* EMPAT
Seorang
pemimpin yang gagal menyelesaikan perubahan adalah sama dengan mahasiswa yang
tak pernah diwisuda.
J.S. Black dan H.B.
Gregersen, Konsultan SDM
BALIKPAPAN,
September 2014. Tonggak penting untuk menandai peresmian
beberapa proyek MP3EI tahap dua di Kalimantan Timur begitu tampak pada kemegahan
dan kecanggihan Bandar Udara (Bandara) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan
Balikpapan --nama baru Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan, di sini lah Presiden RI
(2004-2009, 2009-2014) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan secara
simbolik berbagai proyek MP3EI Kalimantan Timur pada tanggal 15 September 2014.
Dalam peresmian tersebut Presiden SBY menanda-tangani prasasti yang disaksikan sejumlah
pejabat di masa itu antara lain oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri
Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak,
dan Presiden Direktur PT Angkasa Pura I (Persero) Tommy Soetomo.
"Terminal baru
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ini sebenarnya telah
beroperasi sejak 22 Maret 2014 lalu. Sebelum pengembangan, bandara kebanggaan warga
masyarakat Kalimantan Timur ini telah mengalami lack of capacity. Dengan kapasitas hanya 1,7 juta penumpang per
tahun, bandara ini telah melayani 7,1 juta penumpang di tahun 2013, tumbuh 16%
dibanding tahun 2012 yang berjumlah 6,4 juta penumpang," jelas Tommy Soetomo.
Terminal baru yang
mengusung konsep modern eco-airport
ini diharapkan mampu menampung 15 juta penumpang per tahun. Selain itu,
terminal ini dilengkapi dengan fasilitas 11 unit garbarata, 76 buah konter check-in, dan 8 unit conveyor. Hal yang utama adalah
pengaplikasian Airport Operation Database (AODB) serta teknologi hold baggage screening (HBS) level 4
yang canggih. Selain itu disediakan pula gedung parkir empat lantai yang mampu
menampung hingga 2.300 unit kendaraan.
"Jika kita berjalan
ke dalam terminal, terdapat penggunaan tanaman hidup untuk dijadikan taman di
berbagai sudut ruangan. Penerapan manajemen energi juga dilakukan dengan
pemanfaatan sinar matahari untuk pencahayaan. Selain itu, konsep eco building pun diterapkan dengan
penggunaan LED (Light Emiting Diode)
serta recycling water," terang
Tommy Soetomo lebih lanjut.
Dengan luasan terminal
mencapai 110.000 meter persegi, area komersial seluas 33.000 meter persegi,
serta apron seluas 140.900 meter persegi, menjadikan bandara ini sebagai
gerbang udara terbesar dan termegah di kawasan timur Indonesia. "Selain
itu, bandara ini juga merupakan bandara pertama di Indonesia yang dilengkapi boutique mall. Pengunjung diperbolehkan
masuk ke dalam gedung terminal, termasuk area konter check-in. Hal ini akan menciptakan pengalaman yang unik di dalam
bandara bagi para pengunjung, sekaligus sebagai upaya kami dalam meningkatkan level of service kepada pengguna jasa
bandara," ujar Tommy. Pembangunan bandara ini menelan biaya sekitar Rp2,05
triliun.
“Transportasi diharapkan
menjadi penggerak perekonomian di kawasan Timur. Hampir pasti, ke depan semua
kebutuhan layanan pada semua sektor transportasi akan meningkat,” kata Presiden
SBY dalam sambutan sebelum menanda-tangani prasasti peresmian 12 proyek MP3EI
di Kaltim pada pertengahan September 2014 tersebut.
Presiden SBY menyambut
baik penamaan bandara dengan mengusung nama Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Menurut SBY, pemberian nama ini merupakan penghargaan atas jasa seorang
pahlawan dari Kalimantan yang memang sudah sepatutnya tidak dilupakan oleh warga
masyarakat Kaltim sendiri.
“Kita hormati salah satu
tokoh besar di negeri kita, Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Sebagai bentuk
penghormatan pada senior pendahulu, kita mengabadikannya sebagai nama bandara
di sini,” ujar SBY.
Sedikit gambaran tentang sosok
Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Dia memerintah di tahun 1850 hingga 1899 Masehi.
Bergelar Al Adil Khalifatul Amirul Mukminin Kartanegara ing Martadipura ke-17,
Sultan Aji dikenal memiliki andil dalam kemajuan Kaltimantan melalui kerajaan
Kutai di masa pemerintahan Hindia Belanda.
Gubernur Kaltim Awang
Faroek menerangkan bahwa perekonomian masyarakat Kalimantan di bawah
kepemimpinan Sultan Aji Muhammad Sulaiman mulai hidup. Di masa pemerintahan Sultan
Aji itu juga hadir lapangan udara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di
Kalimantan. “Dia (Sultan Aji Muhammad Sulaiman) pula yang menghapus perbudakan
di Kalimantan Timur ini,” kata Awang.
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur pun melengkapi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dengan gedung
VVIP dan VIP Pemprov Kaltim. Pembangunan Gedung VVIP yang dibiayai menggunakan
“duit” APBD Kaltim sebesar Rp 35 miliar itu dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan bagi tamu VVIP yang berkunjung ke Kaltim. Hal tersebut untuk
memberikan kenyamanan agar kualitas pelayanannya sesuai standar VVIP.
A.
Dari
Infrastruktur Sampai Pengembangan SDM
Proyek-proyek MP3EI –baik
tahap pertama maun tahap kedua—dapat dikatakan sudah relatif lengkap sebagai
upaya untuk membawa Kalimantan Timur bangkit mengejar ketertinggalannya dari
daerah-daerah lain. Hal ini dapat kita lihat secara agak lengkap berikut:
Peningkatan
Tiga Bandara. Masih seputar infrastruktur buat
kelancaran transportasi, turut pula diresmikan tiga bandara di wilayah
perbatasan Kaltim dengan Malaysia bagian timur. Ketiga bandara tersebut masing-masing
Bandara Yuvai Semaring atau Long Bawan di Kabupaten Nunukan, Bandara Long Apung
di Kabupaten Malinau, dan Bandara Datah Dawai di Kabupaten Kutai Barat.
Tiga bandara tersebut memperoleh
pendanaan mencapai Rp400 miliar yang dialokasikan melalui sistem kontrak tahun
jamak APBD Provinsi Kaltim mulai 2012 hingga 2013. Rinciannya: Bandara Yuvai
Semaring Long Bawan mendapat alokasi Rp120 miliar, kemudian sebesar Rp130
miliar untuk Bandara Long Apung, dan yang Rp150 miliar untuk Bandara Datah
Dawai.
Peningkatan panjang
landasan pacu pada tiga bandara di tiga kabupaten dalam kawasan perbatasan itu
dilakukan hingga mencapai panjang 1.600 meter dengan lebar 30 meter. Kondisi pada
tahun 2012, landasan pacu Bandara Yuvai Semaring Long Bawan memiliki panjang 900
meter dengan lebar 23 meter berkonstruksi aspal kolakan. Kemudian panjang 840
meter dan lebar 23 meter dengan konstruksi aspal kolakan untuk landasan pacu
Bandara Long Apung. Dan panjang 750 meter dengan lebar 23 meter kondisi fisik
aspal kolakan pada landasan pacu Bandara Datah Dawai.
Setelah ditingkatkan, pada
2013 tiga Bandara tersebut memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter dan
lebar 30 meter, sehingga minimal pesawat jenis Hercules sudah bisa mendarat.
Secara otomatis,
peningkatan landasan pacu tersebut akan meningkatkan intensitas penerbangan di
tiga kawasan perbatasan itu sehingga persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi
penghambat pertumbuhan ekonomi, secara perlahan dapat dipecahkan. Terutama di
Bandara Long Bawan, kini sudah dilayani oleh maskapai MAF Indonesia dengan tujuan Tarakan; lalu Susi Air dengan rute Malinau, Nunukan, Tanjung Selor, dan Tarakan.
Untuk pembangunan Bandara
Datah Dawai dilakukan bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat melalui Operasi
Bhakti Kartika Jaya. “Kondisi medan untuk menuju lokasi pembangunan Bandara
Datah Dawai memang rumit, karenanya kerjasama dengan TNI dalam membangun
perbatasan merupakan kebijakan tepat. Dengan kemampuan TNI dan dukungan dana
yang ada, maka akhir 2015, Bandara Datah Dawai bisa dirampungkan. Bisa didarati
pesawat berbadan lebar jenis Hercules milik TNI untuk mengangkut sembilan bahan
pokok keperluan warga masyarakat sekitar,” ungkap Kepala Dishub Kaltim H.
Zairin Zain.
Peningkatan dan pembangunan
ketiga bandara tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan
keutuhan NKRI di wilayah pedalaman dan perbatasan dengan Malaysia bagian timur.
"Selama ini bahan kebutuhan pokok dan berbagai jenis barang lain yang
diperlukan warga di kawasan perbatasan harganya sangat tinggi, sehingga daya
beli masyarakat relatif rendah," kata Kepala Dinas Perhubungan Kaltim
Zairin Zain.
Untuk harga semen
misalnya, bisa mencapai Rp300 ribu per sak, padahal di daerah perkotaan hanya
sekitar Rp65.000 per sak. Kemudian harga bensin sebesar Rp40 ribu per liter, sementara
di perkotaan cuma pada kisaran Rp8.500 hingga Rp10.000 per liter. Hal ini
terjadi karena sulitnya barang-barang tersebut bisa sampai ke lokasi
perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil di Kaltim.
Sedangkan barang barang
tersebut sulit masuk ke daerah itu lantaran keterbatasan angkutan pesawat
akibat kondisi Bandara dan landasan pacu yang relatif pendek, sehingga hanya
pesawat-pesawat berbadan kecil yang dapat mendarat dan hanya mampu mengangkut
sedikit barang. Dengan selesainya peningkatan perpanjangan landasan pacu ketiga
bandara itu diharapkan kendala transpotasi bisa diatasi.
Melewati
Masa Krisis Listrik. Krisis pasokan listrik
di negeri ini sering terjadi, tak terkecuali di wilayah Provinsi Kalimantan
Timur (Kaltim), sehingga sangat mengganggu banyak sektor kehidupan warga masyarakat.
Eksesnya, pembangunan pun terhambat, keterbelakangan lamban dientaskan dan
kesejahteraan rakyat juga semakin jauh dari kata terwujud.
Begitu pentingnya pasokan
listrik bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, akhirnya menjadi salah
satu prioritas yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah
kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak. Guna mengatasi krisis listrik,
Pemprov Kaltim terus berjuang agar Sumber Daya Alam (SDA), terutama batubara,
yang ada di Kaltim dapat dimanfaatkan untuk tenaga pembangkit listrik.
“Sekarang sedang
diperjuangkan bagaimana agar produksi batubara yang per tahunnya mencapai 140
juta metrik ton itu bisa dimanfaatkan, terutama untuk pembangkit listrik.
Karena sekarang ini hanya sekitar 0,02 persen yang digunakan untuk daerah,”
kata Awang Faroek.
Sebelum 2009, Kaltim
mengalami kekurangan daya listrik sehingga sering dilakukan pemadaman bergilir.
Sejak 2009 wilayah ini mendapatkan tambahan daya listrik. Penambahan daya
berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Embalut di Kabupaten Kutai
Kertanegara yang dikelola PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) dan telah diresmikan
Presiden SBY pada medio September 2014 lalu. Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) berkekuatan 60 Megawatt (MW) itu dibangun untuk mendukung kekuatan
pembangkit yang telah beroperasi sejak 2008 dengan kapasitas 2x25 MW.
Dengan pembangkit baru
yang menggunakan mesin utama boiler dari Shanghai Boiler China, turbin bermerek
Dongfang Steam Turbin dan menggunakan Dongfang Generator buatan China
diharapkan total dukungan listrik yang dapat dialirkan ke Sistem Mahakam secara
keseluruhan nantinya berkapasitas 110 MW.
PLTU ekspansi ini
dikerjakan dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU)
yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:
845-12/20/600.3/2011 tanggal 22 Desember 2011. UKL-UPL sudah disetujui oleh
BAPEDALDA Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: 660.1/58/B.I.1/UKL-UPL/BLHD/IX/2011,
tanggal 28 September 2011.
Telah diperoleh
persetujuan harga beli tenaga listrik PLTU Embalut oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan surat Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor: 7152/26/MEM.L/2011, tanggal 28 November 2011. Penanda-tanganan
Power Purchase Agreement (PPA) antara
PT PLN (Persero) dan PT Cahaya Fajar Kaltim telah dilaksanakan pada 31 Januari
2014 dan berlaku selama 25 tahun.
Operasional pembangkit listrik ini di masa depan sangat bergantung pada
pasokan batubara sebagai bahan baku utama penggerak mesin boiler.
Selain PLTU Embalut,
pasokan listrik di wilayah Kaltim semakin meningkat berkat kehadiran Pembangkit
Listrik Tenaga Gas (PLTG) Peaking berkekuatan 2x60 MW yang berlokasi tidak terlalu
jauh dari PLTU Embalut. PLTG yang dibangun oleh PT PLN dan juga diresmikan
Presiden SBY menjelang akhir masa pengabdiannya itu telah terhubung dengan
Sistem Mahakam sehingga secara langsung sudah memberikan kontribusi buat memenuhi
kebutuhan listrik masyarakat. Sesuai namanya, peaking (memuncak), PLTG ini memang disiapkan untuk memberikan
dukungan di Sistem Mahakam pada jam-jam puncak pemakaian listrik warga masyarakat.
"PLTG Peaking sudah
masuk dalam Sistem Mahakam sejak Januari 2014 dan PLTU Embalut terhitung pada
15 Agustus lalu sudah masuk CoD atau commercial
of date. Jadi daya mampu sudah mencapai 470 MW dan beban puncak 375 MW, dan
tidak ada lagi pemadaman karena defisit," kata General Manager PLN
Kaltim-Kaltara Machnizon Masri.
Untuk menjaga kondisi
kelistrikan saat ini, jelas Machnizon, sementara waktu PLN tidak menerima
pemasangan sambungan baru, terutama permintaan daya dalam jumlah besar.
Pemasangan baru akan dilayani setelah daya mampu bertambah dengan masuknya PLTG
Senipah yang berkekuatan 2x41 MW.
"Kondisi ini
sementara bisa bertahan karena untuk konsumen baru yang daya besar baru bisa dilayani setelah Senipah
masuk (dalam Sistem Mahakam)," ujar Machnizon.
Pada akhir September 2013,
PLTG Senipah sudah dapat beroperasi dan mampu mengatasi permintaan sambungan
baru. Machnizon mengakui, daftar tunggu permintaan sambungan baru mencapai 250
MW, terutama untuk daya besar. Sebagian besar permintaan sambungan baru itu
bisa direalisasikan pada tahun 2015, merujuk pada pembangunan apartemen dan
hunian dari pihak pengembang yang masih berjalan saat ini.
Tahun 2014, tegas
Machnizon, kemungkinan bisa melayani permintaan sambungan baru berkisar 50 MW
saja. Selain itu, PLN juga masih menanti beroperasinya PLTU Teluk Balikpapan berkekuatan
2x110 MW yang ditargetkan pada akhir 2014, atau paling lambat awal tahun 2015.
Dengan beroperasinya PLTG
Senipah, kata Machnizon, listrik di Sistem Mahakam yang mencakup wilayah
Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara akan surplus 150 MW. Operasional
PLTG tersebut juga akan berlangsung secara penuh, tanpa melalui tahapan-tahapan
lagi.
"Sejauh ini nggak ada kendala. Sekarang engine-nya sudah hidup dan sedang
menjalani beberapa tes. Setelah itu baru mulai masuk ke PLN melalui sistem
kelistrikan Mahakam," terangnya.
Sebagaimana diketahui,
PLTG Senipah yang juga turut diresmikan oleh Presiden SBY pada September 2014
itu memiliki dua power block dengan
mesin LM 6000 PG GE, yang diproyeksikan menyediakan daya mampu sebesar 2x41 MW.
Gardu induk ini dihubungkan sampai ke wilayah Manggar dan Karang Joang dengan
pendirian 131 menara.
PLTG Senipah akan
mendapat suplai gas dari Total E&P Indonesie sebesar 20 MMscfd. Pembangunan
PLTG Senipah menelan investasi Rp1,3 triliun, sudah termasuk untuk ongkos pembebasan
lahan. Adapun sumber dana tersebut berasal dari kredit Bank BNI sebesar 70
persen dan owner (PT Kartanegara
Energi Perkasa, PT Toba Sejahtera & Perusda Kukar) sebesar 30 persen.
Kontrak kerjasama dengan PLN akan berjalan selama 25 tahun.
Memanfaatkan
Potensi Sawit. Kekuatan pasokan listrik di wilayah
Kaltim semakin bertambah dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas. Dua
unit reaktor Pembangkit Listrik Biogas PT Rea Kaltim Plantations (Reakap) di
Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan yang terbesar
se-Asia Tenggara. Bahkan, United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)-- yang berada di bawah otoritas badan PBB atau United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED)-- mengklaim paling ramah
lingkungan.
Setiap triwulan, anggota
pengawas UNFCCC atau konvensi kerjasama negara anggota PBB tentang perubahan
iklim rutin mengunjungi dua unit rektor biogas di Kecamatan Kembang Janggut (Kukar)
tersebut.
Kedua unit reaktor itu,
satu berada di Desa Muai dengan nama Reaktor Cakra dan satu lagi bernama Reaktor
Perdana di Desa Pulau Pinang. Kapasitas terpasang masing-masing reaktor saat
ini sebesar 2 megawatt. Sementara kapasitas puncak yang mampu dihasilkan
mencapai hingga 4 megawatt tenaga listrik per unit.
Menurut Biogas Power
Plant Project Manajer Pung Andita, Reaktor Perdana dan Reaktor Cakra
dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik --terutama dalam mengoperasikan pabrik
pengolahan minyak sawit atau CPO. “Termasuk pasokan listrik penerangan jalan,
perumahan karyawan dan fasilitas perusahaan lainnya,” ujarnya.
Dari kapasitas terpasang
saat ini berarti ada kelebihan daya listrik sekitar 1 megawatt. Biogas yang dipakai
buat menggerakkan mesin penghasil listrik adalah limbah dari hasil proses pengolahan biji
sawit menjadi CPO. Limbahnya ramah lingkungan sehingga gas yang dihasilkan pun
ramah lingkungan.
Dijelaskan Pung Andita,
proses membuat biogas pertama dilakukan penampung cairan limbah CPO ke dalam
tangki mixer. Setelah itu cairan
tersebut disalurkan ke kolam berukuran 200 x 100 meter dengan kedalaman 10
meter. Kemudian kolam ditutup terpal agar uap berupa biogas tidak ke luar.
Tekanan uap dari kolam mampu menggelembungkan terpal penutup kolam dengan
ketinggian 5 hingga 10 meter dari bibir kolam. Untuk mengurangi tekanan di
kolam yang tetutup terpal tersebut, Biogas
disalurkan melalui pipa ke mesin pembangkit listrik sebagai bahan
bakarnya.
Mengenai pemanfaatan
limbah sawit, pada Juli 2013, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah
menyurati seluruh bupati/wali kota untuk mendukung pembangunan pembangkit
listrik dari limbah cair sawit atau palm
oil mill effluent (POME). Kemudian Mei 2014 ditindak-lanjuti dengan penanda-tanganan
nota kesepahaman atau MoU bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), PLN,
dan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammeenarbeit (GIZ) --lembaga
pemerintah Jerman yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan sumber daya.
"Semua daerah yang
memiliki potensi kelapa sawit sepanjang mau mengembangkan, pembuatan FS (feasibility study/studi kelayakan)-nya
dibantu GIZ," tutur Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)
Kaltim Amrullah. Menurut pria berkacamata ini, pemerintah pusat sangat mendukung
program ketenaga-listrikan dengan pemanfaatan energi terbarukan.
Di Kaltim, sejauh ini
telah dilakukan oleh PT Daya Lestari di Talisayan, Kabupaten Berau, dengan
sumber energi biomassa sawit. Rencananya menghasilkan daya 4 MW.
"(Beroperasi) bertahap dari 2016 sampai 2020. Nantinya bekerja sama dengan
PLN," imbuh dia. Selepas dibangun investor, PLN akan membeli energi
listrik dari pembangkit berbahan bakar non-BBM tersebut sebagai excess power. Telah diatur dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 dan Kepdir Nomor 363.K/DIR/2012
harga jual per kWh Rp1.170.
Peraturan tersebut, jelas
Amrullah, menjadi landasan hukum dan mendorong pembelian tenaga listrik dari
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis biomassa.
Pun demikian, PT Telen Plantation di Kutai Timur (Kutim) dengan daya 0,2 MW
yang sekarang tengah berproses dan PT REA Plantation Kaltim di Kembang Janggut,
Kutai Kartanegara, sebesar 3 MW. Belum lagi, PT Hutan Hijau Mas di Segah, Berau,
berkekuatan 0,2 MW. "Jadi bukan belum ada langkah ke sana (pemanfaatan
energi baru terbarukan). Banyak yang sudah dilakukan untuk pengembangan," Amrullah
mengklaim. Bahkan, telah direncanakan pembangunan PLTA di Sungai Kayan, Kabupaten
Bulungan, dengan daya 60 MW. Itu juga merupakan salah satu bagian pengembangan
energi terbarukan. Nah, selanjutnya daerah yang mestinya lebih proaktif
terhadap program tersebut.
"Maksudnya Pak
Gubernur, apabila daerah bersedia mengembangkan, bisa bekerja sama dengan
Perusda Ketenaga-listrikan Kaltim," kata dia. Tak hanya berhenti di situ, Pemprov
juga telah mengajukan kepada pemerintah pusat era kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono agar secepatnya dibangun PLTU mulut tambang berkekuatan 2x100
MW yang akan digarap PT Kideco di Paser. "Segera kami surati kembali
kepada pemerintahan baru," tuturnya. Jika seluruhnya terealisasi, dia
meyakini ketahanan energi akan cukup dalam rangka mengantisipasi beban puncak.
Mengoptimalkan
Migas. Pada pertengahan September 2014, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga meresmikan dua proyek minyak dan gas bumi (migas)
di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dua proyek itu masing-masing proyek
pengembangan Lapangan Gas Ruby, Blok Sebuku, yang dikelola oleh Mubadala
Petroleum dan Sisi Nubi 2B, Blok Mahakam, dengan operator Total E & P Indonesie.
“Total investasi keduanya
mencapai Rp13,6 triliun,” kata Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), J. Widjonarko.
Proyek Ruby menelan biaya
Rp5,5 triliun, sementara proyek Sisi Nubi 2B membutuhkan dana sebesar Rp8,1
triliun. Besarnya nilai investasi migas menunjukkan karakter industri hulu
migas yang sarat dengan modal dan teknologi tinggi.
“Proyek-proyek ini
menunjukkan kerja keras pelaku industri migas yang terus berkomitmen mencari
cadangan-cadangan migas baru di Indonesia,” kata Widjonarko.
Lapangan Ruby berproduksi
sebesar 85 billion british thermal unit per hari (bBtud). Seluruh produksi
dipasok ke pembeli domestik, yakni Pupuk Kalimantan Timur (PKT), untuk
mendukung program ketahanan pangan di Indonesia. ”Hal ini menunjukkan komitmen
nyata pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan domestik dan memberdayakan
industri pupuk nasional,” kata Widjonarko lagi.
Jangka waktu kontrak jual-beli
gas bumi antara PKT dan Mubadala Petroleum berlaku hingga 31 Desember 2021.
Sekitar 250 miliar kaki kubik (bcf) gas akan diproduksi untuk pasar domestik
selama umur produksi lapangan tersebut.
Harga gas disepakati sebesar US$5,75 per mile british thermal unit ditambah
faktor tertentu sesuai harga amoniak dan urea.
Presiden Mubadala
Petroleum untuk Indonesia, Chris Jones, mengatakan bahwa sangat penting bagi
Mubadala untuk menyelesaikan pengembangan lapangan Ruby secara efisien, tepat
waktu, dalam batas anggaran, dan yang terpenting secara aman. “Lapangan Ruby
beroperasi secara lancar hingga hari ini. Dengan menyelaraskan proyek tersebut
sejak awal, menunjukkan Mubadala mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata
Chris.
Sedangkan proyek
pengembangan Sisi Nubi 2B yang terletak di lepas pantai Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, memasang dua wellhead
platform baru, termasuk jaringan pipa interkoneksi yang terhubung di dua
platform yang sudah ada di masing-masing lapangan.
Sesuai rencana
pengembangan (POD) yang telah disetujui, proyek Sisi-Nubi fase 2 ( fase 2A –
2B) menambah 35 sumur dan menelan biaya US$1,033 miliar. “Sebesar US$ 739 juta
dilaksanakan untuk fase 2B,” jelas Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas,
Muliawan.
Pekerjaan ini melibatkan
1.200 orang dan 42 kapal berbagai jenis. Seluruh rancang bangun dan pabrikasi
proyek ini dikerjakan oleh beberapa perusahaan. “Meski proyek ini melibatkan
banyak orang dan peralatan, kami tetap fokus pada keselamatan kerja selama
operasi offshore berlangsung,” kata
President & GM Total E & P Indonesie, Hardy Pramono.
Pelibatan
perusahaan-perusahaan dan produk nasional ataupun tenaga ahli Indonesia dalam
proyek ini merupakan bentuk komitmen
meningkatkan kapasitas Indonesia di industri migas. “Kami harapkan
produksi migas tersebut dapat menambah dukungan bagi pembangunan nasional,” ujar
Hardy Pramono. Saat ini, Total E & P Indonesie rata-rata membelanjakan
US$2,5 miliar di Blok Mahakam, sebagai wujud komitmen untuk terus berinvestasi
di Indonesia.
Dukungan
terhadap sektor SDM dan Iptek. Presiden
SBY juga melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking)
pembangunan Kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan dan Kampus
Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Pembangunan Institut
Teknologi Kalimantan (ITK) tahap pertama di Karang Joang, Balikpapan, Kaltim,
ditargetkan tuntas akhir 2014 sehingga mahasiswa yang masih menumpang kuliah di
Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya bisa segera pindah ke
Balikpapan.
“Pembangunan ITK tahap
pertama yang terdiri dari empat lantai terus diselesaikan dan ditargetkan
Desember 2014 sudah selesai,” jelas Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal.
Menurut Mukmin, pembangunan
gedung empat lantai tahap pertama ITK tersebut meliputi pembangunan hall utama
dan kantin seluas 750 meter persegi, lantai dua yang terdapat ruang kelas
seluas 1.250 meter persegi, dan lantai tiga serta lantai empat yang terdapat
ruang kelas dengan luas 1.250 meter persegi.
Saat ini juga sedang
dibangun sirkulasi toilet dan ruang utilitas seluas 1.000 meter persegi, 20
kelas berkapasitas 80 mahasiswa per ruang, dan satu ruang stadium general
fakultas berkapasitas 200 orang.
“Pada akhir 2014
diharapkan gedung ITK sudah berdiri satu klaster sehingga saat itu pula
perkuliahan mahasiswa ITK akan dilaksanakan di kampus ITK dan tidak lagi
menumpang di ITS Surabaya,” tutur Mukmin Faisal.
Dijelaskannya pula,
hingga kini status mahasiswa ITK memang masih dititipkan kuliah di ITS Surabaya
sambil menunggu proses pembangunan Kampus ITK di Jalan Soekarno Hatta Kilometer
13 (Jalan Sungai Wain), Kelurahan Karang Joang, Balikpapan.
Kampus ITK dibangun di
atas lahan seluas 310 hektar. Proses pembebasan lahan dan sertifikasi tanah secara
bertahap telah dilakukan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dalam lingkungan Kampus
ITK nanti tersedia sejumlah area, antara lain area auditorium utama, area
komersial, fasilitas olahraga, area peribadatan, klaster asrama mahasiswa,
klaster perumahan dosen dan perumahan staf.
Sekilas
Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 059/P/2012, tanggal 21
Maret 2012, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditetapkan sebagai
pelaksana pendirian Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan
Timur. Untuk itu, sejak Tahun Akademik 2012/2013, ITK telah menerima 100
(seratus) mahasiswa angkatan pertama untuk lima prodi yakni Teknik Mesin, Teknik
Elektro, Teknik Kimia, Teknik Sipil, dan Teknik Perkapalan.
Pada tahun pertama,
seratus mahasiswa tersebut dititipkan untuk kuliah di ITS sambil menunggu
proses pembangunan Kampus ITK. Pada awal tahun 2013, gedung sudah mulai
dibangun dan diharapkan pada bulan September 2013, gedung ITK sudah berdiri
satu klaster. Pada saat itu, mahasiswa angkatan pertama pindah dan kuliah di
kampus ITK dan berstatus menjadi mahasiswa ITK.
Pada tahun kedua, selain
lima program studi yang telah ada, ITK membuka
lima program studi yang lain, yaitu: Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik
Informatika, Teknik Material dan Metalurgi, Matematika dan Fisika. Sebagaimana,
mahasiswa angkatan pertama, maka pada tahun kedua mahasiswa ITK masih
dititipkan dan kuliah di ITS.
Lalu pembangunan Institut
Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mulai
2012 ISBI menerima pendaftaran mahasiswa baru angkatan pertama, kemudian
mahasiswanya dititipkan di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda dan Institut
Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
"Dititipkannya
mahasiswa ISBI di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda dan Institut Seni
Indonesia (ISI) Yogyakarta karena gedung ISBI di Tenggarong belum ada. Nanti
kalau kampusnya sudah jadi, baru mahasiswanya pindah ke Tenggarong," kata
staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Pendidikan, Bohari Yusuf.
Bohari yang juga Ketua
Dewan Pendidikan Kaltim ini menjelaskan bahwa dititipkannya mahasiswa di dua
perguruan tinggi negeri tersebut lantaran disesuaikan dengan program studi yang
dipilih mahasiswa.
Pendirian ISBI Tenggarong
rencananya memiliki enam program studi, antara lain Seni Tari, Etnomusikologi,
Kriya Seni, dan Televisi. Masing-masing jurusan, terang Bohari, akan menerima
sebanyak 40 mahasiswa, sehingga total mahasiswa angkatan pertama ISBI
Tenggarong berjumlah 240 orang. Pada tahun pertama telah diterima 160 mahasiswa
angkatan pertama pada empat program studi.
Pembangunan Kampus ISBI
mulai dikerjakan pada akhir 2012 melalui kerjasama dengan ISI Yogyakarta. Untuk
itu dalam pengelolaannya juga melibatkan ISI Yogya.
Pendirian ISBI Tenggarong
ini didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
karena Menteri Pendidikan Nasional (saat itu) Muhammad Nuh ingin ada perguruan
tinggi negeri besar di luar Pulau Jawa.
Kaltim, jelas Bohari,
dianggap paling siap dan berpotensi menjadi daerah pembangunan perguruan tinggi
tersebut. Di antara alasannya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK)-nya mencapai
84 persen, atau berada di peringkat empat secara nasional.
Bupati Kutai Kartanegara
(Kukar) Rita Widiasari mengatakan, kendati sempat mengalami penundaan selama
setahun, akhirnya institut yang didirikan atas inisiatif Pemerintah Provinsi
Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu dapat dibangun.
Terletak di Desa Teluk
Dalam dan Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, ISBI menggunakan lahan
seluas 30 hektar dan tahun 2014 lalu dalam tahap pematangan lahan. "Sempat
tersendat karena proses pembebasan lahan, masalahnya persyaratan tukar guling
yang diajukan oleh Kemendikbud harus berupa sertifikat tanah. Sementara lahan
di kawasan tersebut rata-rata masih berstatus segel,” ungkap Rita.
Pusat pengembangan Kutai
Kartanegara (Kukar) memang diarahkan ke Tenggarong Seberang. Pemilihan lokasi
ini dirasa tepat, karena Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia.
Semua kegiatan
dikoordinasikan dengan Provinsi, dan keberadaan ISBI juga dibantu oleh tim dari
Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Sudah berjalan selama satu tahun. Jurusan
unggulan, kata Rita, untuk sementara adalah seni tari dan drama. Setiap tahun
akan terus dibuka pendaftaran untuk semua calon mahasiswa se-Indonesia.
“Peminatnya banyak,
sementara di Kaltim sendiri juga banyak seniman. Sesuai dengan cita-cita saya
untuk menjadikan Kukar sebagai kota wisata. Kampus ISBI rencananya selesai
dibangun selama dua tahun. Saya memberikan kebebasan seniman untuk
mengekspresikan diri di kawasan yang kebetulan berdekatan dengan kawasan
waduk,” terang Rita.
B. Proyek MP3EI di Kaltim Tahap Pertama.
Peresmian dan peletakan
batu pertama proyek-proyek MP3EI pada pertengahan September 2014 merupakan
tahap yang kedua. Proyek-proyek tahap pertama telah diresmikan oleh Presiden SBY pada Oktober 2012.
Proyek-proyek yang diresmikan ketika itu antara lain:
·
Terminal
Peti Kemas Kariangau (TPK), dibangun secara bertahap sejak 2008
hingga 2012 dengan anggaran sekitar Rp731,09 miliar. Sumber pendanaan berasal
dari APBN, APBD Provinsi serta kas PT Pelindo IV (Persero). Uji coba
operasional pelabuhan telah dilakukan pada 30 Agustus 2012 dengan 20 unit
kapal, yang membawa 2600 Teu's kontainer dan kapasitas bongkar muat 25
box/hari/crane.
·
Bandara
Kalimarau, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Dikembangkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau, dengan
anggaran sekitar Rp460 miliar. Bandara ini telah beroperasi penuh. Maskapai
yang telah masuk ke Bandara Kalimarau adalah Batavia dan Sriwijaya
untuk tipe Boeing, Kalstar dan Lion untuk (propeler), serta Trigana Air.
Diharapkan ke depan jumlah maskapai yang masuk ke Kalimarau bertambah seiring
dengan pertumbuhann ekonomi di Kabupaten Berau, khususnya sektor pariwisata.
·
Pabrik
Pupuk Kaltim 5 Bontang. Pabrik berdiri di atas lahan milik
Pupuk Kaltim dengan investasi sekitar Rp6,1 triliun. Pekerjaan tersebut telah rampung
dan mulai operasional tahun 2014.
·
Pembangunan
Bandara Samarinda Baru (BSB). Dibangun dengan pola
pembiayaan multiyears contract APBD
Provinsi senilai Rp696 miliar. Pembangunan di sisi darat telah selesai tahun
2013. Luas terminal penumpang 15.000 meter persegi dengan daya tampung 2,5 juta
penumpang/tahun. Setelah pembangunan bandara, juga tengah dilakukan pelebaran
dan peningkatan jalan akses menuju bandara dengan lebar 15 meter dan panjang 21
kilometer.
·
Proyek
Centralized Crude Terminal (CCT) Kabupaten Penajam Paser Utara
(PPU). Ini merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Pertamina sebagai
pengembangan terminal minyak mentah yang sudah ada. Proyek senilai Rp4,4
triliun ini pembangunannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
dikembangkan hingga 8 juta barel minyak mentah, dan pada tahap kedua
dikembangkan hingga 15 juta barel.
·
Kawasan
Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy. Luas kawasan
industri adalah 5.305 Ha, di mana pada tahap awal seluas 1.000 Ha. Maloy saat
ini tengah diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemprov Kaltim
bersama Trans Kalimantan Economic Zone, dengan nilai investasi mencapai Rp4,8
triliun.
C.
Terus
dan Tetap Fokus Tuntaskan 8 Kawasan Industri
Kini rezim pemerintahan
di pusat telah berganti, dari kepemimpinan Presiden Susio Bambang Yudhoyono ke
Presiden Joko Widodo. Pertanyaan yang mengemuka: bagaimana kelanjutan
proyek-proyek MP3EI? Anggota tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla saat kampanye, Iman
Sugema, mengatakan, MP3EI bukan merupakan platform
Jokowi. Hal prioritas yang dilakukan Presiden Jokowi adalah melaksanakan
janjinya saat masa kampanye, antara lain
pembangunan rel kereta api ganda dan tol laut.
Kendati demikian, kata
Iman, bukan berarti semua program di MP3EI tidak akan dilaksanakan atau
dilanjutkan. Perlu dipilah kembali
proyek yang jadi skala prioritas. "Ya, seperti kereta api ganda itu kan
ada di MP3EI yang akan kami dorong," ujar pengamat dari Megawati Institute
itu.
Deputi Tim Transisi
Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menambahkan, evaluasi MP3EI terus dilakukan.
Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan merombak total apa yang ada saat ini.
"Apa yang positif akan dipertahankan. Yang penting adalah
implementasinya,'' tutur Hasto. Dia menilai, MP3EI bukanlah program tanpa
rencana, melainkan pasti sudah melalui berbagi kajian. Anggota Komisi Keuangan
DPR dari PDIP Arif Budimanta mengatakan, MP3EI bagus terutama dalam konteks
konektivitas.
Menko Perekonomian era
Presiden SBY, Chairul Tanjung, menilai rencana presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi) untuk membangun jalur Kereta Api Ganda (double track) dan 'tol' laut bukan hal baru. Progam tersebut sudah
masuk dalam Rencana Induk Perencanaan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi
Indonesia yang populer dengan sebutan proyek MP3EI. MP3EI menjadi proyek
mercusuar pemerintahan Presiden SBY jilid II. Proyek jangka panjang 2011-2025
ini diluncurkan pada 27 Mei 2011 di Jakarta Convention Center.
Menurut Chairul Tanjung,
MP3EI sudah komperehensif. Rencana jangka panjang 2011-2025 itu melingkupi
konektivitas berbasis darat, laut, dan udara. Sehingga, keinginan pemerintahan
Jokowi yang mewacanakan jalur kereta api ganda dan tol laut telah tercantum
dalam MP3EI.
“MP3EI itu sudah
komprehensif, termasuk rute pelabuhan-pelabuhan yang menjadi arus barang,”
terang Menteri yang akrab dipanggil CT itu. Pemerintah SBY ketika itu mengakui
realisasi investasi dalam program MP3EI hingga Juni 2014 baru mencapai 40
persen atau sekitar Rp854 triliun dari target Rp2.000 triliun.
Deputi Koordinasi Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian
Lucky Eko Wuryanto mengatakan,
proyek-proyek MP3EI yang sudah ditiang-pancang (groundbreaking) tidak bisa lagi dibatalkan atau ditunda. Pembatalan
hanya akan menyebabkan konsekuensi hukum.
Untuk pembangunan 'tol' laut, Luky mengakui dalam MP3EI ada
proyek Pendulum Nusantara yang berangkat dari rancangan konsep Pelindo II. "Intinya kami mencoba membuat sistem
yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke. Khususnya dalam rangka
transportasi barang dan ke masing-masing tempat," kata Luky.
Presiden Jokowi
menjelaskan 'tol' laut dimaksud bukan membangun jalan tol di laut. Tetapi,
membuat jalur distribusi logistik kapal laut dari ujung Sumatera sampai
Papua.
Terlepas soal bagaimana
nasib proyek-proyek MP3EI di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur tetap fokus menuntaskan pembangunan delapan kawasan
industri yang menghubungkan 10 kabupaten/kota, sehingga percepatan pengembangan
ekonomi daerah dapat dilakukan.
"Delapan kawasan
industri ini akan menjadi masa depan bagi Kaltim, baik dari sisi pertanian
tanaman pangan, industri perkebunan dan turunannya, industri pariwisata, maupun
industri petrokimia," jelas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di
Samarinda, medio Juni 2015.
Delapan kawasan industri
yang terus dikembangkan itu adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans
Kalimantan (KEK MBTK) di Maloy, Kabupaten Kutai Timur.
Di kawasan tersebut akan
berdiri berbagai area pertumbuhan ekonomi seperti perkebunan kelapa sawit,
industri turunan kelapa sawit, dan Pelabuhan Internasional Maloy sebagai titik pengangkutan
"crude palm oil" (CPO) dan
hasil industri lain.
Kedua adalah Kawasan
Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), ketiga
Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan dan Buluminung PPU, keempat Kawasan
Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda.
Kelima adalah Kawasan Industri
Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, keenam Kawasan
Industri Petrokimia di Kota Bontang, ketujuh Kawasan Industri Pariwisata
Derawan Kabupaten Berau, dan kedelapan Kawasan Strategis Perbatasan di Kabupaten
Mahakam Ulu.
Untuk KEK MBTK, yang
merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional
(KIPI) Maloy, diperkirakan membutuhkan investasi total mencapai Rp4,771 triliun
untuk dikembangkan pada kawasan seluas 5.305 hektar.
Dalam kawasan itu, tahap
pengembangan pertama seluas 1.000 hektar, sedangkan saat ini lahan yang sudah
dibebaskan seluas 577 hektar.
Menurut Gubernur Awang
Faroek, pembangunan kawasan ekonomi khusus ini diyakini akan berdampak luas
pada pembangunan kabupaten/kota lainnya, karena Maloy akan menjadi pusat
pengembangan klaster industri berbasis "oleochemical" dan pengolahan hasil tambang berskala
internasional.
Pengembangan kawasan
ekonomi khusus dan kawasan industri dilakukan demi untuk meningkatkan nilai
tambah, menciptakan lapangan kerja, peluang bisnis, dan demi untuk menyediakan
kawasan industri berdaya saing tinggi.
Guna mendukung
pengembangan kawasan ini, infrastruktur pendukung merupakan hal yang perlu
diperhatikan baik infrastruktur jalan, laut, maupun infrastruktur udara harus
bisa terkoneksi ke kawasan tersebut.
Sebagai salah satu dari
sejumlah proyek pembangunan di Kaltim, jelas Gubernur Awang Faroek, pengembangan
kawasan KIPI Maloy juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk koridor ekonomi
Kalimantan.
Tampak bahwa Gubernur
Awang Faroek tidak ingin menghadapi kegagalan perubahan yang paripurna di
Kalimantan Timur. Di akhir masa jabatannya yang tidak seberapa lama lagi, Awang
Faroek bertekad menuntaskan perubahan yang telah lama dilakukan. Dia tidak
ingin seperti mahasiswa yang tidak pernah diwisuda. (*)
Komentar
Posting Komentar