PELAYANAN Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dicanangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Ruang pelayanan terpadu pembuatan akte kelahiran secara gratis Foto : INT.
Lembaga konsultan yang bergerak pada jasa survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) PT Arun Perkasa Inforindo menyatakan 9 dari 21 jenis pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sepanjang 2015 menurun drastis.
Akibatnya lambatnya pelayanan itu menjadi keluhan masyarakat dan juga membuat banyak investor menarik saham dari kota tersebut. Staf Ahli PT Arun Perkasa Inforindo, Ichsan Nur mengatakan, sembilan jenis pelayanan yang dikeluhkan warga Depok tersebut terdapat sudah terjadi sejak 2010, lalu.
Dimana hasil survey mereka turunnya pelayanan itu mencapai 85 persen. Apalagi, pengurusan perizinan itu sampai delapan bulan lamanya dan membuat warga cemas. ”Masyarakat Depok menilai pelayanan Pemkot Depok ada yang naik dan ada yang turun.
Namun meskipun turun masih dalam katagori baik. Ini survey kepuasan masyarakat kepada kami yang selama ini banyak diinformasikan ke media sosial dan media massa,” katanya saat ditemui indopos.co.id, di Balaikota Depok, kemarin (15/12). Tak sampai disana, Ichasan mengungkapkan, keluhan terbanyak pada 2015 ini pun terdapat di pelayanan kesehatan.
Dimana pelayanan kesehatan dasar itu menurun 84,12 persen dibandingkan pelayanan pada 2014 sebesar 85,25 persen. Kemudian juga keluhan pada pelayanan pembuatan akta kelahiran umum dengan persentase 89,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya 91 persen. Adapun, penurunan pelayanan pembuatan KTP dan kartu keluarga 81,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya 86,25 persen.
“Indeks kepuasan masyarakat Depok juga menurun di sektor persamaphan yang tahun lalu 80,18 persen menjadi 80,66 persen tahun ini. Tapi secara keseluruhan IKM kiat masih di angka 80,66 persen,” ungkapnya. Ditempat yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Tata Djumantara mengakui, survey IKM yang dilakukan oleh lembaga swasta sudah sesuai hukum yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Apalagi survey itu tidak memiliki keberpihakan kepada siapapun. Ditambah itu pula yang selama ini banyak dikeluhkan warga kota berikon belimbing terhadap pelayanan yang di dapatkan dari Pemkot Depok. ”inilah realita yang harus diketahui masyarakat dan pemerintah pusat dari pelayanan oleh pemerintah daerah. Jadi hasil yang didapatkan surveynya netral dan objektif,” tuturnya.
Tata pun menambahkan, penurunan dan peningkatan IKM Kota Depok dilakukan setiap tahun sekali guna mengetahui dan mengevaluasi respons warga Depok terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Terpisah, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, mengklaim secara umum kepuasan masyarakat Depok menilai pelayanan yang dilakukan Pemkot Depok sudah sangat baik, terlihat dari survey yang sebagian besar menyatakan puas.
Karena selama ini perbaikan pelayanan perizinan satu pintu telah mereka tetapkan. Dan juga pelayanan melalui online pun diberikan agar masyarakat mengetahui sejauh mana perizinan yang mereka urus sampai di mana. ”Kalau memang ada ketidakpuasan, ya itu wajar saja, tapi sejauh ini Pemkot Depok dengan IKM sekitar 80 persen itu sudah baik dibanding dengan daerah lainnya,” pungkasnya. (http://www.indopos.co.id/)
Komentar
Posting Komentar