Noda-noda Demokrasi



Sebuah pekerjaan menghampar di laptop seorang kawan. Yakni, menulis buku berjudul “Aku Orang Suku X”. Isinya sederhana saja, antara lain cerita kepala suku dalam untaian historis, peran kepala suku di era otonomi daerah, mencari pemimpin ideal dari Suku X, dan suara hati pada kepala sub-Suku X. Di dalam penulisan ihwal mencari pemimpin ideal dari Suku X disisipkan profil perjalanan karir salah seorang yang hendak digadang-gadang maju ke Pilkada 2017. Dan dalam penulisan tentang suara kepala sub-suku diupayakan gambaran suara para kepala sub-suku mengerucut ke sosok yang diprofilkan yang tak lain lain adalah isteri kepala daerah petahana.
Penulisan buku ini pun tak terlalu banyak menguras pikiran. Untuk pengumpulan data, sang kepala daerah petahana cukup mengundang para kepala sub-suku yang ada di wilayahnya ke rumah dinas. Lalu, si penulis buku diminta mewawancarai para kepala sub-suku yang jumlahnya 50-an orang. Di tengah suasana masyarakat yang masih kental patriarkal, atas nama perintah orang nomor satu, 50 orang kepala sub-suku pun patuh dan memenuhi undangan sang kepala daerah. Satu per satu mereka diwawancara dengan poin utama, menyuarakan sisi kelebihan profil titipan kepala daerah petahana. Lengkap sudah pengumpulan data suara yang siap dituangkan dalam penulisan buku.
Tak banyak keluar duit. Cukup menjamu 50 orang dengan gaya sajian prasmanan makan siang dan makan malam –karena ada yang harus menunggu giliran ditanyai sampai malam hari. Dengan jumlah rakyat pemilik hak pilih yang tidak terlalu banyak, buku itu cukup dicetak tak lebih dari 5.000 eksemplar. Tidak sampai Rp50 juta keluar buat ongkos cetak dan sebar buku.
Berhasilkah upaya kepala daerah itu mendorong isterinya mengantikan dirinya yang tak boleh lagi mencalonkan lantaran dua dua periode menjabat? Hanya waktu yang akan menjawab.
Dari catatan sepintas berbagai sumber, sejak 2010 lalu terdapat beberapa isteri kepala daerah petahana yang berhasil memenangi Pilkada. Tercatat antara lain Widya Kandi Susanti yang berhasil menjadi Bupati Kendal (Jawa Tengah), Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo, Jawa Timur), Hj. Sri Suryawidati (Bupati Bantul, DIY), dan Anna Sophanah (Bupati Indramayu, Jawa Barat). Memang tidak semuanya berhasil, yang gagal pun ada, di antaranya  Titik Suprapti (isteri Bambang Riyanto, Bupati Sukoharjo 2005-2010) dan Aida Zulaikha (isteri Gubernur Riau Kepulauan Ismeth Abdullah 2005-2010).
Banyak cara dilakukan oleh para elit daerah untuk melanggengkan singgasana kekuasaannya. Mulai dari upaya menggiring angin yang cukup menghabiskan puluhan juta rupiah, serangan fajar yang nyaris tak terdeteksi auditor, sampai ongkos buat membeli “perahu politik” untuk maju pencalonan yang mencapai miliaran rupiah. Dan, terlepas dari persoalan kosa kata yang digunakan, inilah embrio demokrasi kriminal bersemi di negeri tercinta Indonesia. Sebuah demokrasi, yang menurut seorang Indonesianis Jeffrey Winters, di mana demokrasinya bergerak maju namun penegakan keadilan-hukumnya lemah dan etika para pemimpin berada di titik nadir. Demokrasi pun penuh noda. (Budi N. Soemardji, orang pinggiran Bekasi)       
   

  

Komentar