DOK TRIBUNMANADO
Sehan Landjar.
Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar mengkritik anak buahnya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melakukan copy paste atau hanya menyalin program sebelumnya. Alhasil, perencanaan pun juga tak akurat.
Hal
tersebut dia ungkapkan saat penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
Senin (23/3).
"Masih ada kekeliruan program kegiatan copas (copy paste), program yang sudah dilaksanakan masih direncanakan karena kurangnya informasi dan data," kata Sehan.
Bupati Boltim Sehan Landjar dalam sambutannya mengatakan, penyampaian LKPj sebagai refleksi nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas yang disampaikan kepada dewan sebagai mitra pemerintah daerah. Mekanisme penyampaian LKPj sebagai wadah berbagi peran dalam mengevaluasi kondisi kinerja pemda. Sehingga mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dalam mengontrol kinerja.
"Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 bahwa pemda wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPj kepada DPRD dan informasi Laporan penyelanggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat," jelas Sehan.
Pembahasan LKPj memberikan ruang kepada masyarakat untuk mampu memahami upaya pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat. Sehan mengungkapkan saat ini perumbuhan ekonomi dan PDRB 2014 masih dalam penyusunan oleh Bappelitbangdal Boltim dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu. Sehingga pemda masih menggunakkan data pada 2013."Pada 2013 mengalami percepatan 7,74 persen dari tahun sebelumnya 7,44 persen. PDRB 2008-2013 terus mengalami kenaikkan," ungkapnya.
Sehan menambahkan Kabupaten Boltim memiliki potensi bahan tambang emas 32,81 persen, pertanian 26,36 persen, sektor jasa 21,08 persen, sektor bangunan 7,73 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,67 persen, sektor angkutan dan komunikasi 2,43 persen, sektor industri pengelolahan 1,26 persen, keuangan 1,47 persen dan sektor listrik dan air bersih 0,19 persen.
"Target pendapatan sebesar Rp 394,5 miliar dan terealisasi Rp 382,2 atau 96,88 persen. Target belanja Rp 413,7 miliar dan terealisasi Rp 388,7 miliar atau 93,95 persen," bebernya.
Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto mengatakan hubungan kerja pemda dan dewan setara dan kemitraan serta tidak saling membawahi. Sesuai UU nomor 23 tahun 2014 bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelanggaran pemda kepada pemerintan dan LKPJ kepada DPRD serta menginformasikan Laporan penyelenggaraan pemda kepada masyarakat.
"LKPJ berkaitan dengan tanggungjawab moral kepala daerah terhadap masyarakat. Masyarakat hendaknya perlu mengetahui bagaimana tugas dan tanggungjawab bupati dalam mengemban amanat rakyat," terangnya.
Sehingga sesuai PP nomor 3 tahun 2007 perlu membentuk pansus untuk membahas LKPj. Pansus akan melakukan pembahasan dengan sunggu-sunggu dan objektif. Sehingga hasilnya akan memberikan gambaran konkrit mengenai performa kinerja pemda dalam konteks otonomi daerah dan good governance yang nanti akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang akan disampaikan dalam paripurna istimewa.
"Panitia khusus diketuai oleh Jemi Tine dan Sekretaris Mariyam, anggota Sumardia Modeong, Rael Agow, Argo Vinsensius Sumaiku, Samsudin Dama, Sofyan Alhabsy, Reevy Lengkong, Ahmad Deval Pontoh," ungkapnya. (http://manado.tribunnews.com)
"Masih ada kekeliruan program kegiatan copas (copy paste), program yang sudah dilaksanakan masih direncanakan karena kurangnya informasi dan data," kata Sehan.
Bupati Boltim Sehan Landjar dalam sambutannya mengatakan, penyampaian LKPj sebagai refleksi nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas yang disampaikan kepada dewan sebagai mitra pemerintah daerah. Mekanisme penyampaian LKPj sebagai wadah berbagi peran dalam mengevaluasi kondisi kinerja pemda. Sehingga mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dalam mengontrol kinerja.
"Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2007 bahwa pemda wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPj kepada DPRD dan informasi Laporan penyelanggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat," jelas Sehan.
Pembahasan LKPj memberikan ruang kepada masyarakat untuk mampu memahami upaya pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat. Sehan mengungkapkan saat ini perumbuhan ekonomi dan PDRB 2014 masih dalam penyusunan oleh Bappelitbangdal Boltim dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu. Sehingga pemda masih menggunakkan data pada 2013."Pada 2013 mengalami percepatan 7,74 persen dari tahun sebelumnya 7,44 persen. PDRB 2008-2013 terus mengalami kenaikkan," ungkapnya.
Sehan menambahkan Kabupaten Boltim memiliki potensi bahan tambang emas 32,81 persen, pertanian 26,36 persen, sektor jasa 21,08 persen, sektor bangunan 7,73 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 6,67 persen, sektor angkutan dan komunikasi 2,43 persen, sektor industri pengelolahan 1,26 persen, keuangan 1,47 persen dan sektor listrik dan air bersih 0,19 persen.
"Target pendapatan sebesar Rp 394,5 miliar dan terealisasi Rp 382,2 atau 96,88 persen. Target belanja Rp 413,7 miliar dan terealisasi Rp 388,7 miliar atau 93,95 persen," bebernya.
Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto mengatakan hubungan kerja pemda dan dewan setara dan kemitraan serta tidak saling membawahi. Sesuai UU nomor 23 tahun 2014 bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelanggaran pemda kepada pemerintan dan LKPJ kepada DPRD serta menginformasikan Laporan penyelenggaraan pemda kepada masyarakat.
"LKPJ berkaitan dengan tanggungjawab moral kepala daerah terhadap masyarakat. Masyarakat hendaknya perlu mengetahui bagaimana tugas dan tanggungjawab bupati dalam mengemban amanat rakyat," terangnya.
Sehingga sesuai PP nomor 3 tahun 2007 perlu membentuk pansus untuk membahas LKPj. Pansus akan melakukan pembahasan dengan sunggu-sunggu dan objektif. Sehingga hasilnya akan memberikan gambaran konkrit mengenai performa kinerja pemda dalam konteks otonomi daerah dan good governance yang nanti akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang akan disampaikan dalam paripurna istimewa.
"Panitia khusus diketuai oleh Jemi Tine dan Sekretaris Mariyam, anggota Sumardia Modeong, Rael Agow, Argo Vinsensius Sumaiku, Samsudin Dama, Sofyan Alhabsy, Reevy Lengkong, Ahmad Deval Pontoh," ungkapnya. (http://manado.tribunnews.com)
Komentar
Posting Komentar