Fokus MP3EI di Kalimantan Timur

* EMPAT

Seorang pemimpin yang gagal menyelesaikan perubahan adalah sama dengan mahasiswa yang tak pernah diwisuda.

J.S. Black dan H.B. Gregersen, Konsultan SDM

BALIKPAPAN, September 2014. Tonggak penting untuk menandai peresmian beberapa proyek MP3EI tahap dua di Kalimantan Timur begitu tampak pada kemegahan dan kecanggihan Bandar Udara (Bandara) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan --nama baru Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan, di sini lah Presiden RI (2004-2009, 2009-2014) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan secara simbolik berbagai proyek MP3EI Kalimantan Timur pada tanggal 15 September 2014. Dalam peresmian tersebut Presiden SBY menanda-tangani prasasti yang disaksikan sejumlah pejabat di masa itu antara lain oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, dan Presiden Direktur PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo.

"Terminal baru Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ini sebenarnya telah beroperasi sejak 22 Maret 2014 lalu. Sebelum pengembangan, bandara kebanggaan warga masyarakat Kalimantan Timur ini telah mengalami lack of capacity. Dengan kapasitas hanya 1,7 juta penumpang per tahun, bandara ini telah melayani 7,1 juta penumpang di tahun 2013, tumbuh 16% dibanding tahun 2012 yang berjumlah 6,4 juta penumpang," jelas Tommy Soetomo.

Terminal baru yang mengusung konsep modern eco-airport ini diharapkan mampu menampung 15 juta penumpang per tahun. Selain itu, terminal ini dilengkapi dengan fasilitas 11 unit garbarata, 76 buah konter check-in, dan 8 unit conveyor. Hal yang utama adalah pengaplikasian Airport Operation Database  (AODB) serta teknologi hold baggage screening (HBS) level 4 yang canggih. Selain itu disediakan pula gedung parkir empat lantai yang mampu menampung hingga 2.300 unit kendaraan.

"Jika kita berjalan ke dalam terminal, terdapat penggunaan tanaman hidup untuk dijadikan taman di berbagai sudut ruangan. Penerapan manajemen energi juga dilakukan dengan pemanfaatan sinar matahari untuk pencahayaan. Selain itu, konsep eco building pun diterapkan dengan penggunaan LED (Light Emiting Diode) serta recycling water," terang Tommy Soetomo lebih lanjut.

Dengan luasan terminal mencapai 110.000 meter persegi, area komersial seluas 33.000 meter persegi, serta apron seluas 140.900 meter persegi, menjadikan bandara ini sebagai gerbang udara terbesar dan termegah di kawasan timur Indonesia. "Selain itu, bandara ini juga merupakan bandara pertama di Indonesia yang dilengkapi boutique mall. Pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam gedung terminal, termasuk area konter check-in. Hal ini akan menciptakan pengalaman yang unik di dalam bandara bagi para pengunjung, sekaligus sebagai upaya kami dalam meningkatkan level of service kepada pengguna jasa bandara," ujar Tommy. Pembangunan bandara ini menelan biaya sekitar Rp2,05 triliun.

“Transportasi diharapkan menjadi penggerak perekonomian di kawasan Timur. Hampir pasti, ke depan semua kebutuhan layanan pada semua sektor transportasi akan meningkat,” kata Presiden SBY dalam sambutan sebelum menanda-tangani prasasti peresmian 12 proyek MP3EI di Kaltim pada pertengahan September 2014 tersebut.

Presiden SBY menyambut baik penamaan bandara dengan mengusung nama Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Menurut SBY, pemberian nama ini merupakan penghargaan atas jasa seorang pahlawan dari Kalimantan yang memang sudah sepatutnya tidak dilupakan oleh warga masyarakat Kaltim sendiri.

“Kita hormati salah satu tokoh besar di negeri kita, Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Sebagai bentuk penghormatan pada senior pendahulu, kita mengabadikannya sebagai nama bandara di sini,” ujar SBY.

Sedikit gambaran tentang sosok Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Dia memerintah di tahun 1850 hingga 1899 Masehi. Bergelar Al Adil Khalifatul Amirul Mukminin Kartanegara ing Martadipura ke-17, Sultan Aji dikenal memiliki andil dalam kemajuan Kaltimantan melalui kerajaan Kutai di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Gubernur Kaltim Awang Faroek menerangkan bahwa perekonomian masyarakat Kalimantan di bawah kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Sulaiman mulai hidup. Di masa pemerintahan Sultan Aji itu juga hadir lapangan udara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di Kalimantan. “Dia (Sultan Aji Muhammad Sulaiman) pula yang menghapus perbudakan di Kalimantan Timur ini,” kata Awang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun melengkapi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dengan gedung VVIP dan VIP Pemprov Kaltim. Pembangunan Gedung VVIP yang dibiayai menggunakan “duit” APBD Kaltim sebesar Rp 35 miliar itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi tamu VVIP yang berkunjung ke Kaltim. Hal tersebut untuk memberikan kenyamanan agar kualitas pelayanannya sesuai standar VVIP.

A.   Dari Infrastruktur Sampai Pengembangan SDM

Proyek-proyek MP3EI –baik tahap pertama maun tahap kedua—dapat dikatakan sudah relatif lengkap sebagai upaya untuk membawa Kalimantan Timur bangkit mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain. Hal ini dapat kita lihat secara agak lengkap berikut:

Peningkatan Tiga Bandara. Masih seputar infrastruktur buat kelancaran transportasi, turut pula diresmikan tiga bandara di wilayah perbatasan Kaltim dengan Malaysia bagian timur. Ketiga bandara tersebut masing-masing Bandara Yuvai Semaring atau Long Bawan di Kabupaten Nunukan, Bandara Long Apung di Kabupaten Malinau, dan Bandara Datah Dawai di Kabupaten Kutai Barat.

Tiga bandara tersebut memperoleh pendanaan mencapai Rp400 miliar yang dialokasikan melalui sistem kontrak tahun jamak APBD Provinsi Kaltim mulai 2012 hingga 2013. Rinciannya: Bandara Yuvai Semaring Long Bawan mendapat alokasi Rp120 miliar, kemudian sebesar Rp130 miliar untuk Bandara Long Apung, dan yang Rp150 miliar untuk Bandara Datah Dawai.

Peningkatan panjang landasan pacu pada tiga bandara di tiga kabupaten dalam kawasan perbatasan itu dilakukan hingga mencapai panjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Kondisi pada tahun 2012, landasan pacu Bandara Yuvai Semaring Long Bawan memiliki panjang 900 meter dengan lebar 23 meter berkonstruksi aspal kolakan. Kemudian panjang 840 meter dan lebar 23 meter dengan konstruksi aspal kolakan untuk landasan pacu Bandara Long Apung. Dan panjang 750 meter dengan lebar 23 meter kondisi fisik aspal kolakan pada landasan pacu Bandara Datah Dawai.

Setelah ditingkatkan, pada 2013 tiga Bandara tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter, sehingga minimal pesawat jenis Hercules sudah bisa mendarat.

Secara otomatis, peningkatan landasan pacu tersebut akan meningkatkan intensitas penerbangan di tiga kawasan perbatasan itu sehingga persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, secara perlahan dapat dipecahkan. Terutama di Bandara Long Bawan, kini sudah dilayani oleh maskapai MAF Indonesia dengan tujuan Tarakan; lalu Susi Air dengan rute Malinau, Nunukan, Tanjung Selor, dan Tarakan.

Untuk pembangunan Bandara Datah Dawai dilakukan bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat melalui Operasi Bhakti Kartika Jaya. “Kondisi medan untuk menuju lokasi pembangunan Bandara Datah Dawai memang rumit, karenanya kerjasama dengan TNI dalam membangun perbatasan merupakan kebijakan tepat. Dengan kemampuan TNI dan dukungan dana yang ada, maka akhir 2015, Bandara Datah Dawai bisa dirampungkan. Bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis Hercules milik TNI untuk mengangkut sembilan bahan pokok keperluan warga masyarakat sekitar,” ungkap Kepala Dishub Kaltim H. Zairin Zain.

Peningkatan dan pembangunan ketiga bandara tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan keutuhan NKRI di wilayah pedalaman dan perbatasan dengan Malaysia bagian timur. "Selama ini bahan kebutuhan pokok dan berbagai jenis barang lain yang diperlukan warga di kawasan perbatasan harganya sangat tinggi, sehingga daya beli masyarakat relatif rendah," kata Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Zairin Zain.

Untuk harga semen misalnya, bisa mencapai Rp300 ribu per sak, padahal di daerah perkotaan hanya sekitar Rp65.000 per sak. Kemudian harga bensin sebesar Rp40 ribu per liter, sementara di perkotaan cuma pada kisaran Rp8.500 hingga Rp10.000 per liter. Hal ini terjadi karena sulitnya barang-barang tersebut bisa sampai ke lokasi perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil di Kaltim.

Sedangkan barang barang tersebut sulit masuk ke daerah itu lantaran keterbatasan angkutan pesawat akibat kondisi Bandara dan landasan pacu yang relatif pendek, sehingga hanya pesawat-pesawat berbadan kecil yang dapat mendarat dan hanya mampu mengangkut sedikit barang. Dengan selesainya peningkatan perpanjangan landasan pacu ketiga bandara itu diharapkan kendala transpotasi bisa diatasi.

Melewati Masa Krisis Listrik. Krisis pasokan listrik di negeri ini sering terjadi, tak terkecuali di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga sangat mengganggu banyak sektor kehidupan warga masyarakat. Eksesnya, pembangunan pun terhambat, keterbelakangan lamban dientaskan dan kesejahteraan rakyat juga semakin jauh dari kata terwujud.

Begitu pentingnya pasokan listrik bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, akhirnya menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak. Guna mengatasi krisis listrik, Pemprov Kaltim terus berjuang agar Sumber Daya Alam (SDA), terutama batubara, yang ada di Kaltim dapat dimanfaatkan untuk tenaga pembangkit listrik.

“Sekarang sedang diperjuangkan bagaimana agar produksi batubara yang per tahunnya mencapai 140 juta metrik ton itu bisa dimanfaatkan, terutama untuk pembangkit listrik. Karena sekarang ini hanya sekitar 0,02 persen yang digunakan untuk daerah,” kata Awang Faroek.

Sebelum 2009, Kaltim mengalami kekurangan daya listrik sehingga sering dilakukan pemadaman bergilir. Sejak 2009 wilayah ini mendapatkan tambahan daya listrik. Penambahan daya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut di Kabupaten Kutai Kertanegara yang dikelola PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) dan telah diresmikan Presiden SBY pada medio September 2014 lalu. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkekuatan 60 Megawatt (MW) itu dibangun untuk mendukung kekuatan pembangkit yang telah beroperasi sejak 2008 dengan kapasitas 2x25 MW.

Dengan pembangkit baru yang menggunakan mesin utama boiler dari Shanghai Boiler China, turbin bermerek Dongfang Steam Turbin dan menggunakan Dongfang Generator buatan China diharapkan total dukungan listrik yang dapat dialirkan ke Sistem Mahakam secara keseluruhan nantinya berkapasitas 110 MW.

PLTU ekspansi ini dikerjakan dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 845-12/20/600.3/2011 tanggal 22 Desember 2011. UKL-UPL sudah disetujui oleh BAPEDALDA Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: 660.1/58/B.I.1/UKL-UPL/BLHD/IX/2011, tanggal 28 September 2011.

Telah diperoleh persetujuan harga beli tenaga listrik PLTU Embalut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 7152/26/MEM.L/2011, tanggal 28 November 2011. Penanda-tanganan Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN (Persero) dan PT Cahaya Fajar Kaltim telah dilaksanakan pada 31 Januari 2014 dan berlaku selama 25 tahun.  Operasional pembangkit listrik ini di masa depan sangat bergantung pada pasokan batubara sebagai bahan baku utama penggerak mesin boiler.

Selain PLTU Embalut, pasokan listrik di wilayah Kaltim semakin meningkat berkat kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Peaking berkekuatan 2x60 MW yang berlokasi tidak terlalu jauh dari PLTU Embalut. PLTG yang dibangun oleh PT PLN dan juga diresmikan Presiden SBY menjelang akhir masa pengabdiannya itu telah terhubung dengan Sistem Mahakam sehingga secara langsung sudah memberikan kontribusi buat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sesuai namanya, peaking (memuncak), PLTG ini memang disiapkan untuk memberikan dukungan di Sistem Mahakam pada jam-jam puncak pemakaian listrik warga masyarakat.  

"PLTG Peaking sudah masuk dalam Sistem Mahakam sejak Januari 2014 dan PLTU Embalut terhitung pada 15 Agustus lalu sudah masuk CoD atau commercial of date. Jadi daya mampu sudah mencapai 470 MW dan beban puncak 375 MW, dan tidak ada lagi pemadaman karena defisit," kata General Manager PLN Kaltim-Kaltara Machnizon Masri.

Untuk menjaga kondisi kelistrikan saat ini, jelas Machnizon, sementara waktu PLN tidak menerima pemasangan sambungan baru, terutama permintaan daya dalam jumlah besar. Pemasangan baru akan dilayani setelah daya mampu bertambah dengan masuknya PLTG Senipah yang berkekuatan 2x41 MW.

"Kondisi ini sementara bisa bertahan karena untuk konsumen baru yang  daya besar baru bisa dilayani setelah Senipah masuk (dalam Sistem Mahakam)," ujar Machnizon.

Pada akhir September 2013, PLTG Senipah sudah dapat beroperasi dan mampu mengatasi permintaan sambungan baru. Machnizon mengakui, daftar tunggu permintaan sambungan baru mencapai 250 MW, terutama untuk daya besar. Sebagian besar permintaan sambungan baru itu bisa direalisasikan pada tahun 2015, merujuk pada pembangunan apartemen dan hunian dari pihak pengembang yang masih berjalan saat ini.

Tahun 2014, tegas Machnizon, kemungkinan bisa melayani permintaan sambungan baru berkisar 50 MW saja. Selain itu, PLN juga masih menanti beroperasinya PLTU Teluk Balikpapan berkekuatan 2x110 MW yang ditargetkan pada akhir 2014, atau paling lambat awal tahun 2015.

Dengan beroperasinya PLTG Senipah, kata Machnizon, listrik di Sistem Mahakam yang mencakup wilayah Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara akan surplus 150 MW. Operasional PLTG tersebut juga akan berlangsung secara penuh, tanpa melalui tahapan-tahapan lagi.

"Sejauh ini nggak ada kendala. Sekarang engine-nya sudah hidup dan sedang menjalani beberapa tes. Setelah itu baru mulai masuk ke PLN melalui sistem kelistrikan Mahakam," terangnya.

Sebagaimana diketahui, PLTG Senipah yang juga turut diresmikan oleh Presiden SBY pada September 2014 itu memiliki dua power block dengan mesin LM 6000 PG GE, yang diproyeksikan menyediakan daya mampu sebesar 2x41 MW. Gardu induk ini dihubungkan sampai ke wilayah Manggar dan Karang Joang dengan pendirian 131 menara.

PLTG Senipah akan mendapat suplai gas dari Total E&P Indonesie sebesar 20 MMscfd. Pembangunan PLTG Senipah menelan investasi Rp1,3 triliun, sudah termasuk untuk ongkos pembebasan lahan. Adapun sumber dana tersebut berasal dari kredit Bank BNI sebesar 70 persen dan owner (PT Kartanegara Energi Perkasa, PT Toba Sejahtera & Perusda Kukar) sebesar 30 persen. Kontrak kerjasama dengan PLN akan berjalan selama 25 tahun.

Memanfaatkan Potensi Sawit. Kekuatan pasokan listrik di wilayah Kaltim semakin bertambah dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas. Dua unit reaktor Pembangkit Listrik Biogas PT Rea Kaltim Plantations (Reakap) di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-- yang berada di bawah otoritas badan PBB atau United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)-- mengklaim paling ramah lingkungan.

Setiap triwulan, anggota pengawas UNFCCC atau konvensi kerjasama negara anggota PBB tentang perubahan iklim rutin mengunjungi dua unit rektor biogas di Kecamatan Kembang Janggut (Kukar) tersebut.

Kedua unit reaktor itu, satu berada di Desa Muai dengan nama Reaktor Cakra dan satu lagi bernama Reaktor Perdana di Desa Pulau Pinang. Kapasitas terpasang masing-masing reaktor saat ini sebesar 2 megawatt. Sementara kapasitas puncak yang mampu dihasilkan mencapai hingga 4 megawatt tenaga listrik per unit.

Menurut Biogas Power Plant Project Manajer Pung Andita, Reaktor Perdana dan Reaktor Cakra dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik --terutama dalam mengoperasikan pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO. “Termasuk pasokan listrik penerangan jalan, perumahan karyawan dan fasilitas perusahaan lainnya,” ujarnya.

Dari kapasitas terpasang saat ini berarti ada kelebihan daya listrik sekitar 1 megawatt. Biogas yang dipakai buat menggerakkan mesin penghasil listrik adalah  limbah dari hasil proses pengolahan biji sawit menjadi CPO. Limbahnya ramah lingkungan sehingga gas yang dihasilkan pun ramah lingkungan.

Dijelaskan Pung Andita, proses membuat biogas pertama dilakukan penampung cairan limbah CPO ke dalam tangki mixer. Setelah itu cairan tersebut disalurkan ke kolam berukuran 200 x 100 meter dengan kedalaman 10 meter. Kemudian kolam ditutup terpal agar uap berupa biogas tidak ke luar. Tekanan uap dari kolam mampu menggelembungkan terpal penutup kolam dengan ketinggian 5 hingga 10 meter dari bibir kolam. Untuk mengurangi tekanan di kolam yang tetutup terpal tersebut, Biogas  disalurkan melalui pipa ke mesin pembangkit listrik sebagai bahan bakarnya.

Mengenai pemanfaatan limbah sawit, pada Juli 2013, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah menyurati seluruh bupati/wali kota untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik dari limbah cair sawit atau palm oil mill effluent (POME). Kemudian Mei 2014 ditindak-lanjuti dengan penanda-tanganan nota kesepahaman atau MoU bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), PLN, dan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammeenarbeit (GIZ) --lembaga pemerintah Jerman yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

"Semua daerah yang memiliki potensi kelapa sawit sepanjang mau mengembangkan, pembuatan FS (feasibility study/studi kelayakan)-nya dibantu GIZ," tutur Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim Amrullah. Menurut pria berkacamata ini, pemerintah pusat sangat mendukung program ketenaga-listrikan dengan pemanfaatan energi terbarukan.

Di Kaltim, sejauh ini telah dilakukan oleh PT Daya Lestari di Talisayan, Kabupaten Berau, dengan sumber energi biomassa sawit. Rencananya menghasilkan daya 4 MW. "(Beroperasi) bertahap dari 2016 sampai 2020. Nantinya bekerja sama dengan PLN," imbuh dia. Selepas dibangun investor, PLN akan membeli energi listrik dari pembangkit berbahan bakar non-BBM tersebut sebagai excess power. Telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 dan Kepdir Nomor 363.K/DIR/2012 harga jual per kWh Rp1.170.

Peraturan tersebut, jelas Amrullah, menjadi landasan hukum dan mendorong pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis biomassa. Pun demikian, PT Telen Plantation di Kutai Timur (Kutim) dengan daya 0,2 MW yang sekarang tengah berproses dan PT REA Plantation Kaltim di Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, sebesar 3 MW. Belum lagi, PT Hutan Hijau Mas di Segah, Berau, berkekuatan 0,2 MW. "Jadi bukan belum ada langkah ke sana (pemanfaatan energi baru terbarukan). Banyak yang sudah dilakukan untuk pengembangan," Amrullah mengklaim. Bahkan, telah direncanakan pembangunan PLTA di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, dengan daya 60 MW. Itu juga merupakan salah satu bagian pengembangan energi terbarukan. Nah, selanjutnya daerah yang mestinya lebih proaktif terhadap program tersebut.

"Maksudnya Pak Gubernur, apabila daerah bersedia mengembangkan, bisa bekerja sama dengan Perusda Ketenaga-listrikan Kaltim," kata dia. Tak hanya berhenti di situ, Pemprov juga telah mengajukan kepada pemerintah pusat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar secepatnya dibangun PLTU mulut tambang berkekuatan 2x100 MW yang akan digarap PT Kideco di Paser. "Segera kami surati kembali kepada pemerintahan baru," tuturnya. Jika seluruhnya terealisasi, dia meyakini ketahanan energi akan cukup dalam rangka mengantisipasi beban puncak.

Mengoptimalkan Migas. Pada pertengahan September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan dua proyek minyak dan gas bumi (migas) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dua proyek itu masing-masing proyek pengembangan Lapangan Gas Ruby, Blok Sebuku, yang dikelola oleh Mubadala Petroleum dan Sisi Nubi 2B, Blok Mahakam, dengan operator Total E & P Indonesie.

“Total investasi keduanya mencapai Rp13,6 triliun,” kata Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), J. Widjonarko.

Proyek Ruby menelan biaya Rp5,5 triliun, sementara proyek Sisi Nubi 2B membutuhkan dana sebesar Rp8,1 triliun. Besarnya nilai investasi migas menunjukkan karakter industri hulu migas yang sarat dengan modal dan teknologi tinggi.

“Proyek-proyek ini menunjukkan kerja keras pelaku industri migas yang terus berkomitmen mencari cadangan-cadangan migas baru di Indonesia,” kata Widjonarko.

Lapangan Ruby berproduksi sebesar 85 billion british thermal unit per hari (bBtud). Seluruh produksi dipasok ke pembeli domestik, yakni Pupuk Kalimantan Timur (PKT), untuk mendukung program ketahanan pangan di Indonesia. ”Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan domestik dan memberdayakan industri pupuk nasional,” kata Widjonarko lagi.

Jangka waktu kontrak jual-beli gas bumi antara PKT dan Mubadala Petroleum berlaku hingga 31 Desember 2021. Sekitar 250 miliar kaki kubik (bcf) gas akan diproduksi untuk pasar domestik selama umur produksi  lapangan tersebut. Harga gas disepakati sebesar US$5,75 per mile british thermal unit ditambah faktor tertentu sesuai harga amoniak dan urea.

Presiden Mubadala Petroleum untuk Indonesia, Chris Jones, mengatakan bahwa sangat penting bagi Mubadala untuk menyelesaikan pengembangan lapangan Ruby secara efisien, tepat waktu, dalam batas anggaran, dan yang terpenting secara aman. “Lapangan Ruby beroperasi secara lancar hingga hari ini. Dengan menyelaraskan proyek tersebut sejak awal, menunjukkan Mubadala mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Chris.

Sedangkan proyek pengembangan Sisi Nubi 2B yang terletak di lepas pantai Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memasang dua wellhead platform baru, termasuk jaringan pipa interkoneksi yang terhubung di dua platform yang sudah ada di masing-masing lapangan.

Sesuai rencana pengembangan (POD) yang telah disetujui, proyek Sisi-Nubi fase 2 ( fase 2A – 2B) menambah 35 sumur dan menelan biaya US$1,033 miliar. “Sebesar US$ 739 juta dilaksanakan untuk fase 2B,” jelas Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan.

Pekerjaan ini melibatkan 1.200 orang dan 42 kapal berbagai jenis. Seluruh rancang bangun dan pabrikasi proyek ini dikerjakan oleh beberapa perusahaan. “Meski proyek ini melibatkan banyak orang dan peralatan, kami tetap fokus pada keselamatan kerja selama operasi offshore berlangsung,” kata President & GM Total E & P Indonesie, Hardy Pramono.

Pelibatan perusahaan-perusahaan dan produk nasional ataupun tenaga ahli Indonesia dalam proyek ini merupakan bentuk komitmen  meningkatkan kapasitas Indonesia di industri migas. “Kami harapkan produksi migas tersebut dapat menambah dukungan bagi pembangunan nasional,” ujar Hardy Pramono. Saat ini, Total E & P Indonesie rata-rata membelanjakan US$2,5 miliar di Blok Mahakam, sebagai wujud komitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Dukungan terhadap sektor SDM dan Iptek. Presiden SBY juga melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan dan Kampus Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) tahap pertama di Karang Joang, Balikpapan, Kaltim, ditargetkan tuntas akhir 2014 sehingga mahasiswa yang masih menumpang kuliah di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya bisa segera pindah ke Balikpapan.

“Pembangunan ITK tahap pertama yang terdiri dari empat lantai terus diselesaikan dan ditargetkan Desember 2014 sudah selesai,” jelas Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal.

Menurut Mukmin, pembangunan gedung empat lantai tahap pertama ITK tersebut meliputi pembangunan hall utama dan kantin seluas 750 meter persegi, lantai dua yang terdapat ruang kelas seluas 1.250 meter persegi, dan lantai tiga serta lantai empat yang terdapat ruang kelas dengan luas 1.250 meter persegi.

Saat ini juga sedang dibangun sirkulasi toilet dan ruang utilitas seluas 1.000 meter persegi, 20 kelas berkapasitas 80 mahasiswa per ruang, dan satu ruang stadium general fakultas berkapasitas 200 orang.

“Pada akhir 2014 diharapkan gedung ITK sudah berdiri satu klaster sehingga saat itu pula perkuliahan mahasiswa ITK akan dilaksanakan di kampus ITK dan tidak lagi menumpang di ITS Surabaya,” tutur Mukmin Faisal.

Dijelaskannya pula, hingga kini status mahasiswa ITK memang masih dititipkan kuliah di ITS Surabaya sambil menunggu proses pembangunan Kampus ITK di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 13 (Jalan Sungai Wain), Kelurahan Karang Joang, Balikpapan.

Kampus ITK dibangun di atas lahan seluas 310 hektar. Proses pembebasan lahan dan sertifikasi tanah secara bertahap telah dilakukan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam lingkungan Kampus ITK nanti tersedia sejumlah area, antara lain area auditorium utama, area komersial, fasilitas olahraga, area peribadatan, klaster asrama mahasiswa, klaster perumahan dosen dan perumahan staf.

Sekilas Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 059/P/2012, tanggal 21 Maret 2012, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditetapkan sebagai pelaksana pendirian Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk itu, sejak Tahun Akademik 2012/2013, ITK telah menerima 100 (seratus) mahasiswa angkatan pertama untuk lima prodi yakni Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Sipil, dan Teknik Perkapalan.

Pada tahun pertama, seratus mahasiswa tersebut dititipkan untuk kuliah di ITS sambil menunggu proses pembangunan Kampus ITK. Pada awal tahun 2013, gedung sudah mulai dibangun dan diharapkan pada bulan September 2013, gedung ITK sudah berdiri satu klaster. Pada saat itu, mahasiswa angkatan pertama pindah dan kuliah di kampus ITK dan berstatus menjadi mahasiswa ITK.

Pada tahun kedua, selain lima program studi yang telah ada, ITK membuka  lima program studi yang lain, yaitu: Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Informatika, Teknik Material dan Metalurgi, Matematika dan Fisika. Sebagaimana, mahasiswa angkatan pertama, maka pada tahun kedua mahasiswa ITK masih dititipkan dan kuliah di ITS.

Lalu pembangunan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulai 2012 ISBI menerima pendaftaran mahasiswa baru angkatan pertama, kemudian mahasiswanya dititipkan di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda dan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

"Dititipkannya mahasiswa ISBI di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda dan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta karena gedung ISBI di Tenggarong belum ada. Nanti kalau kampusnya sudah jadi, baru mahasiswanya pindah ke Tenggarong," kata staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Pendidikan, Bohari Yusuf.

Bohari yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kaltim ini menjelaskan bahwa dititipkannya mahasiswa di dua perguruan tinggi negeri tersebut lantaran disesuaikan dengan program studi yang dipilih mahasiswa.

Pendirian ISBI Tenggarong rencananya memiliki enam program studi, antara lain Seni Tari, Etnomusikologi, Kriya Seni, dan Televisi. Masing-masing jurusan, terang Bohari, akan menerima sebanyak 40 mahasiswa, sehingga total mahasiswa angkatan pertama ISBI Tenggarong berjumlah 240 orang. Pada tahun pertama telah diterima 160 mahasiswa angkatan pertama pada empat program studi.

Pembangunan Kampus ISBI mulai dikerjakan pada akhir 2012 melalui kerjasama dengan ISI Yogyakarta. Untuk itu dalam pengelolaannya juga melibatkan ISI Yogya.

Pendirian ISBI Tenggarong ini didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena Menteri Pendidikan Nasional (saat itu) Muhammad Nuh ingin ada perguruan tinggi negeri besar di luar Pulau Jawa.

Kaltim, jelas Bohari, dianggap paling siap dan berpotensi menjadi daerah pembangunan perguruan tinggi tersebut. Di antara alasannya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK)-nya mencapai 84 persen, atau berada di peringkat empat secara nasional.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widiasari mengatakan, kendati sempat mengalami penundaan selama setahun, akhirnya institut yang didirikan atas inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu dapat dibangun.

Terletak di Desa Teluk Dalam dan Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, ISBI menggunakan lahan seluas 30 hektar dan tahun 2014 lalu dalam tahap pematangan lahan. "Sempat tersendat karena proses pembebasan lahan, masalahnya persyaratan tukar guling yang diajukan oleh Kemendikbud harus berupa sertifikat tanah. Sementara lahan di kawasan tersebut rata-rata masih berstatus segel,” ungkap Rita.

Pusat pengembangan Kutai Kartanegara (Kukar) memang diarahkan ke Tenggarong Seberang. Pemilihan lokasi ini dirasa tepat, karena Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia.

Semua kegiatan dikoordinasikan dengan Provinsi, dan keberadaan ISBI juga dibantu oleh tim dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Sudah berjalan selama satu tahun. Jurusan unggulan, kata Rita, untuk sementara adalah seni tari dan drama. Setiap tahun akan terus dibuka pendaftaran untuk semua calon mahasiswa se-Indonesia.

“Peminatnya banyak, sementara di Kaltim sendiri juga banyak seniman. Sesuai dengan cita-cita saya untuk menjadikan Kukar sebagai kota wisata. Kampus ISBI rencananya selesai dibangun selama dua tahun. Saya memberikan kebebasan seniman untuk mengekspresikan diri di kawasan yang kebetulan berdekatan dengan kawasan waduk,” terang Rita.

B.    Proyek MP3EI di Kaltim Tahap Pertama.

Peresmian dan peletakan batu pertama proyek-proyek MP3EI pada pertengahan September 2014 merupakan tahap yang kedua. Proyek-proyek tahap pertama telah  diresmikan oleh Presiden SBY pada Oktober 2012. Proyek-proyek yang diresmikan ketika itu antara lain:

·         Terminal Peti Kemas Kariangau (TPK), dibangun secara bertahap sejak 2008 hingga 2012 dengan anggaran sekitar Rp731,09 miliar. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi serta kas PT Pelindo IV (Persero). Uji coba operasional pelabuhan telah dilakukan pada 30 Agustus 2012 dengan 20 unit kapal, yang membawa 2600 Teu's kontainer dan kapasitas bongkar muat 25 box/hari/crane.

·         Bandara Kalimarau, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau, dengan anggaran sekitar Rp460 miliar. Bandara ini telah beroperasi penuh. Maskapai yang telah masuk ke Bandara Kalimarau adalah Batavia dan Sriwijaya untuk tipe Boeing, Kalstar dan Lion untuk (propeler), serta Trigana Air. Diharapkan ke depan jumlah maskapai yang masuk ke Kalimarau bertambah seiring dengan pertumbuhann ekonomi di Kabupaten Berau, khususnya sektor pariwisata.

·         Pabrik Pupuk Kaltim 5 Bontang. Pabrik berdiri di atas lahan milik Pupuk Kaltim dengan investasi sekitar Rp6,1 triliun. Pekerjaan tersebut telah rampung dan mulai operasional tahun 2014.

·         Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB). Dibangun dengan pola pembiayaan multiyears contract APBD Provinsi senilai Rp696 miliar. Pembangunan di sisi darat telah selesai tahun 2013. Luas terminal penumpang 15.000 meter persegi dengan daya tampung 2,5 juta penumpang/tahun. Setelah pembangunan bandara, juga tengah dilakukan pelebaran dan peningkatan jalan akses menuju bandara dengan lebar 15 meter dan panjang 21 kilometer.

·         Proyek Centralized Crude Terminal (CCT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ini merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Pertamina sebagai pengembangan terminal minyak mentah yang sudah ada. Proyek senilai Rp4,4 triliun ini pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dikembangkan hingga 8 juta barel minyak mentah, dan pada tahap kedua dikembangkan hingga 15 juta barel.

·         Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy. Luas kawasan industri adalah 5.305 Ha, di mana pada tahap awal seluas 1.000 Ha. Maloy saat ini tengah diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemprov Kaltim bersama Trans Kalimantan Economic Zone, dengan nilai investasi mencapai Rp4,8 triliun.

C.   Terus dan Tetap Fokus Tuntaskan 8 Kawasan Industri

Kini rezim pemerintahan di pusat telah berganti, dari kepemimpinan Presiden Susio Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Pertanyaan yang mengemuka: bagaimana kelanjutan proyek-proyek MP3EI? Anggota tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye, Iman Sugema, mengatakan, MP3EI bukan merupakan platform Jokowi. Hal prioritas yang dilakukan Presiden Jokowi adalah melaksanakan janjinya saat masa kampanye,  antara lain pembangunan rel kereta api ganda dan tol laut.

Kendati demikian, kata Iman, bukan berarti semua program di MP3EI tidak akan dilaksanakan atau dilanjutkan.  Perlu dipilah kembali proyek yang jadi skala prioritas. "Ya, seperti kereta api ganda itu kan ada di MP3EI yang akan kami dorong," ujar pengamat dari Megawati Institute itu.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menambahkan, evaluasi MP3EI terus dilakukan. Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan merombak total apa yang ada saat ini. "Apa yang positif akan dipertahankan. Yang penting adalah implementasinya,'' tutur Hasto. Dia menilai, MP3EI bukanlah program tanpa rencana, melainkan pasti sudah melalui berbagi kajian. Anggota Komisi Keuangan DPR dari PDIP Arif Budimanta mengatakan, MP3EI bagus terutama dalam konteks konektivitas.

Menko Perekonomian era Presiden SBY, Chairul Tanjung, menilai rencana presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun jalur Kereta Api Ganda (double track) dan 'tol' laut bukan hal baru. Progam tersebut sudah masuk dalam Rencana Induk Perencanaan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia yang populer dengan sebutan proyek MP3EI. MP3EI menjadi proyek mercusuar pemerintahan Presiden SBY jilid II. Proyek jangka panjang 2011-2025 ini diluncurkan pada 27 Mei 2011 di Jakarta Convention Center. 

Menurut Chairul Tanjung, MP3EI sudah komperehensif. Rencana jangka panjang 2011-2025 itu melingkupi konektivitas berbasis darat, laut, dan udara. Sehingga, keinginan pemerintahan Jokowi yang mewacanakan jalur kereta api ganda dan tol laut telah tercantum dalam MP3EI.

“MP3EI itu sudah komprehensif, termasuk rute pelabuhan-pelabuhan yang menjadi arus barang,” terang Menteri yang akrab dipanggil CT itu. Pemerintah SBY ketika itu mengakui realisasi investasi dalam program MP3EI hingga Juni 2014 baru mencapai 40 persen atau sekitar Rp854 triliun dari target Rp2.000 triliun.

Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan,  proyek-proyek MP3EI yang sudah ditiang-pancang (groundbreaking) tidak bisa lagi dibatalkan atau ditunda. Pembatalan hanya akan menyebabkan konsekuensi hukum.

Untuk pembangunan  'tol' laut, Luky mengakui dalam MP3EI ada proyek Pendulum Nusantara yang berangkat dari rancangan konsep Pelindo II.  "Intinya kami mencoba membuat sistem yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Khususnya dalam rangka transportasi barang dan ke masing-masing tempat," kata Luky.

Presiden Jokowi menjelaskan 'tol' laut dimaksud bukan membangun jalan tol di laut. Tetapi, membuat jalur distribusi logistik kapal laut dari ujung Sumatera sampai Papua. 

Terlepas soal bagaimana nasib proyek-proyek MP3EI di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap fokus menuntaskan pembangunan delapan kawasan industri yang menghubungkan 10 kabupaten/kota, sehingga percepatan pengembangan ekonomi daerah dapat dilakukan.

"Delapan kawasan industri ini akan menjadi masa depan bagi Kaltim, baik dari sisi pertanian tanaman pangan, industri perkebunan dan turunannya, industri pariwisata, maupun industri petrokimia," jelas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, medio Juni 2015.

Delapan kawasan industri yang terus dikembangkan itu adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Maloy, Kabupaten Kutai Timur.

Di kawasan tersebut akan berdiri berbagai area pertumbuhan ekonomi seperti perkebunan kelapa sawit, industri turunan kelapa sawit, dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagai titik pengangkutan "crude palm oil" (CPO) dan hasil industri lain.

Kedua adalah Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), ketiga Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Buluminung PPU, keempat Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda.

Kelima adalah Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, keenam Kawasan Industri Petrokimia di Kota Bontang, ketujuh Kawasan Industri Pariwisata Derawan Kabupaten Berau, dan kedelapan Kawasan Strategis Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk KEK MBTK, yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, diperkirakan membutuhkan investasi total mencapai Rp4,771 triliun untuk dikembangkan pada kawasan seluas 5.305 hektar.

Dalam kawasan itu, tahap pengembangan pertama seluas 1.000 hektar, sedangkan saat ini lahan yang sudah dibebaskan seluas 577 hektar.

Menurut Gubernur Awang Faroek, pembangunan kawasan ekonomi khusus ini diyakini akan berdampak luas pada pembangunan kabupaten/kota lainnya, karena Maloy akan menjadi pusat pengembangan klaster industri berbasis "oleochemical" dan pengolahan hasil tambang berskala internasional.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri dilakukan demi untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, peluang bisnis, dan demi untuk menyediakan kawasan industri berdaya saing tinggi.

Guna mendukung pengembangan kawasan ini, infrastruktur pendukung merupakan hal yang perlu diperhatikan baik infrastruktur jalan, laut, maupun infrastruktur udara harus bisa terkoneksi ke kawasan tersebut.

Sebagai salah satu dari sejumlah proyek pembangunan di Kaltim, jelas Gubernur Awang Faroek, pengembangan kawasan KIPI Maloy juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk koridor ekonomi Kalimantan.

Tampak bahwa Gubernur Awang Faroek tidak ingin menghadapi kegagalan perubahan yang paripurna di Kalimantan Timur. Di akhir masa jabatannya yang tidak seberapa lama lagi, Awang Faroek bertekad menuntaskan perubahan yang telah lama dilakukan. Dia tidak ingin seperti mahasiswa yang tidak pernah diwisuda. (*)