Guna mengoptimalkan peran Perusahaan dalam menggali potensi daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berencana untuk membuat `Holding Company` Perusahaan Daerah.
Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mengatakan, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri.
Di satu pihak, kemandirian dan kewenangan daerah diberikan sangat besar, akan tetapi di pihak lain sumber pendapatan daerah terbatas.
Sebagai Administrator penuh, tentu saja dibutuhkan kreativitas bagi daerah masing-masing, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan berhasil guna, sesuai dengan sasaran. Kreativitas diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
"Sudah saatnya daerah dikelola seperti sebuah perusahaan yang harus mampu menghidupi kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan yang langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat." kata Arief, seperti dikutip Antara, Jumat (18/12/2015).
Upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), lanjutnya, harus segera difikirkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
"Perusahaan Daerah, merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya mulai difikirkan sebagai suatu bagian yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan daerah," ujarnya.
Ditambahkannya, Perusahaan Daerah berperan penting dalam keuangan daerah karena nantinya merupakan salah satu profit center bagi pemerintah daerah. Kemudian keberadaannya sebagai `jantung` bagi penggerak kegiatan di segala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, pengelolaan Perusahaan Daerah haruslah sangat profesional, dengan memisahkan pengelolaan pemerintah daerah dengan pengelolaan perusahaan daerah agar lebih profesional.
"Dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan aparat pemerintah apalagi sebagai bagian dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu," tambahnya.
Untuk memecahkan permasalahan dan meminimalkan kelemahan sistem pengelolaan perusahaan daerah tersebut maka perlu dicarikan jalan pemecahannya. Salah satu pemecahan masalah tersebut melalui pembentukan `holding company`.
Diharapkan akan mampu merubah pola manajemen dan sistem operasional perusahaan daerah sehingga lebih profesional. "Sehingga pemerintah bisa fokus dengan urusan pemerintahannya dan enggak harus kepikiran sibuk nyari uang, karena itu nanti sudah jadi urusan holding company," tukas Arief.
Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, mengatakan, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri.
Di satu pihak, kemandirian dan kewenangan daerah diberikan sangat besar, akan tetapi di pihak lain sumber pendapatan daerah terbatas.
Sebagai Administrator penuh, tentu saja dibutuhkan kreativitas bagi daerah masing-masing, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan berhasil guna, sesuai dengan sasaran. Kreativitas diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
"Sudah saatnya daerah dikelola seperti sebuah perusahaan yang harus mampu menghidupi kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan yang langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat." kata Arief, seperti dikutip Antara, Jumat (18/12/2015).
Upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), lanjutnya, harus segera difikirkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
"Perusahaan Daerah, merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya mulai difikirkan sebagai suatu bagian yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan daerah," ujarnya.
Ditambahkannya, Perusahaan Daerah berperan penting dalam keuangan daerah karena nantinya merupakan salah satu profit center bagi pemerintah daerah. Kemudian keberadaannya sebagai `jantung` bagi penggerak kegiatan di segala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, pengelolaan Perusahaan Daerah haruslah sangat profesional, dengan memisahkan pengelolaan pemerintah daerah dengan pengelolaan perusahaan daerah agar lebih profesional.
"Dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan aparat pemerintah apalagi sebagai bagian dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu," tambahnya.
Untuk memecahkan permasalahan dan meminimalkan kelemahan sistem pengelolaan perusahaan daerah tersebut maka perlu dicarikan jalan pemecahannya. Salah satu pemecahan masalah tersebut melalui pembentukan `holding company`.
Diharapkan akan mampu merubah pola manajemen dan sistem operasional perusahaan daerah sehingga lebih profesional. "Sehingga pemerintah bisa fokus dengan urusan pemerintahannya dan enggak harus kepikiran sibuk nyari uang, karena itu nanti sudah jadi urusan holding company," tukas Arief.
(HanTer)
Komentar
Posting Komentar