* Bab 7
Lorong waktu.
Sekitar bulan-bulan September sampai November saban tahun, Samikarto (56), petani di Desa Wairoro Indah,
Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara,
punya kesibukan tambahan.
Setiap
pagi, ketika udara masih terasa dingin
menggigit tulang, dia sudah bersiap dengan sapu lidi dan peralatan lain seadanya,
lantas sibuk membersihkan gudang berukuran 8x7 meter persegi, tak jauh dari
rumahnya. “Ini pekerjaan rutin yang saya selalu lakukan setiap pagi sebelum
memanen jeruk manis,” kata Samikarto sebagaimana dikutip Tempo, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya
Samikarto sebenarnya. Mayoritas warga Desa Wairoro Indah punya kesibukan yang
sama pada bulan-bulan itu. Musim panen jeruk manis telah tiba. Pada musim panen, petani
desa itu bisa memanen jeruk sebanyak
90-110 ton. Semuanya harus dibawa
ke kota, ke Weda (ibukota Kabupaten Halmahera Tengah), Ternate atau Sofifi,
untuk dijual di pasar.
Persoalannya,
Desa Wairoro Indah sulit dijangkau kendaraan bermotor. Kendati lokasinya tak terlampau pelosok, Anda
butuh waktu enam jam untuk mencapainya dari Kota Ternate. Jalan raya yang menghubungkan desa itu dengan
dunia luar kerap rusak. Setiap
pengendara harus ekstra hati-hati saat melewatinya.
“Karena jalanan
yang jelek, setiap hari cuma ada satu kendaraan yang ke kota. Jadi kami harus
selesaikan semua kegiatan memanen sebelum sore," ujar Samikarto.
Padahal, sejak
1997, Desa Wairoro Indah sudah dikenal sebagai desa transmigrasi penghasil
jeruk manis paling produktif di Pulau Halmahera. Hasil panennya tidak hanya
dinikmati oleh warga masyarakat Kota Weda, tapi juga digandrungi warga Kota
Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Sofifi. Jeruk manis Wairoro bahkan
terkenal sampai ke Tobelo di Halmahera
bagian utara.
Desa Wairoro
Indah terletak di timur selatan Pulau Halmahera. Penduduknya berjumlah 376
jiwa, sesuai hasil sensus 2012. Rata-rata tingkat pendidikan warga di desa ini
hanya sampai setingkat sekolah menengah pertama.
Dua desa
tetangga Wairoro Indah, Desa Kleting Jaya dan Desa Cemara (keduanya di
Kecamatan Weda Selatan), pun punya keunggulan serupa. Sebagian besar warga di
sini juga petani jeruk manis. Yang jadi problem, produksi unggulan ketiga desa
ini tak bisa berkembang lantaran keterbatasan infrastruktur jalan raya.
Akibat jalan
rusak, banyak petani memilih menjual hasil panen jeruk kepada penadah dengan
harga rendah. Ketimbang berkeranjang-keranjang jeruk membusuk gara-gara tak
terangkut, petani terpaksa banting harga kepada pembeli pertama. “Kami pernah
mencoba mendistribusikan hasil panen kami sendiri ke Kota Ternate, tapi biayanya
tidak mampu menutupi ongkos transportasi," kata Samikarto.
Tugiyanto (53),
Ketua Kelompok Tani Cemara Indah Wairoro mengungkapkan, petani jeruk manis di
Wairoro hanya memperoleh pendapatan rata-rata
Rp2-3 juta sekali panen. Pendapatan itu didapat dari hasil penjualan
jeruk manis yang dihargai cuma Rp3 ribu
per kilogram oleh para penadah (pengepul) yang datang ke Wairoro.
Kalau dijual ke
Ternate, petani sebenarnya bisa dapat harga jual lebih baik. Menurut Tugiyanto,
di kota, mereka bisa menjual jeruk seharga Rp12 ribu per kilogram. Tapi harga
tinggi itu tak sebanding dengan ongkos angkutnya.
"Kalau
kami harus mengirim sendiri hasil panen jeruk manis menuju Kota Ternate,
biayanya Rp6-7 juta untuk mengangkut 2-3 ton jeruk manis,” kata Tugiyanto.
Setelah jeruk terjual, petani hanya mengantongi pendapatan kotor Rp7-8 juta. Artinya keuntungan yang bisa
diraih petani hanya sekitar Rp1 juta.
Dengan selisih
keuntungan senilai itu, tak heran bila para petani Wairoro memilih menjual
murah jeruknya di desa saja. Kalau saja infastruktur jalan menuju Wairoro dalam
kondisi lebih baik, Tugiyanto yakin nilai tawar dan keuntungan yang diperoleh
petani dapat meningkat.
A.
Membangun
Infrastruktur Jalan dan Transportasi
Fasilitas
transportasi yang digunakan keluar dan masuk Kota Weda, ibukota kabupaten
Halmahera Tengah, adalah moda transportasi darat dan laut. Jalur transportasi
darat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum roda empat (bus, minibus,
kijang, dan sejenisnya) dengan trayek meliputi Weda – Gita, Weda – Loleo, dan
Weda – Sofifi.
Sementara itu
moda transportasi laut digunakan untuk menghubungkan kecamatan-kecamatan yang
belum tersedia akses jalan darat seperti Kecamatan Patani, Patani Utara dan Kecamatan
Pulau Gebe. Sarana transportasi yang digunakan adalah kapal perintis dengan
rute pelayaran Ternate – Tidore – Weda – Sagea – Messa – Banemo – Patani –
Patani Utara – Pulau Gebe.
Kedua moda
transportasi (darat dan laut) tersebut selama ini sudah tersedia di wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah. Bupati Al Yasin Ali menandaskan bahwa Pemkab
Halmahera Tengah terus membenahi infrastruktur transportasi darat dan laut,
baik yang menghubungkan antar-kecamatan dalam wilayah Halmahera Tengah maupun
dengan kabupaten lain di wilayah Maluku Utara.
Sejak memimpin
Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007, ruas jalan sepanjang 455 kilometer berhasil
dibangun di wilayah Halmahera Tengah dan 56% di antaranya didukung dengan ruas
jalan nasional dan status jalan provinsi. Semua ruas jalan itu kini bisa
digunakan buat akses ke Kabupaten Halmahera Tengah dari berbagai penjuru masuk.
Daratan Kota Weda pun semakin mudah didatangi.
Arman Mansur
(52), petani jeruk dari SP empat (warga transmigrasi), merasa lebih mudah
membawa hasil tanamannya ke pasar rakyat di Kota Weda. “Dulunya hasil tanam kami
tidak berarti apa-apa buat menopang hidup keluarga. Sekarang enak, karena kota
ini semakin ramai dikunjungi. Jadi bawaan kami banyak laku,” Arman berkisah.
Perbaikan dan
pembangunan jalan dan jembatan sebagai moda transportasi darat menjadi salah
satu fokus selama kepemimpinan Bupati Al Yasin yang menyandang Magister
Manajemen Transportasi itu guna melancarkan perputaran ekonomi daerah.
Memasuk tahun
2016, proyek pembangunan jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp48.772.902.000
dilaksanakan di wilayah Kabupaten Halmahera. Proyek ini dikerjakan oleh PT Buli
Bangun, milik Reny Laos. Kemudian ada proyek jalan SMU-Simpang Yos Sudarso
senilai Rp7.940.510.000, proyek jalan Moreala-Perumahan senilai
Rp5.134.975.000, proyek jalan RSUD Weda-Yefetu senilai Rp6.540.955.000, serta
proyek peningkatan jalan PLN Weda-Departemen Agama senilai Rp10.432.225.000. Total
anggaran keempat proyek itu mencapai Rp78.821.567.000, dari total anggaran tersebut
Rp30.000.000 dikerjakan oleh PT Sinar Sama Sejati.
Masih seputar
infrastruktur, proyek-proyek lainnya adalah pembangunan rumah jabatan Bupati
tahap IV senilai Rp3.969.100.000, RSUD Weda tahap IV senilai Rp19.752.900.000,
kedua proyek tersebut dikerjakan oleh PT Gunung Mas Utama. Selain itu, ada pula
proyek jalan di Desa Kobe Gunung Cs senilai Rp19.996.000.000, yang dikerjakan
PT Alva Fortuna Mulia, dan untuk proyek jalan Patani - Sakam senilai Rp19.562.597.000,
yang dikerjakan PT Laoshindo Pratama. Terakhir dua proyek yang dikerjakan PT
Maluku Bangun Perkasa masing-masing peningkatan ruas jalan simpang Weda -
Wairoro - Loleo senilai Rp2.120.750.000, serta pembangunan RSUD senilai
Rp11.400.343.000, yang dikerjakan PT Tunas Tehnik Sejati yang berasal dari
Makassar.
Tabel
7.1 Panjang Jalan Total dan Jenis Permukaan Jalan
Menurut
Pemerintahan yang Berwenang Mengelola
di
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 s/d 2012
Status Jalan /
Tahun
|
Panjang Jalan (km)
|
Aspal
(km)
|
Telford/Kerikil
(km)
|
Tanah
(km)
|
Jalan Nasional
|
|
|
|
|
2008
|
44,08
|
12,6
|
31,48
|
-
|
2009
|
44,08
|
15,81
|
28,27
|
-
|
2010
|
44,08
|
18,81
|
25,27
|
-
|
2011
|
44,08
|
21,56
|
22,52
|
-
|
2012
|
44,08
|
22,885
|
21,195
|
-
|
Jalan Provinsi
|
|
|
|
|
2008
|
52
|
7,35
|
9,85
|
34,8
|
2009
|
52
|
7,35
|
12,85
|
31,8
|
2010
|
52
|
10
|
17
|
25
|
2011
|
52
|
10
|
20
|
22
|
2012
|
52
|
10
|
39
|
3
|
Jalan Kabupaten
|
|
|
|
|
2008
|
412,28
|
129,211
|
221,288
|
61,781
|
2009
|
412,28
|
136,07
|
232,484
|
43,726
|
2010
|
412,28
|
143,07
|
237,76
|
31,45
|
2011
|
412,28
|
141,025
|
254,21
|
17,045
|
2012
|
412,28
|
144,07
|
256,46
|
11,75
|
Sumber
data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Tengah, Tahun 2013
Tabel 7.2 Perkembangan
Jumlah dan Panjang Jembatan
Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2008-2012
Tahun
|
Panjang Jembatan (meter)
|
Jumlah Jembatan (Bh)
|
2008
|
2.108
|
236
|
2009
|
2.416
|
253
|
2010
|
2.473
|
230
|
2011
|
2.511
|
232
|
2012
|
2.571
|
237
|
Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Halmahera Tengah, Tahun 2013
“Kalau
transportasi darat lancar, maka tingkat pergerakan usaha masyarakat saya di
daerah ini meningkat. Dengan sendirinya hasil pendapatan di semua sektor bisa
berkembang,” tutur Bupati Al Yasin Ali.
Sebab itulah, untuk
semakin memudahkan mobilitas warga masyarakat, awal 2015 lalu Pemerintah
Kabupaten Halmahera Tengah mengupayakan masuknya penerbangan perintis ke Weda. Mulai
tahun 2015 itu Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali telah melakukan berbagai
langkah untuk merealisasikan masuknya penerbangan perintis ke Weda, baik untuk
rute dalam wilayah Maluku Utara (Malut) maupun dengan daerah lain di luar
Malut.
Langkah
tersebut di antaranya membebaskan lahan warga masyarakat yang berada di wilayah
Weda Tengah untuk lokasi pembangunan bandara. Selain itu terus mengupayakan
dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Malut dan pemerintah pusat untuk
pembangunan bandara.
Bupati Al Yasin
Ali mengatakan Pemkab Halmahera Tengah sangat membutuhkan dana dari Pemprov
Malut dan pemerintah pusat untuk pembangunan bandara, karena dana untuk
pembangunan bandara sangat besar sementara kemampuan APBD Kabupaten Halmahera
Tengah sangat terbatas.
Pemerintah
pusat --melalui Kementerian Perhubungan-- pun telah memberi sinyal positif
mengenai pengalokasian anggaran melalui APBN untuk pembangunan bandara di
Halmahera Tengah, khususnya pada sisi udara. Tahun 2014, Kementerian
Perhubungan telah menyetujui dan menyediakan dana sebesar Rp10 miliar untuk
pembangunan bandara di Weda –tepatnya di kawasan hutan produksi Kabupaten
Halmahera Tengah.
“Pada tahap
awal, pembangunan bandara dikhususkan untuk pesawat berbadan kecil dan lokasinya
berada di kawasan hutan produksi, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam
proses pembebasan lahan,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikas dan
Informatika Provinsi Maluku Utara (Malut), Taufik Madjid, beberapa waktu lalu.
Menurut Bupati
Al Yasin Ali, keberadaan transportasi udara dari dan ke Halmahera Tengah
diharapkan, selain akan memudahkan warga masyarakat yang ingin menggunakan
transportasi udara, juga dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang
akan menanamkan modal di daerah itu.
Selain itu, diharapkan
akan meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Halmahera Tengah, karena salah
satu alasan yang membuat wisatawan enggan ke kabupaten itu walaupun potensi
objek wisatanya cukup menarik adalah karena belum tersedianya sarana
transportasi udara.
Berkat
keseriusannya membangun infrastruktur jalan dan dan jembatan, tahun 2014 lalu
Pemerintah Halmahera Tengah berhasil menempati peringkat tiga penilaian
Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Sebelumnya,
tahun 2013, Pemkab Halmahera Tengah masih berada di peringkat lima.
B.
Mengembangkan
Potensi Pariwisata
Wilayah
Halmahera Tengah yang terbentang dari Kluting Jaya yang berbatasan dengan
Halmahera Selatan hingga Pulau Sain yang berbatasan dengan Kabupaten Raja Ampat
(Provinsi Papua Barat) adalah bentangan alam daratan yang dihiasi dengan
hijaunya pepohonan, sungai yang bening dengan air terjun yang elok serta danau
yang menawan dan gua bentukan alam yang eksotik, dengan pesona keindahan yang
sangat menawan. Dilengkapi pula oleh potensi laut dan pantai. Mulai dari Pulau
Kuleyefo, gugusan pulau-pulau karang dan deretan hutan bakau pesisir Teluk Weda
di sebelah selatan, deburan ombak Pantura sampai pesona pantai di Pulau Sayafi
dan Pulau Lewo di sebelah utara. Ada juga hamparan pasir putih indah serta
terumbu karang dan biota laut yang menawan mulai dari gugusan Pulau Sain, Uta,
Yoi dan Pulau Gebe di sebelah barat.
Halmahera
Tengah dibentuk oleh relief-relief yang besar di mana palung-palung oceanis dan
punggung-punggung pegunungan saling berganti sangat mencolok, daerah ini
termasuk cekungan kontinen melanesia.
Wilayah
Kabupaten Halmahera Tengah bertopografi berombak dan bergelombang, agak
mencolok dengan teluk yang besar seperti Teluk Weda. Di Kecamatan Patani dan
Gebe terdapat 5% dataran rendah. Penyebaran wilayah daratan terdiri dari
pulau-pulau vulkanis dan pulau karang dengan beraneka ragam jenis tanah yang
dominan antara lain tanah kompleks, aluvial, podsol, regosol, mediteran,
latosol dan renzina. Halmahera Tengah laksana surga bagi pecinta ekowisata.
Berangkat dari
potensi alam yang penuh pesona itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengembangkan
Pulau Gebe menjadi kawasan wisata bahari, dan diharapkan menjadi salah satu
daya tarik bagi wisatawan berkunjung ke daerah itu.
“Mulai 2013
lalu Pemkab Halmahera Tengah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Pulau
Gebe menjadi kawasan wisata bahari, di antaranya untuk penataan dan pembangunan
berbagai fasilitas penunjang," kata Bupati Halmahera Tengah, Al Yasin Ali.
Pemkab Halteng
juga berupaya mendorong keterlibatan investor dalam pengembangan Pulau Gebe
menjadi kawasan wisata bahari, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemkab.
Al Yasin merasa
optimistis jika Pulau Gebe telah dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari, maka
banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri tertarik berkunjung ke pulau yang
dulunya menjadi daerah tambang nikel PT Aneka Tambang itu.
Optimisme itu
didasarkan pada keindahan alam yang dimiliki Pulau Gebe, terutama pantainya
berpasir putih dan panorama bawah laut di perairan sekitar, yang tidak kalah
menarik bila dibandingkan dengan panorama bawah laut perairan Kepulauan Raja
Ampat, Papua Barat.
"Keragaman
ikan di perairan Pulau Gebe, sesuai hasil penelitian sangat banyak, mencapai
300 jenis atau lebih banyak jika dibandingkan dengan di perairan Raja Ampat,
Papua Barat, yang hanya sekitar 290 jenis," kata Al Yasin.
Tidak hanya
Pulau Gebe yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Halteng juga memiliki
sejumlah obyek wisata lain seperti Goa Bokimamuru yang konon merupakan goa
terpanjang di dunia dan Taman Nasional Ake Tajawa Lolobata yang dihuni ratusan
jenis burung, beberapa di antaranya merupakan brurung endemik Halmahera.
Menurut Bupati Al
Yasin Ali, Pemkab Halteng terus mengupayakan agar wisatawan yang berkunjung di
kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat, dapat melanjutkan perjalanan ke Halmahera
Tengah, mengingat jarak antara Halmahera Tengah dan Raja Ampat relatif berdekatan.
Sejauh ini
Pemkab Halmahera Tengah telah mengembangkan sedikitnya 20 obyek wisata yang
ada. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah 2013-2023, Pemkab Halmahera Tengah telah mewujudkan dan
mengembangkan kawasan pariwisata di air (tirta), alam sungai dan waduk dengan
mendaya-gunakan pesona keindahan alam serta kegiatan sesuai karakteristiknya. Karakteristik
alam pegunungan dan kegiatan budaya berdasarkan sosio kultural masyarakat. Kawasan
Pengembangan Pariwisata Tirta berada di Waduk Kobe Kulo, Air Terjun Moreala dan Air Terjun Batu Putih.
Adapun
rinciannya: Waduk Kobe Kulo sebagai pengembangan kawasan marina, diving, dan
rekreasi air; Air Terjun Moreala sebagai pengembangan kawasan marina, diving,
dan rekreasi air; dan Air Terjun Batu Putih sebagai pengembangan kawasan
marina, diving, dan rekreasi air.
Tabel 7.3 Data Perkembangan Urusan
Pariwisata
Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun
2009-2013
Indikator
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Kontribusi sektor Pariwisata
terhadap PDRB :
|
|||||
a.
Hiburan
dan Rekreasi
|
-
|
-
|
HB 33,49
|
HB 34,75
|
HB 39,01
|
|
|
|
HK 18,75
|
HK 19,34
|
HK 20,66
|
Sumber data : BPS dan PDRB Kab.
Halmahera Tengah,Tahun 2010-2014
Kemudian pengembangan
pariwisata desa kerajinan dan budaya dengan mendaya-gunakan kerajinan dan
budaya berdasarkan sosiokultur masyarakat. Kawasan pengembangannya berada di Desa Nusliko
dan Desa Were. Kebijakan pemanfaatan diarahkan pada peningkatan kualitas, daya
tarik dan pemasaran kerajinan yang meliputi Desa Nusliko dan Desa Were di Kecamatan
Weda; Desa Sagea di Kecamatan Weda Utara; Desa Kobe di Kecamatan Weda Tengah; Desa
Wailegi, Desa Kipae, dan Desa Yeisowo di Kecamatan Patani; dan Desa Umera (Kecamatan
Pulau Gebe).
Di Kecamatan
Weda telah dikembangkan Weda Resort yang lengkap dengan akomodasi penginapan
dan tenaga-tenaga pemandu wisata yang menguasai bidangnya. Mereka siap memandu
para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam bawah laut dan taman burung
yang ada di sekitar wilayah Weda.
Tabel 7.4
Obyek Wisata dan Jarak dari Ibukota Kabupaten di Halmahera Tengah
|
|
||
|
|
|
|
Nama Obyek Wisata
|
Lokasi
|
Jarak dari Ibukota Kabupaten (km)
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
1. Telaga Nusliko
|
Desa Nusliko
|
± 1,5 km
|
|
2. Pantai Nusliko
|
Desa Nusliko
|
± 1,5 km
|
|
3. Pulau Imam (Kuleyefo)
|
Desa Fidi Jaya
|
± 500 m
|
|
4. Pulau Mnaili dan Pulau Yefi
|
Kecamatan Weda
|
± 500 m
|
|
5. Air Terjun Moreala
|
Kecamatan Weda
|
± 2 km
|
|
6. Taman Laut Pasi Gurango dan Pasi
Dua
|
Desa Sagea
|
± 55 km
|
|
7. Gua Boki Moruru
|
Desa Sagea
|
± 59 km
|
|
8. Talaga Legaya Lol
|
Desa Sagea
|
± 56 km
|
|
9. Pantai Bay Wolot
|
Desa Sagea
|
± 57 km
|
|
10. Pulau Mtum Ya
|
Desa Messa
|
± 26 km
|
|
11. Tanjung Ngolopopo
|
Kecamatan Patani
|
± 115 km
|
|
12. Pulau Uta
|
Kecamatan Pulau Gebe
|
± 136 km
|
|
13. Pulau Umera
|
Kecamatan Pulau Gebe
|
± 150 km
|
|
14. Talaga Umyal
|
Kecamatan Patani
|
± 118 km
|
|
15. Pulau Moor
|
Kecamatan Patani
|
± 115 km
|
|
16. Talaga Pulau Yoi
|
Kecamatan Pulau Gebe
|
± 136 km
|
|
17. Pulau Lewo
|
Kecamatan Patani Utara
|
± 118 km
|
|
18. Pantai Sayafi
|
Kecamatan Patani Utara
|
± 118 km
|
|
19. Danau Pulau Moor
|
Kecamatan Patani
|
± 115 km
|
|
20. Pantai Pulau Moor
|
Kecamatan Patani
|
± 115 km
|
|
|
|
|
|
Sumber : Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah
|
|
Weda Resort
yang berada di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah, dan telah operasional sejak
tahun 2011 itu menawarkan diving dan bird watching sebagai produk andalannya.
Ini sangat potensial untuk menarik wisatawan baik lokal ataupun mancanegara
sehingga bisa meningkatkan kontribusi dari sektor pariwisata terhadap total
kegiatan ekonomi di Halmahera Tengah.
C.
Tenaga
Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Tingkat
pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan
angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif, secara otomatis
jumlah angkatan kerja akan bertambah, baik sebagai pekerja maupun sebagai
pencari kerja. Ukuran ketenaga-kerjaan yang dapat digunakan untuk melihat
banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam kategori
angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Secara umum
semakin tinggi TPAK, maka akan semakin baik, khususnya jika kenaikan angka itu
disebabkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan
kerja.
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan
partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi
angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja, yaitu jumlah
penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja
(15 tahun ke atas).
TPAK penduduk
usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2010 mencapai
70,47%. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk setiap seratus orang
penduduk usia kerja yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Tengah, sekitar 70
orang memasuki pasar kerja di tahun tersebut. Angka ini terus meningkat dari
tahun ke tahun, karena makin bertambah terus jumlah penduduk yang memasuki usia
bekerja sementara ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding, sehingga akan
menambah jumlah pengangguran di mana saat ini mencapai 7,02%. Hal ini terlihat
di tahun 2007 angkatan kerja sebesar 65,01 %, naik menjadi 68,4 % di tahun 2008
dan seterusnya tahun 2010 menjadi 70,47 %.
Tabel 7.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2008-2010
TAHUN
|
TPT (TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA)
|
||
LAKI-LAKI
|
PEREMPUAN
|
TOTAL
|
|
2008
|
2,80
|
3,10
|
2,90
|
2010
|
6,43
|
7,61
|
7,02
|
Sumber
data : Sakernas 2008-2010, Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Tengah,
2010
Pengangguran
terbuka adalah : (i) mereka yang sedang mencari pekerjaan, (ii) mereka yang
sedang mempersiapkan usaha baru, (iii) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin dapat pekerjaan (putus asa), dan atau (iv) mereka sudah
mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Sedangkan tingkat pengangguran
terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara pencari kerja (tidak bekerja) atau
penganggur usia ≥ 15 tahun dengan angkatan kerja.
Secara umum
tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2008
adalah sebesar 2,90%, yang terdiri dari TPT laki-laki sebesar 2,8% dan TPT
perempuan sebesar 3,10%. Sedangkan di tahun 2010 terjadi kenaikan menjadi 7,02%
TPT Laki-laki dan 6,43% TPT Penduduk perempuan 7,61%, yang artinya secara
keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 4,12%.
Ukuran lain
untuk melihat fenomena yang sedang menganggur dengan menggunakan ukuran tingkat
setengah menganggur yang dapat memberikan gambaran tentang seberapa banyak
pekerja yang bekerja tidak penuh (paruh waktu), juga secara umum dapat
digunakan untuk melihat tingkat produktivitas penduduk yang bekerja di bawah
batas normal 35 jam dalam sepekan.
Tabel 7.6
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja dan Jam
Kerja
di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 dan 2010
Jumlah
Jam Kerja
|
2008
|
2010
|
||||
Lk
|
Pr
|
Lk
+ Pr
|
Lk
|
Pr
|
Lk+Pr
|
|
≤14
|
2,73
|
4,43
|
3,32
|
4,90
|
15,90
|
8,90
|
15-34
|
27,56
|
53,68
|
36,59
|
22,20
|
53,70
|
33,50
|
≥ 35
|
69,71
|
41,89
|
60,09
|
72,20
|
30,40
|
57,60
|
Jumlah
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
Sumber
data : Sakernas 2008-2010, Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Tengah,
2010
Dari tabel 7.6
dapat dikatakan bahwa tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Halmahera
Tengah tahun 2008 sebesar 39,91% (laki-laki 30,29% dan perempuan sebesar 58,11%).
Dan di tahun 2010 angka setengah pengangguran menjadi 42,40%, di mana laki-laki
sebesar 27,10% dan perempuan 69,90%. Dengan demikian angka penduduk bekerja
tapi tergolong setengah menganggur naik sebesar 2,49%. Kondisi ini perlu
mendapat perhatian karena apabila dikaitkan dengan asumsi bahwa jumlah jam
kerja yang normal akan memberikan taraf penghidupan yang normatif dan sesuai
dengan kebutuhan dasar. Dengan semakin banyaknya penduduk yang bekerja di bawah
jam kerja normal dapat diinterpretasikan jumlah pendapatan menjadi berkurang
dan tingkat kesejahteraan cenderung menurun.
Untuk mengatasi
tingkat pengangguran dan mereka yang bekerja di jam kerja normal, Pemkab
Halmahera Tengah berusaha membangun sektor koperasi dan ekonomi kerakyatan.
Selain itu juga terus memberi kemudahan perizinan usaha.
Koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah
koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.
Indikator
target capaian keberhasilan pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan
menengah di Kabupaten Halmahera Tengah, dapat dilihat sebagaimana data yang
terdapat pada tabel berikut.
Tabel
7.7
Jumlah
Koperasi menurut Jenisnya di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009-2010
Jenis Koperasi
|
Jumlah (unit/total)
|
|
2009
|
2010
|
|
1. Koperasi Unit Desa
|
8
|
8
|
2. Koperasi Pegawai Negeri
|
17
|
17
|
3. Koperasi Produsen
|
16
|
16
|
4. Koperasi Jasa
|
7
|
7
|
5. Koperasi Pertanian
|
16
|
16
|
6. Koperasi Konsumsi
|
7
|
7
|
7. Koperasi Perikanan
|
4
|
4
|
8. Koperasi Angkutan
|
2
|
2
|
9. Koperasi Wanita
|
4
|
4
|
10. Koperasi TKBM
|
1
|
1
|
11. Koperasi Karyawan
|
1
|
1
|
12. Koperasi Simpan Pinjam
|
1
|
1
|
13. Koperasi Serba Usaha
|
3
|
3
|
Jumlah/Total
|
74
|
74
|
Sumber:
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Halmahera Tengah, 2010.
Data pada tabel
7.7 menggambarkan perkembangan jumlah KUD yang pada tahun 2009 dan 2010
sebanyak 8 buah berkurang pada tahun 2011 menjadi 5 buah, Koperasi Wanita
berkurang menjadi 2 pada tahun 2011. Koperasi Pegawai Negeri, KOPKAR, dan
KOPPAS tidak lagi ada pada tahun 2011.
Sementara yang digolongkan sebagai Koperasi lainnya jumlahnya mencapai 27 buah
pada tahun 2011.
Sementara itu,
perkembangan jumlah koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera
Tengah yang telah memiliki surat izin usaha, dapat dilihat sebagaimana data
yang terdapat pada tabel dibawah ini.
Tabel 7.8
Perkembangan
SIUP menurut kecamatan Kabupaten Halmahera Tengah 2010
Kecamatan
|
Klasifikasi
SIUP
|
Jumlah
Total
|
Tenaga
Kerja
|
||
Kecil
|
Menengah
|
Besar
|
|||
Weda
|
55
|
8
|
|
63
|
179
|
Weda Selatan
|
8
|
1
|
1
|
10
|
27
|
Weda Utara
|
3
|
-
|
-
|
3
|
9
|
Weda Tengah
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Pulau Gebe
|
6
|
1
|
-
|
7
|
21
|
Patani
|
5
|
1
|
-
|
6
|
22
|
Patani Utara
|
6
|
4
|
-
|
10
|
32
|
Patani Barat
|
1
|
1
|
-
|
2
|
8
|
Patani Timur
|
2
|
2
|
-
|
4
|
5
|
Weda Timur
|
3
|
1
|
-
|
4
|
6
|
Halmahera
Tengah
|
89
|
19
|
1
|
109
|
309
|
Sumber data : Kab.
Halmahera Tengah Dalam Angka 2011
Kemudahan
perizinan usaha juga berimplikasi pada masuknya Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah investor PMDN/PMA dihitung
dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya
investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu
periode tahun pengamatan. Capaian
indikator kinerja untuk pelayanan urusan penanaman modal sepanjang kurun waktu
tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada masing-masing indikator ditunjukkan
pada tabel berikut:
Tabel 7.9
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014
No
|
Uraian
|
Tahun
|
||||
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
||
1
|
Jumlah investor di
Kabupaten Halmahera Tengah
|
2
|
8
|
40
|
40
|
38
|
2
|
Jumlah Nilai
Investasi (Rp)
|
-
|
-
|
|
|
698.000.000
|
3
|
Rasio Daya Serap
Tenaga Kerja
|
-
|
|
|
|
67,16
|
Sumber
data : BPS Kab. Halmahera Tengah, Tahun 2009-2012.
D.
Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia
Dalam upaya
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan, tiga
aspek penting menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, masing-masing
peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan
kemampuan ekonomi (daya beli) seluruh komponen masyarakat. Tingkat pendidikan
dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu memperoleh
prioritas utama dalam peningkatan kualitas SDM. Tingkat pendidikan dan
kesehatan penduduk yang tinggi akan sangat menentukan kemampuan untuk menyerap
dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitan dengan
teknologi maupun kelembagaan yang penting dalam usaha meningkatkan tingkat
kesejahteraan penduduk itu sendiri. Dan semuanya bermuara pada aktivitas
perekonomian yang maju. Sebab itu, dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi perlu
pula dilakukan pembangunan kualitas manusia, termasuk dalam konteks ekonomi
daerah.
Bupati Al Yasin
Ali menyadari benar bahwa kebijakan pembangunan yang tidak mendorong
peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan
tertinggal dibandingkaan daerah-daerah lain. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan wujud dari komitmen tujuan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan
bangsa, memajukan kesejahteraan umum mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Agar keberhasilan peningkatan pembangunan menyentuh sasaran dan terkorelasi terhadap
upaya peningkatan kualitas hidup manusia maka diperlukan pengukuran dengan IPM.
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur
tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status
kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang
dan sehat yang diukur dengan Indeks Kesehatan (IK), pengetahuan dan ketrampilan
yang diukur dengan Indeks Pendidikan, serta akses terhadap sumber daya yang
dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak yang diukur dengan Indeks
Daya Beli (IDB). Indikator dampak sebagai komponen yang dibutuhkan dalam
perhitungan IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Pencapaian pendidikan yang
diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah, serta
pengeluaran konsumsi per kapita.
Selama
kepemimpinannya, Bupati Al Yasin Ali telah menggelontorkan sejumlah program
pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasilnya, IPM di
Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
mengalami peningkatan relatif bagus. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 7.10
Perkembangan
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2008-2012
No
|
Uraian
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
1
|
Indeks Kesehatan (IK)
|
67,98
|
66,18
|
73,70
|
75,65
|
77,23
|
2
|
Indeks Pendidikan (IP)
|
96,70
|
96,75
|
96,79
|
96,84
|
96,91
|
3
|
Indeks Daya Beli (IDB)
|
|
598.19.000
Perkapita/Bln
|
599,03
Perkapita/Bln
|
602,12
|
603,74
|
4
|
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
|
68,18
|
68,67
|
69,13
|
69,60
|
70,03
|
Sumber data : Kab. Halteng Dalam Angka, Tahun
2009-2013.
Hal penting
dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah keaktifan
Posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan oleh Posyandu akan memberikan
tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Sebagai langkah nyata
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam meningkatkan kapasitas para kader
pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang
dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan
untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat.
Indikator
keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten
Halmahera Tengah sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013,
dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) Rata-rata Jumlah
Kelompok Binaan Lembaga Pemberda yaan Masyarakat (LPM); (ii) Rata-rata Jumlah
Kelompok Binaan PKK; (iii) Jumlah PKK Aktif; (iv) Jumlah Posyandu Aktif; dan
(v) Swadaya Masyarakat Terha dap Program Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana data yang terdapat pada tabel berikut.
Tabel
7.11
Perkembangan Capaian
Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009 – 2013
No
|
Uraian
|
Tahun
|
||||
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
||
1
|
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)
|
21
|
21
|
25
|
31
|
36
|
2
|
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
|
93
|
104
|
185
|
149
|
149
|
3
|
Jumlah PKK Aktif (orang)
|
2.184
|
2.285
|
2.285
|
2.294
|
2.307
|
4
|
Jumlah Posyandu Aktif
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
5
|
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Sumber data : BPS Kab.
Halmahera Tengah, Tahun 2010-2014.
E.
Energi
dan Sumber Daya Mineral
Perut bumi
Halmahera Tengah kaya sumber daya mineral seperti Nikel, Cromit, Emas, Asbes,
Pasir Besi, Pasir Kuarsa, Batubara, Batu Kapur dan Batu Mulia. Pemkab Halmahera
Tengah terus berusaha mengajak investor untuk mengelola kekayaan alam tersebut
secara baik agar mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan buat warga rakyat
Halmahera Tengah.
Mineral logam
berupa Bijih Nikel dan Cromit dapat dijumpai di daratan Pulau Gebe dan Pulau
Fau, Kecamatan Pulau Gebe. Kedua jenis mineral logam tersebut sudah diolah dan
diekspor ke luar negeri. Bahkan, untuk kelangsungan kegiatan perusahaan telah dibangun
Pabrik Pengolahan Bijih Nikel (Smelter). Pembangunan Smelter tersebut terdiri
dari empat tungku besar dan satu tungku mini, di mana dua tungku besar sudah
dapat berproduksi dan lainnya masih terus dikerjakan. Mampu menyerap tenaga
kerja rata-rata per tungku sebanyak 150 orang. Dengan adanya smelter, tambang
nikel di Pulau Gebe dapat beroperasi kembali sebagai penyedia bahan baku utama
smelter dan ikut menyerap tenaga kerja lokal yang cukup banyak.
Selain bahan
baku utama bijih nikel, juga dibutuhkan mineral batubara dan batu kapur sebagai
bahan campuran dalam proses peleburan bijih nikel di pabrik.
Bijih Nikel
juga ditemukan di daratan Halmahera Tengah, di sekitar Pegunungan Damuli,
Kecamatan Patani Timur; di wilayah Kampumg Yeisowo Kecamatan Patani, di
Perbukitan wilayah Desa Sibenpopo Kecamatan Patani Barat, di wilayah Desa Sagea
Kecamatan Weda Utara, di sebagian besar wilayah Desa Lelilef Kecamatan Weda
Tengah dan Pulau Sayafi Kecamatan Patani Utara. Dari struktur geologinya
diperkirakan penyebaran bijih nikel ini dapat pula ditemukan di sekitar wilayah
Kecamatan Weda Timur.
Mineral
Batubara dapat ditemukan di sekitar Pegunungan Damuli, penyebarannya mencakup
wilayah Kecamatan Patani Timur dan Patani Barat. Selain itu terdapat
mineral-mineral lainnya seperti emas, pasir besi, batu kapur dan batu mulia.
Mineral logam
lainnya seperti Asbes terdapat di wilayah Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah.
Dan pasir kwarsa ditemukan di wilayah Desa Gemia, Kecamatan Patani Utara.
Pemkab
Halmahera berusaha mengoptimalkan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
tersebut. Keberhasilan capaian target kinerja urusan energi dan sumberdaya
mineral di Kabupaten Halmahera Tengah sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel berikut
ini.
Tabel 7.12
Data Perkembangan Urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009-2013
Indikator
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Kontribusi sektor Pertambangan
terhadap PDRB :
|
|||||
a.
Minyak
& Gas Bumi
|
|
|
HB 0,00
|
HB 0,00
|
HB 0
|
|
|
|
HK 0,00
|
HK 0,00
|
HK 0
|
b.
Pertambangan
tanpa Migas
|
|
|
HB 77.297,51
|
HB 93.002,18
|
HB 102.553,99
|
|
|
|
HK 24.550,48
|
HK 27.220,79
|
HK 29.530,31
|
c.
Penggalian
|
|
|
HB 4.604,31
|
HB 5.049,25
|
HB 5.436,70
|
|
|
|
HK 1.995,16
|
HK 2.106,89
|
HK 2.221,01
|
Sumber data : BPS dan PDRB Kab.
Halmahera Tengah, Tahu 2010-2014.
F.
Kelautan,
Kehutanan dan Pertanian
Kabupaten
Halmahera Tengah tidak hanya kaya sumber daya mineral di darat. Lautan wilayah
kabupaten beribukota di Weda ini pun sangat kaya sumber daya kelautan dan
perikanan, antara lain ikan, udang, teripang, kerang dan beraneka ragam ikan
hias, serta sumber kelautan lainya yang bernilai ekonomis tinggi. Sebab itu, Bupati
Al Yasin Ali berusaha sektor kelautan ini menjadi pilihan prioritas
pembangunan.
Keberhasilan
capaian target kinerja urusan kelautan dan perikanan sepanjang kurun waktu
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Halmahera Tengah digambarkan
pada data dalam tabel berikut.
Tabel 7.13
Data Perkembangan Urusan Kelautan Perikanan
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun
2009-2013
Indikator
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Kontribusi sub Sektor Perikanan
terhadap PDRB :
|
|||||
Perikanan
|
-
|
-
|
HB 25.215,88
|
HB 27.797,41
|
HB 32.111,78
|
|
|
|
HK 12.080,36
|
HK 12.559,56
|
HK 13.280,59
|
Sumber data : BPS dan PDRB Kab. Halmahera Tengah, Tahun 2010-2014
Hutan di
wilayah Kabupaten Halmahera Tengah pun sangat potensial. Berbagai sumber daya
kehutanan seperti kayu, rotan, damar, tanaman hias dan bebagai jenis hewan yang
dapat dikomsumsi dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sebagai sumber daya alam,
hutan memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan
sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari
total hamparan darat. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Indikator keberhasilan capaian target pelaksanaan urusan kehutanan dapat diukur
melalui indikator (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan
kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.
Data dan
informasi tentang (i) rehabilitasi hutan
dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor
kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera
Tengah sepanjang kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, tampak
sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel
7.14
Data Perkembangan Urusan Kehutanan Kabupaten
Halmahera Tengah 2009 – 2013
No.
|
Uraian
|
Tahun (Ha)
|
||||
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
||
1
|
Rehabilitasi
hutan dan lahan kritis
|
-
|
6.408
|
6.186
|
6.462
|
4.015
|
2
|
Kerusakan
Kawasan Hutan
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
3
|
Kontribusi
Sektor Kehuta nan Terhadap PDRB
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Sumber data : BPS dan PDRB Kab. Halmahera Tengah,Tahun 2010-2014.
Sampai tahun
2013, terdapat 3123 rumah tangga usaha pertanian tanaman pangan. Sebuah jumlah
rumah tangga penduduk Kabupaten Halmahera Tengah yang relatif besar tentu.
Karena itu, Bupati Al Yasin Ali cukup serius menjadikan sektor pertanian pangan
sebagai sebuah prioritas. Keseriusan itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara
Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, BP4K Kabupaten Halmahera Tengah dan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Maluku Utara untuk
meningkatkan produktivitas padi sawah. Cukup banyak teknologi yang diintroduksi
di Kabupaten Halmahera Tengah, antara lain benih padi varietas inpari 18, tanam
jajar legowo, pemupukan berimbang dan penanganan OPT ramah lingkungan.
Hasilnya, pada musim panen 2014, produksi padi varietas inpari 18 mencapai 7,1
ton/ha GKP (Gabah Kering Panen) lebih tinggi dari varietas lokal yang hanya 3
ton/ ha GKP. Hal yang sungguh menggembirakan.
Secara garis
besar, keberhasilan capaian target kinerja urusan pertanian sepanjang kurun
waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Halmahera Tengah dapat
digambarkan dalam tabel berikut.
Tabel 7.15
Data Perkembangan Urusan
Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008-2012
Indikator
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB :
|
|
|
|
|
|
a. Tanaman Bahan Makanan
|
|
|
HB 42.634,45
|
HB 48.122,91
|
HB 54.994,24
|
|
|
|
HK 28.213,49
|
HK 29.461,16
|
HK 31.333,95
|
b. Tanaman Perkebunan
|
|
|
HB 67.389,16
|
HB 75.917,83
|
HB 85.180,29
|
|
|
|
HK 45.287,34
|
HK 46.646,79
|
HK 48.522,99
|
c. Kontribusi sub Sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya terhadap PDRB :
|
-
|
-
|
HB 14.592,06
|
HB 15.341,41
|
HB 16.505,39
|
|
-
|
-
|
HK 7.145,15
|
HK 7.186,10
|
HK 7.285,21
|
Sumber
data : BPS dan PDRB Kab. Halmahera Tengah, 2012
Berbagai
hasilpembangunan telah ditorehkan oleh Bupati Al Yasin Ali. Siapa pun yang
kelak memimpin Kabupaten Halmahera Tengah tinggal melanjutkan dan memperkuat
apa yang telah dirasakan oleh rakyat. (*)
Komentar
Posting Komentar