Wakil Gubernur NTT: Proses Pelayanan Perizinan Masih Dikeluhkan Masyarakat

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Wakil Gubernur NTT Benny A Litelnoni dan Kepala kantor pelayanan perizinan terpadu Provinsi NTT Yohakim Kotah, saat pembukaan Rakor Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi NTT Tahun 2015 di Kupang, 9 Mei 2015. (Suara Pembaruan/Yoseph Kelen)

Sejumlah masyarakat dan kalangan dunia usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini masih sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang dinilai berbelit-belit. Hal itu mengindikasikan penataan birokrasi perizinan belum profesional dan belum ada sinergitas antara instasi terkait.
Wakil Gubernur NTT Benny A. Litelnoni mengungkapkan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi NTT tahun 2015 di Kupang, Sabtu (9/5), yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT.
Benny mengatakan, salah satu agenda reformasi birokrasi yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi NTT adalah bidang pelayanan publik, yang indikator keberhasilannya tercermin dari kepuasan masyarakat secara akuntabel dan transparan. Kehadiran KPPTSP di NTT diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan di bidang investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
Rakor ini harus menjadi media bagi seluruh jajaran pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk  membahas berbagai permasalahan pelayanan perizinan yang ada di daerah, sehingga tidak saling tumpang tindih. “Pertemuan ini harus bisa menghasilkan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai stakeholder sesuai fungsi dan tanggung jawabnya," kata Benny.
Sedangkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Jehalu Andreas mengatakan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pemerintah kabupaten/kota agar menata kembali lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Selain itu, menginventarisasi seluruh kewenangan perizinan untuk didelegasikan kepada BPMPTSP dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara cepat, murah, akuntabel, tidak diskriminatif, transparan dan terhindar dari unsur KKN.
“Perubahan belum pasti membawa perbaikan tapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik segala sesuatu harus berubah” kata Jehalu.
Ketua Panitia Rakor Yohakim Kotah mengatakan, rakor ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pelaku dunia usaha. Hal itu guna memantapkan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/Kota di NTT sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan investasi dan  kesejahteraan masyarakat. (www.beritasatu.com)