula dimaknai dalam konteks antar-waktu atau lintas waktu di masa depan (future time). Bila mengabaikan hal ini maka perekonomian Kaltim akan berada dalam ancaman besar, terkait dengan penurunan kesejahteraan warga masyarakatnya di masa mendatang.

Ketika mengajukan proyek-proyek tahun jamak yang masuk dalam MP3EI, Awang Faroek mencoba cara berpikir baru yang bersifat lintas generasi, di mana pembangunan yang dilaksanakan harus dilihat dalam dimensi waktu yang panjang. Sehingga, pola perencanaan pembangunan tidak sebatas fokus pada kepentingan sekarang namun juga generasi mendatang. Apa yang dilaksanakannya selama memimpin Provinsi Kaltim diupayakan untuk tidak menjerumuskan anak cucu kita ke dalam masalah lingkungan parah yang mustahil dipulihkan.

Alasannya bukan semata-mata lantaran ketersediaan SDA sepanjang waktu yang semakin berkurang dan suatu waktu bakal habis (exhaustible resources), tapi ancaman kerusakan lingkungan pun membayangi daratan dan ekosistem Kaltim. Sebab itu, mempertahankan cadangan SDA yang kian menipis dan pengalihan sektor SDA yang tak bisa diperbarui ke usaha yang dapat diperbarui sangat lah mendesak untuk dilakukan.

Peranan sektor migas dan pertambangan memang masih sangat dominan dan penting bagi Kaltim. Kontribusi besar sektor migas dan pertambangan tersebut telah mampu memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun terakhir melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, aspek keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi yang bersifat sesaat, maka ketergantungan pada sektor migas dan pertambangan secara perlahan akan dikurangi.

Upaya mengurangi peranan sektor migas itu tampak jelas pada sejumlah proyek MP3EI seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomass Sawit dan PLT Biogas. Dengan mulai dimanfaatkannya limbah sawit untuk biomass, tampak jelas ke depan Kaltim berusaha tidak lagi sekadar bergantung pada batubara dan gas yang saat ini masih tersedia melimpah di berbagai wilayah Kaltim. 

B.    Masa Depan di Sektor Pertanian dan Agroindustri

Proyek-proyek MP3EI yang telah merambah pada pemanfaatan limbah sawit untuk bahan pembangkit tenaga listrik, pembukaan food estate dan pembangunan kampus perguruan tinggi di Kaltim menunjukkan perubahan strategi pembangunan dari daerah berbasis migas dan pertambangan menjadi berbasis agroindustri dalam arti luas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu berkompetisi di kancah global. Perubahan ini akan terus digaungkan dan didorong ke segenap lapisan warga masyarakat. Terlebih, perubahan haluan ekonomi diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja tidak terampil dalam jumlah yang relatif besar.

Kendati saat ini kontribusi sektor pertanian dalam arti luas masih relatif rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tapi sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 35 persen dibandingkan dengan sektor migas dan pertambangan yang hanya menyerap 11,74 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah seharusnya fokus perhatian dalam membangun ekonomi Kaltim adalah sektor pertanian dan turunannya.

Masa depan perekonomian Kaltim adalah sektor pertanian dan agroindustri. Sektor pertanian merupakan sektor yang dianggap mampu mengurangi pengangguran. Dengan begitu, pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian akan menjadi kata kunci bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memerangi dan mengurangi kemiskinan.

Persentase penyerapan tenaga kerja sektor ekonomi pertanian dalam beberapa tahun terakhir (2008-2013) relatif cukup besar. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang besar berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran sebesar 13,43 persen dari 77,27 persen usia angkatan kerja (15-64) pada tahun 2006. Angka ini kembali mengalami penurunan hingga 9,39 persen dari 65,27 persen angkatan kerja pada tahun 2012.

Hal yang sama terjadi dalam penurunan angka kemiskinan di Kaltim. Persentase penduduk miskin di Kaltim dalam rentang waktu empat tahun  terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2009 persentase penduduk miskin 7,73 persen, menurun pada tahun 2010, yakni 7,66 persen dan  2011 menurun lagi jadi 6,77 persen,  selanjutnya 2012 turun kembali menjadi 6,68 persen, atau melampaui target RPJMD Kaltim 2013, yakni 7 persen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2014, mencapai 8-10 persen, bahkan melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, yaitu 7,5 persen.

“Kami berhasil menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim selama empat tahun terakhir. Pada 2009  mencapai 10,83 persen, kemudian 2010 menurun menjadi 10,10 persen, sedangkan 2011 TPT Kaltim sebesar 9,84 persen. TPT Kaltim 2012 menurun jadi 8,90 persen,” terang Awang Faroek Ishak dalam satu kesempatan.

Satu fakta penting bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kaltim menetap di wilayah pedesaan yang penghidupan pokoknya bersumber dari pertanian subsisten. Karena itu, beberapa proyek MP3EI wilayah Kaltim diupayakan benar-benar memberi arti bagi warga masyarakat di pedesaan, membuka lapangan kerja, membuka akses jejaring pasar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh penting adalah pengembangan kawasan tanaman pangan (food estate and rice estate) yang bertujuan memberdayakan masyarakat petani di Kaltim. Misalkan food estate Bulungan yang telah mulai berproduksi tahun 2012. Di sini dikembangkan komoditi jagung dan padi dengan menggandeng PT Miwon Indonesia dan BUMN PT (Persero) Sang Hyang Seri. Juga pengembangan perkebunan plasma sawit di beberapa kabupaten di Kaltim.

”Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak bekerja, karena itu dalam pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan dampak pada terbukanya lapangan pekerjaan. Karena itu, kami tetap konsen pada pembangunan yang diarahkan pada keberpihakan dengan rakyat, yaitu Pro Growth (Pro Pertumbuhan), Pro Job (Pro Penciptaan Lapangan Pekerjaan), Pro Poor (Pro Pemberantasan Kemiskinan), dan Pro Environment (Pro Lingkungan),” jelas Awang.

Strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja minimal memerlukan tiga unsur pelengkap, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penyesuaian teknologi, institusional dan pemberian insentif harga; meningkatkan beberapa kali lipat permintaan domestik terhadap output pertanian; dan melakukan diversifikasi pembangunan di daerah pedesaan, khususnya kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.

Di sini, Gubernur Awang Faroek berupaya memanfaatkan pendekatan klaster industri --pola pengelompokan suatu industri dengan mempertimbangkan skala ekonomi dan integrasi industri mulai dari hulu sampai hilir. Di mana klaster industri fokus pada pengembangan industri yang saling berhubungan –baik industri inti, industri penunjang (supporting industries) maupun industri terkait (related industries).

Untuk menuju pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, Pemerintah Provinsi Kaltim membangun integrated food and rice estate. Langkah ini merupakan salah satu upaya yang tepat untuk mendukung perubahan struktur ekonomi Kaltim. Integrated food and rice estate juga memberi nilai tambah pada lapangan usaha masyarakat dan menjadi sumber penghasilan baru bagi warga masyarakat Kaltim dengan kebutuhan tenaga kerjanya yang besar.

Selain itu, pengembangan food and rice estate di Kaltim memiliki potensi yang besar karena Kaltim mempunyai sumber daya lahan yang cukup luas dan sangat cocok untuk pengembangan tanaman pangan. Aspek agroekologis dan biofisik Kaltim pun merupakan modal bagi pengembangan kawasan pangan skala luas (food estate).

Tidak terbantahkan bahwa Kaltim memang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Di mana saat ini Kaltim mempunyai lahan pertanian seluas 331.183 hektar yang berada di Kabupaten Paser (5.500 hektar), Penajam Paser Utara (1.400 hektar), Kutai Barat (70.000 hektar), Kutai Kartanegara (36.347 hektar), Kutai Timur (67.506 hektar), Berau (62.751 hektar), Bulungan (50.000 hektar), Tana Tidung (6.200 hektar), Malinau (1.933 hektar), dan Nunukan (46.200 hektar). Potensi lahan tersebut akan sangat membantu mendongkrak produksi beras nasional dalam program Rice Estate and Food Estate.

Kebijakan pengembangan Rice and Food Estate yang diputuskan pemerintah memiliki efek jangka panjang untuk keberlangsungan pertanian itu sendiri. Selain itu, kebijakan tersebut akan menghasilkan double impact bagi pembangunan pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Secara khusus konsep ini sangat berkaitan erat dengan pola pertanian terpadu dalam arti luas. Di mana kombinasi kedua konsep ini akan menciptakan kondisi sistem pertanian yang berkesinambungan (sustainable agriculture).

Pola pertanian terpadu sendiri merupakan suatu pola yang mengintegrasikan beberapa unit usaha dalam bidang pertanian yang dikelola secara terpadu, berorientasi ekologis, sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi.

Pertanian terpadu akan menghasilkan produk-produk pertanian, perkebunan dan peternakan dalam jumlah besar melalui sinergitas antar-unit dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah ekonomi karena efiensi dan efektivitas yang tinggi serta produktivitas yang baik.  

Selain itu perlu pula dipahami bahwa pertumbuhan sektor industri –terkhusus agroindustri—tidak akan berjalan lancar tanpa pembangunan pertanian yang integratif. Dan kalaupun industrinya bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal perekonomian Kaltim yang masih cukup parah.

C.   Industri Ramah Lingkungan

Dua unit proyek reaktor pembangkit listrik Biogas PT Rea Kaltim Plantations (Reakap) di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, memperlihatkan pemikiran bernas seorang Awang Faroek yang mendorong terciptanya industri yang ramah lingkungan. Tenaga biogas yang menggerakkan mesin penghasil listrik adalah  limbah dari hasil proses pengolahan biji sawit menjadi CPO. Limbahnya ramah lingkungan sehingga gas yang dihasilkan pun ramah lingkungan. Di sini tampak sinergi yang cukup harmonis antara tujuan pembangunan menyerap tenaga kerja dan peningkatan daya dukung lingkungan.

Gubernur Awang Faroek sangat menekankan hal ini mengingat adanya Inpres Nomor 01/2010 yang menetapkan Kaltim sebagai pusat pengembangan klaster industri berbasis pertanian (oleochemical) di kawasan Maloy dan industri berbasis migas serta kondensat di Bontang. Penetapan ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan sektor pertanian dan agroindustri ramah lingkungan.

Pengembangan komoditas pertanian (perkebunan) yang berorientasi ekspor di Kaltim sangat kondusif karena didukung oleh ketersediaan lahan dan agroekologis Kaltim. Penetapan fokus pada agroindustri mampu menciptakan comparative advantage dan bahkan competitive advantage. Dan Awang berusaha mewujudkan keunggulan ini dengan berusaha senantiasa memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, termasuk membangun pembangkit listrik yang terintegrasi dengan industri sawit sebagaimana yang telah terealisasi di perusahaan PT Rea Kaltim Plantations (Reakap) yang berlokasi di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Intinya, di sini, Gubernur Awang Faroek ingin menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kalimantan Timur. Bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Secara langsung ataupun tidak langsung, lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan umat manusia.

Langkah yang berangkat dari pandangan filosofis ini mengandung makna bahwa manusia mesti merenungi dan memaknai secara mendalam mengapa Allah SWT menciptakan bumi berserta isinya. Sebagai seorang muslim, Awang Faroek berusaha memahami firman Allah SWT yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “semua yang diciptakan Allah di alam tidak ada yang sia-sia.”

Dengan begitu, tidaklah berlebihan bila Awang meyakini benar bahwa lingkungan yang ada di dalamnya mencakup kekayaan alam dan keaneka-ragaman biodiversity merupakan karya monumental Allah SWT yang dianugerahkan kepada umat manusia. Dengan keyakinan itu serta memahami bumi beserta isinya, maka setiap manusia akan mampu menjawab pertanyaan, mengapa bumi diciptakan. Mengapa Allah SWT memberikan kekayaannya yang tidak terbatas untuk umat manusia dalam bentuk SDA secara cuma-cuma.

Sejalan dengan pemahaman filosofis tersebut, Gubernur Awang menyadari bahwa selama ini kita telah salah dengan menganggap bumi mempunyai kemampuan tak terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga umat manusia seakan-akan diberikan hak untuk mengeksploitasi alam. Manusia juga tidak menyadari bahwa sesungguhnya bumi ini sangat rentan bila diperlakukan secara semena-mena.

Fakta di berbagai daerah menunjukkan bahwa malapetaka lingkungan yang terjadi tidak terlepas dari ulah tangan manusia sendiri yang tidak memahami dan memaknai alam semesta yang pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi itu sendiri.

Mengkhawatirkannya lagi bumi yang sudah sedemikian panas ini semakin bertambah panas lagi lantaran atmosfir bumi dipenuhi gas rumah kaca (sebagai green house effect), terutama yang berasal dari karbondioksida sisa kendaraan yang memakai bahan bakar minyak serta polusi karena gas buangan industri.

Malapetaka lingkungan juga disebabkan oleh ulah manusia ketika kekayaan alam itu diambil dengan penuh keserakahan, yaitu tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem secara keseluruhan. Umat menusia kehilangan sifat manusiawinya dalam proses eksploitasi SDA, sehingga tidak memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dalam jangka menengah dan panjang.

Secara empiris, memang sudah terdapat langkah-langkah perubahan menuju pada penerapan ide-ide keberpihakan kepada lingkungan dalam bentuk pembangunan berwawasan lingkungan atau pro environment strategy. Namun sulit mengharapkan bahwa ide keberpihakan lingkungan akan secara otomatis terinternalisasi ke dalam alam bawah sadar setiap orang, khususnya kepada para pengambil kebijakan.

D.   Capaian Pembangunan yang Terus Dievaluasi

Dalam empat tahun terakhir, Kaltim boleh dikatakan mampu bangun dari tidurnya. Banyak potensi yang dapat dikembangkan dan banyak pula prestasi yang telah ditorehkan. Namun, kata Gubernur Awang Faroek, "Tidak ada kata berhenti berkarya untuk membangun Kaltim. Kita harus bekerja secara cerdas dan sudah saatnya kita bangkit untuk mengejar kemajuan dari ketertinggalan pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat."

Capaian keberhasilan selama empat tahun ini, demikian kata Gubernur, tidak terlepas dari peran, kerja sama, koordinasi dan kebersamaan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif didukung oleh TNI dan Polri, dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat. Tahun 2013 yang sudah ditetapkan sebagai Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi, lanjut Gubernur, merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2009-2013 untuk mewujudkan Kaltim yang lebih sejahtera.

Dalam empat tahun pelaksanaan pembangunan 2009-2013, alokasi anggaran pembangunan Kaltim mencapai Rp64,04 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi. Berbagai program yang dilakukan pemerintah, mampu memberikan perubahan cukup nyata terhadap kemajuan pembangunan, yang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja utama pembangunan, seperti PDRB Kaltim yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan hingga Agustus 2012 mencapai Rp321,77 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim pun terus meningkat. Pada Agustus 2012 telah mencapai 4,75% jika dibandingkan dengan 2011 yang hanya 3,93%. Untuk investasi, hingga Agustus 2012 sudah mencapai Rp23,8 triliun. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus menurun. Jika pada 2009 angka TPT mencapai 10,83% maka pada Agustus 2012 angka TPT menjadi 8,9%. Tingkat kemiskinan juga terus mengalami penurunan, di mana kondisi 2009 mencapai 7,73% dan hingga Agustus 2012 menurun menjadi 6,68% atau sudah melampaui target angka kemiskinan (poverty) pada 2013, yaitu 7%.

Selanjutnya untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator peningkatan kualitas SDM pun terus meningkat, pada 2009 sebesar 75,11 meningkat menjadi 75,56 pada 2010 dan pada 2011 kembali meningkat menjadi 76,22 dan Kaltim hingga saat ini berada pada peringkat lima nasional.

Selain itu, Pemprov dalam kerangka pembangunannya menitik-beratkan pada upaya membangun fundamental ekonomi melalui percepatan pembangunan kawasan industri yang berorientasi pada value added dan ekspor non-migas dengan pendekatan klaster industri.

"Membangun Kaltim Untuk Semua tidak sebatas slogan pembangunan tapi justru merupakan ultimate goal pembangunan melalui pembangunan yang bersifat inklusif dan berkeadilan, serta pembangunan yang dimuarakan pada tujuan utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim," tutur Awang Faroek.

Pembangunan di seluruh Kaltim difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian dalam arti luas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk infrastruktur, pembangunan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni jalan dan jembatan, bandara dan pelabuhan, ketenagalistrikan dan air bersih.

Pertanian dalam arti luas menjadi prioritas utama, karena sebagai sumber daya alam terbarukan (renewable resources) sektor ini ke depan akan menggantikan sektor migas dan batubara yang akan habis. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa Kaltim Cemerlang bagi seluruh warga masyarakat Kaltim, yang merupakan investasi jangka panjang yang akan dinikmati generasi yang akan datang.

"Semua kebutuhan dasar masyarakat harus kita penuhi melalui pembangunan infrastruktur. Apa yang kita bangun sekarang ini bukan program yang muluk-muluk tetapi ditujukan untuk seluruh warga masyarakat Kaltim," katanya.  

E.    Sekelumit Catatan Kadin Kaltim

Melihat berbagai keberhailan pembangunan Kaltim, melalui Ketua Umum HM Fauzi A. Bahtar, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim memberikan beberapa catatan penting untuk perbaikan ke depan. Menurut Fauzi, jika lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional adalah government expenditure, Kaltim justru mengalami paradoks karena anggaran yang bersifat ekspansif, justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi.

APBD Kaltim tahun 2013 meningkat 116% dibanding tahun 2010. Pada saat yang sama, pertumbuhan tahun 2013 (2,2%) jika dibandingkan tahun 2010 (5,10%), justru tumbuh negatif sebesar 2,90%. Perbaikan harga batubara dan peningkatan permintaan diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2014 sehingga tumbuh berkisar 3% – 4%. Inflasi pun diperkirakan sebesar 5,85% setelah melonjak tinggi pada tahun 2013 hingga mencapai 9,65%.

Menyikapi optimisme kinerja ekononi Kaltim tahun 2014, Kadin Kaltim merasa banyak hal yang harus dicermati karena asumsinya sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi global, khususnya permintaan dan harga komoditas batubara.

Perekonomian dunia yang masih sangat tergantung pada perkembangan zona USD dan Euro membuat lokomotif utama batubara yang berkontribusi 60%  dari total ekspor Kaltim, masih belum sepenuhnya aman.

Ketergantungan terhadap single prime commodity membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat rentan. UU Nomor 4/2009 tentang Minerba melarang ekspor bahan mentah mineral tambang efektif mulai Januari 2014. UU ini dimaksudkan untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan value added hasil-hasil tambang Indonesia. Bila pemerintah pusat konsisten dengan UU ini, maka akan sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan sesuai proyeksi.

Mercermati perkembangan tersebut, Kadin Kaltim sepakat bahwa transformasi dengan melakukan perubahan struktur ekonomi Kaltim sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Proses transformasi membutuhkan waktu dan memerlukan perencanaan secara menyeluruh namun jelas tahapan, parameter, dan indikator kemajuaan tiap tahun. Pada akhirnya, pertumbuhan dengan pembangunan adalah sesuatu yang direncanakan, bukan kebetulan.

Jika dilihat dari sisi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan di Kaltim, sektor jasa lebih dominan dibanding sektor lainnya. Sekror jasa menjadi yang terbanyak menyerap tenaga kerja dengan 49,3%, diikuti oleh sektor pertanian dengan 38,58%, dan yang terakhir adalah sektor industri sebesar 11.99%. Data ini merupakan persoalan klasik Kaltim, sektor yang dominan menyerap tenaga kerja memiliki produktivitas rendah dan berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sektor yang penyerapan tenaga kerjanya rendah memiliki produktivitas tinggi dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai akibatnya, pendapatan per kapita Kaltim yang tinggi tidak mencerminkan distribusi pendapatan riil di masyarakat. Sehingga, selama periode 2010–2013 Kaltim tidak hanya mengalami masalah pertumbuhan ekonomi namun juga kualitas pertumbuhan.

Sebagai kontribusi pemikiran, Kadin Kaltim memiliki usulan berikut. Pertama, memetakan koridor arus barang, jasa, dan keuangan. Koridor I terdiri dari Mahakam Ulu – Kubar – Kukar – Samarinda. Koridor II: Berau – Kutim – Bontang – Kukar – Samarinda. Koridor III: Pasir – Penajam – Balikpapan. Samarinda secara tradisional menjadi “hub” yang menghubungkan antar-daerah pada koridor I dan II tapi bukan outlet untuk industri. Sementara Balikpapan menjadi “hub” sekaligus outlet untuk koridor III.

Kedua, transformasi perubahan struktur ekonomi diarahkan pada penciptaan business to consumer dan business to business. Business to consumer membidik lembaga ekonomi mikro–kecil. Sedangkan business to business diarahkan pada institusi ekonomi menengah dan besar. Pembangunan ekonomi Kaltim selama ini dominan pada Business to government sehingga hanya menghasilkan “pengusaha proyek” yang sangat tergantung pada APBD.

Ketiga, fokus pada kebutuhan lokal. Sektor pertanian dan jasa menyerap tenaga kerja besar tapi produkivitas rendah sehingga gaji juga rendah. Pada sisi lain, permintaan yang tinggi untuk bahan makanan dan suplai dari luar Kaltim terhambat karena transportasi mengakibatkan harga sangat tinggi. Akibatnya inflasi tinggi. Dengan demikian perlu untuk fokus pada pertanian dan tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Untuk perkotaan fokus pada sektor jasa dengan peningkatan kualitas SDM sehingga produktivitas meningkat.

Keempat, memperbaiki sistem logistik. Problem klasik Kaltim adalah kelangkaan karena stok yang tidak seimbang dengan permintaan. Bahan pangan dan bangunan langka pada akhir dan awal tahun lantaran kesulitan transportasi laut. Sinergi pemerintah bersama pengusaha daerah untuk membangun local industry (pabrik pengolahan) dan public infrastructure (cold chain storage) diharapkan dapat mengatasi masalah ini.

Sumbangan pemikiran tersebut memiliki dimensi jangka pendek dan menengah karena Kadin Kaltim berharap proses transformasi tersebut sebagian besar sudah selesai dalam waktu 10 tahun.

Pemetaan ekonomi Kaltim menunjukkan model peripherical economic yang nyata dengan Samarinda menjadi inti pada koridor I dan II serta Balikpapan untuk koridor III. Kedua kota inti ini berada pada dasar “mangkuk” perekonomian Kaltim sehingga menikmati aliran belanja (uang) dari kabupaten/kota yang berada di pinggir “mangkuk” tetapi dihabiskan di dasar “mangkuk”.

Kaltim ke depan harus menciptakan kekuatan perekonomian yang lebih berimbang antar-wilayah dan antar-penduduk. Untuk itu, pembangunan infrastruktur perlu difokuskan pada wilayah pinggir “mangkuk” dan yang menghubungkan antar-wilayah dalam koridor dan antar-koridor. Sinergitas pembangunan infrastruktur ini akan memangkas biaya dan waktu sehingga berdampak pada kelancaran arus barang dan jasa dan penurunan harga secara signifikan.

Di samping itu, perbaikan pada daerah “pinggir” tidak akan mematikan daerah “dasar”, justru akan saling mendorong pertumbuhan yang kemudian menciptakan daya saing Kaltim secara regional. Pada akhirnya, akan menciptakan peningkatan standard of living warga masyarakat Kaltim, yang menjadi tujuan hakiki pembangunan. (*)