Pemimpin Fenomenal di Tanah Papua

* Bab 5

Membangun Papua  sesungguhnya tidak susah manakala komunikasi tiga Tungku --adat, pemerintah dan agama-- ditempatkan sebagai tiga aras yang menumbuhkan partisipasi dan terkoordinasi. Pembangunan tanpa melibatkan peran ketiga Tungku justru akan memudarkan tingkat partisipasi masyarakat. Pelibatan tiga Tungku itu akan menjadi kekuatan membangun Papua yang sesungguhnya tak sulit.

 Davit Patty, Kepala Distrik Wamena era 1970-an

SENTANI, April 2013. Keriuhan pelantikan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Gubernur dan Wakil  Gubernur Papua periode 2013-2018 masih begitu terasa. Pelantikan tanggal 9 April 2013 yang menarik perhatian lantaran digelar di Stadion Mandala, Jayapura. Dua hari berselang, pesta berpindah ke Kompleks Lanud Sentani, Kabupaten Jayapura. Pesta dengan sajian 2000 ekor babi dan sekitar 200 susunan bakar batu yang menghadirkan ribuan warga Papua

“Di wilayah pengunungan Papua, pemilik tradisi bakar batu, tidak pernah ada acara bakar batu dengan ratusan tungku api, ratusan kolam masak dan ribuan korban babi serta dihadiri ribuan orang,” ujar Oktovianus Himan, salah satu anak Kepala Suku Himan di Wamena, yang ketika itu masih kuliah di Sekolah Tinggi Fajar Timur (STFT) Papua, saat menyaksikan acara syukuran atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen), di belakang Kompleks Lanud Sentani, Kabupaten Jayapura, 11 April 2013.

Acara kali itu, di mata warga Papua, cukup mengherankan. Sejak pagi, warga sudah mendatangi tempat acara. Lokasi syukuran penuh sesak manusia. Mereka datang dari Abepura, Jayapura, dan sejumlah daerah di Papua yang berada di luar Jayapura. Warga berdatangan ke lokasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan yang disewa, baik roda dua maupun roda empat. Kebanyakan warga menyewa taksi angkutan umum. Mobil rental juga banyak disewa. Berbagai jenis taksi dan mobil ada di lokasi Lanud Sentani.

Karena banyaknya kendaraan yang disewa, terminal taksi angkutan umum dan terminal mobil rental sepi. Jalan raya di sepanjang Kota Sentani, Abepura, dan Jayapura juga sepi. Memang ada kendaraan yang lalu lalang namun bisa dihitung dengan jari, tak seramai seperti biasanya. Ketua panitia pelaksana syukuran, Timotius Murib, mengaku, warga yang datang mengikuti acara, baik undangan maupun simpatisan, mencapai ribuan orang. “Warga masyarakat yang hadir ini jumlahnya mencapai  ribuan orang,” kata Timotius saat menyampaikan laporan panitia.

Jumlah babi yang disembelih untuk disantap bersama dalam acara tersebut sebanyak  2.000 ekor. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli babi sekitar Rp20 juta per ekor. Hitung-hitung, panitia menghabiskan anggaran sebesar Rp40 miliar.  Jumlah kolam susunan bakar batu pun tidak seperti biasanya. Susunan batu panjangnya mencapai ratusan meter dan jumlah kolam ratusan buah pula. “Jumlah kolam dan susunan batu sekitar 200,” kata salah satu pemuda yang berusaha menghitung.

Peristiwa ini sungguh di luar kebiasaan. Orang dari wilayah gunung yang dikenal dengan tradisi bakar batu, tidak pernah menyelengarakan pesta babi sebesar itu. Pesta kemenangan ini melampaui  pesta ala gunung.  Orang gunung akan mengerti fakta ini dengan baik, bila dihubungkan dengan pesta perayaan hidup orang Papua bersama seorang pemimpin. Orang gunung juga akan mengerti, bagaimana layaknya.

Kebanyakan orang, kagum bercampur heran. Pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal (Lukmen) benar-benar seorang pemimpin yang merayakan kemenangan. Lukmen mulai menunjukkan wibawa pemimpin gunung. Wibawa pemimpin, menurut orang Papua, biasanya terletak pada keberanian, kemenangan dalam pertarungan dan menyelenggarakan pesta kemenangan. Wibawa pemimpin terbukti dalam diri Lukas Enembe bersama Kelemen Tinal. Lukmen telah berani mengambil satu langkah dalam pesta demokrasi di Papua. Keberanian mereka telah mengalahkan lawan-lawan politiknya saat bertarung dalam pesta demokrasi.

Kedua pasangan ini berhasil mengantogi 52 % suara, usai pemilihan umum (pemilu). Lukmen menutup kemenangan itu dengan pesta babi. Dengan pendapat berbeda dan sepihak, acara tidak berlebihan, berdasarkan pandangan dan wibawa pemimpin orang gunung.  Lukmen telah memecahkan rekor pesta babi yang terbesar dan tercatat sebagai sejarah baru di Papua.

Pesta ini akan susah dilupakan banyak orang. Syukuran itu merupakan sejarah yang sulit ditelan waktu. Waktu terus berganti. Waktu pula yang akan menguji Lukmen.  Bisa jadi sejarah atau eforia kemenangan itu cuma sesaat. Bisa jadi juga, keberhasilan sesungguhnya yang didambakan rakyat Papua, tak dirasakan. Komitmen, ungkapan dan tindakan Lukas dan Klemen memimpin Papua selama lima tahun akan teruji oleh sang waktu.

Sejarah baru yang ditoreh Lukmen diharapkan tidak berhenti pada eforia belaka. Sebaliknya, pesta ini benar-benar menjadi pesta demokrasi rakyat Papua. Pesta ini juga betul-betul menjadi  awal persatuan, awal kekuatan rakyat Papua untuk membangun Papua sesuai visi “Papua bangkit, mandiri dan sejahtera” yang diusung sebelum pesta demokrasi berlangsung.

Papua bangkit, mandiri dan sejahtera perlu terjemahan mendalam, detail dan tepat sasaran. Kebangkitan tidak hanya kebangkitan orang gunung, pesta bakar batu, melainkan lebih dari itu. Kebangkitan mesti lebih mengarah pada kebangkitan semua orang Papua, kebangkitan pun harus lebih pada kekuatan fisik dan mental orang Papua. Kekuatan otot dan mental orang Papua mesti bangkit. Otot orang Papua harus mampu mengolah seluruh potensi alamnya. Kekuatan mental orang Papua menjadi sumber berpikir, merancang, mengolah dan menjadikan diri dan negerinya betul-betul menjadi berkat bagi orang lain.

Eksplorasi kekuatan otot dan mental orang Papua butuh persiapan. Orang Papua butuh pendidikan kejuruan, keahlian dan lebih dari itu ilmuwan yang merancang dan mengolah alam untuk membangun negerinya. Karena itu, tidak salah, tidak berlebihan, kalau kebangkitan Papua  itu dimulai dari persiapan sumber daya manusia Papua. Persiapan harus dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dari kampung ke kota, dari gunung ke pantai, anak pejabat sampai anak non-pejabat, dari orang tua sampai anak-anak.

A.  Pemimpin Fenomenal di Tanah Papua

Tidak bisa dipungkiri, kemenangan pasangan Lukas Enembe - Klemen Tinal pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Provinsi Papua adalah kemenangan yang fenomenal. Betapa tidak, pasangan dari kawasan gunung ini mampu meraup 52 persen suara yang masuk. Dapat dikatakan kemenangan fenomenal ini sebagai kemenangan rakyat Papua. Kemenangan yang juga dibuktikan dengan kedewasaan berdemokrasi, di mana seluruh tahapan Pemilukada secara umum berlangsung aman, tertib dan lancar. Raihan 52 persen pun merupakan bukti bahwa rakyat menginginkan keduanya memimpin menuju Papua bangkit yang damai, mandiri dan sejahtera.   

Bila mengingat kembali rekam jejak sosok Lukas Enembe, figurnya tidak asing lagi bagi segenap warga masyarakat di Provinsi paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu. Pasalnya, dengan penuh keberanian dia mencalonkan diri maju ke Pemiluka Provinsi Papua pada tahun 2006 bersaing melawan petahana (incumbent) yang begitu kuat. Sejak itu pula nama Lukas Enembe mulai dikenal, apalagi saat itu putra kelahiran Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, itu mampu bersaing ketat dengan pasangan petahana Barnabas Suebu - Alex Hasegem yang memenangi Pemilukada 2006. Bahkan, menurut rumor yang berkembang waktu itu, pasangan Lukas Enembe - H Arobi Ahmad Aituraw sebetulnya tampil sebagai pemenang Pemilukada Gubernur, namun dicurangi. Sekali lagi itu sebatas rumor. 

Meski Pemilukada sarat aroma kurang sedap, tapi hati legowo dan berlapang dada, Lukas Enembe menerima kekalahan itu. Sejak  menerima kekalahan dengan ikhlas, sejak itu pula Lukas Enembe mempersiapkan diri untuk kembali tampil menjadi kandidat lima tahun berikutnya. Dia pun mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan buat  mencapai apa yang dicita-citakannya itu. Salah satunya partai politik yang akan menjadi tunggangan menuju ke sana. Lukas Enembe pun dipercaya memimpin kepengurusan daerah Partai Demokrat Provinsi Papua. Partai yang relatif baru, partai yang lahir dari ibu kandung reformasi.

Tentu memimpin Partai berlambang bintang mersi yang saat itu berkuasa, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri menjadi Presiden, sangatlah tidak mudah. Memang Demokrat tengah berada di atas angin namun tidaklah gampang mematahkan dominasi partai berlambang beringin (Golkar) di Bumi Cenderawasih yang telah mengakar demikian dalam. Pasti SBY punya alasan yang sangat mendasar dan kuat menyerahkan kepemimpinan partai kepada sosok muda dari wilayah Pegunungan Jaya ini. Demokrat melihat sosok Lukas Enembe sebagai satu potensi yang luar biasa dan merupakan calon pemimpin Papua masa depan.  

Setelah memimpin Demokrat Provinsi Papua, dalam sebuah percakapan dengan sejumlah jurnalis hingga larut malam di Warung Tenda Ikan Bakar di Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura, Lukas Enembe bercerita, Menteri Dalam Negeri (waktu itu) Mohammad Ma’ruf yang juga salah satu kader Partai Demokrat di Kabinet, memintanya untuk memimpin Demokrat Papua. “Pak Lukas, kamu pimpin Demokrat Papua ya, karena potensi yang kamu miliki sangat besar sebagai pemimpin,” ujar Lukas Enembe menirukan perkataan sang menteri kala itu.

Dipercaya menjadi ketua umum Partai Demokrat di Papua, jelas, salah satu modal utama menuju pemimpin Papua telah terpenuhi. Namun itu saja belum cukup, popularitas dan pengabdian yang diiringi integritas harus tetap terjaga secara konsisten sebelum mencapai puncak tangga. Lukas Enembe kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Tentu bagi rakyat Puncak Jaya, Lukas Enembe bukan sosok yang asing lagi. Sebab, sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur yang pertama kali, di sinilah tempat pengabdiannya dengan menjabat wakil bupati. Lukas menjabat Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2001-2006.

Lalu tahun 2007, berpasangan dengan Henock Ibo yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe memenangkan Pemilukada Bupati Puncak Jaya. Dia pun resmi menjabat Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012. Pengabdiannya kepada rakyat kembali berlanjut, sembari memimpin Partai Demokrat Papua. 

Merasa modal untuk menjadi pemimpin Papua tidak cukup dengan hanya memimpin partai, popularitas, pengabdian kepada rakyat, Lukas Enembe kemudian membangun infrastruktur partai hingga ke akar rumput. Salah satu infrastruktur yang dibangun adalah menyiapkan kader Partai Demokrat sebagai kepala daerah (terutama bupati).

Perlahan namun pasti, satu demi satu Partai Demokrat berhasil menempatkan kadernya sebagai bupati di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua. Di tengah upaya membangun infrastruktur dengan menempatkan kader Demokrat sebagai bupati, datang agenda Pemilu Legislatif 2009. Untuk sementara waktu konsentrasi dialihkan ke Pemilu legislatif dan Pilpres. Pada legislatif, Partai Demokrat Papua mampu menempatkan kadernya di DPR Papua sebanyak sembilan kursi. Tentu pencapaian yang luar biasa. Sebab, pada Pemilu sebelumnya (2004) Partai Demokrat hanya mampu menempatkan kadernya sebagai legislator di DPR Papua sebanyak empat orang. Untuk kursi DPR RI juga mampu meraih tiga kursi, padahal pemilu sebelumnya hanya menempatkan satu kursi. Dan sudah barang tentu untuk tingkat kabupaten/kota banyak kader Demokrat tampil sebagai legislator.

Pencapaian itu membuat popularitas Lukas Enembe semakin melambung. Bahkan, mengidentikkan Lukas Enembe adalah Demokrat Papua, Demokrat Papua sama dengan Lukas Enembe. Pasca Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009, Partai Demokrat Papua kembali berkonsentrasi untuk menempatkan kadernya di kursi bupati. Hasilnya, kerja keras Lukas Enembe yang selalu memegang motto “memanusiakan manusia” itu sangat luar biasa. Dalam tempo sekitar tiga tahun, Partai Demokrat mampu menempatkan kadernya sebagai kepala daerah di 23 kabupaten dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Dominasi Partai Golkar selama berpuluh-puluh tahun mampu dipatahkan partai berlambang bintang mersi itu.

Dengan sejumlah modal yang cukup meyakinkan --memimpin partai politik, memilki infrastruktur partai yang kuat, popularitas serta pengabdian kepada rakyat yang tiada henti-- Lukas Enembe merasa optimis untuk melenggang maju menjadi calon gubernur.  Kendati sudah memiliki segalanya sebagai modal buat mencalonkan diri sebagai gubernur Papua, Lukas Enembe tetap bersikap rendah hati, murah hati, familiar, bersahabat, dan egaliter kepada semua masyarakat tanpa pernah memandang strata atau jabatan. 

Lukas Enembe kemudian memilih pasangan yang tak kalah popular dan dikenal masyarakat, yakni Bupati Mimika, Klemen Tinal, yang juga anak gunung alias anak koteka. Sebelum Klemen Tinal memutuskan berpasangan dengan Lukas Enembe, dalam sebuah percakapan di Hotel Aston Jayapura 2011, dia menanyakan siapa figur yang kuat sebagai calon gubernur kepada seorang jurnalis Tempo, Cunding Levi, dan dijawab bahwa figur Lukas Enembe (dengan berbagai alasan). Tak berselang lama, pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal kemudian mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.         

Optimisme pun terus ditunjukkan Lukas Enembe, ketika masa jabatannya sebagai Bupati Puncak Jaya berakhir 2012, dia tidak lagi maju mencalonkan diri, namun lebih berkonsentrasi mempersiapkan diri sebagai calon gubernur. Lukas Enembe juga memberikan dukungan kepada  wakilnya Henock Ibo untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Puncak Jaya, hingga akhirnya terpilih.

Ya, Lukas Enembe datang memimpin Tanah Papua dengan segenap kekuatan modal sosial, infrastruktur partai, dan penuh perhitungan matang. Dan tampillah sosok Lukas yang fenomenal menarik hati rakyat Papua, baik yang berada di gunung, lembah maupun pantai.

B.  Putera Matahari yang Mengubah Konstelasi Politik

Sejarah mencatat menjelang pemilihan umum (eksekutif dan legislatif), biasanya salah satu isu yang banyak berkembang adalah wacana orang Papua gunung dan orang Papua pantai. Sementara itu isu gunung dan pantai ini pada dasarnya rawan konflik karena muncul pengkotak-kotakan dan akan menjadi bumerang antara orang Papua sendiri, terpilihnya pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018 mencairkan isu gunung dan pantai itu. Tak ada lagi perbedaan antara orang Papua gunung dan orang Papua pantai. Semua memiliki hak yang sama untuk dipilih dan terpilih buat memimpin wilayah Tanah Papua.

Hal ini tidak terlepas dari sosok Lukas Enembe yang aktif meredam isu ini demi kebaikan orang Papua dan kemajuan Tanah Papua sendiri. Lukas terus membangun opini bahwa Papua itu bukan antara gunung dan pantai tapi satu kesatuan masyarakat yang ingin membangun Papua secara bersama-sama. Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera rakyatnya secara adil.

Pilkada Papua 2013 memang menghadirkan satu perubahan konstelasi politik di Tanah Papua. Selain cairnya isu orang gunung dan orang pantai, partai politik pun terpecah dalam mengusung calon gubernur. Partai Golkar misalkan, menampilkan mantan Walikota Jayapura MR Kambu dan Welington Wenda yang ketika itu menjabat Ketua DPC Golkar Kabupaten Pegunungan Bintang. Tampil pula beberapa calon dari jalur perseorangan alias independen.

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Papua yang seharusnya berlangsung tahun 2011, berbagai spanduk dan baliho dari calon gubernur (Cagub) Papua bermunculan dan dipasang di sudut-sudut kota hingga kampung-kampung seluruh Tanah Papua. Tak ketinggalan para Cagub memburu partai politik sebagai kendaraan politik yang harus mencapai 15 persen untuk bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik yang dijadwalkan berlangsung pada 13-20 Juni 2011 berubah menjadi tanggal 21 Juni – 28 Juni 2011. Hal ini disesuaikan dengan Data rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Provinsi Papua yang diperkirakan sebanyak 2.154.493 juta jiwa, dari jumlah penduduk Papua yang berjumlah 3.153.981 juta. Data DP4 ini telah diserahkan oleh Gubernur Papua kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua

Di awal-awal masa pendaftaran itu, calon independen tampaknya bebas hambatan. Mereka tinggal menunggu hasil verfikasi faktual hingga tingkatan KPUD Kabupaten/kota sejak didaftarkan secara resmi. Pendaftaran calon indedenden sendiri telah dilangsungkan sejak 26 - 29 April 2011. Sebanyak tiga pasangan independen resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka adalah Drs. Wellington Wenda - Ir. Weynand Watori, DR. Noakh Nawipa - Johanes Wop, serta Dr. Jhon Karubaba - Sipora Modouw. Ketiga pasangan ini mendaftar di hari terakhir pendaftaran, yakni Jumat, 29 April 2011.

Tentang calon independen yang mencapai tiga pendaftar ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komisi Nasional Pilkada Independen Indonesia, Yislam Alwini, mengatakan kehadiran calon independen adalah hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi. Ini menunjukkan dukungan dari rakyat yang akan dibuktikan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Jika hari ini dengan antusias warga masyarakat mendukung pasangan independen, maka rakyat menginginkan adanya perubahan lewat calon independen. Hal ini tidak salah dan tidak bertentangan dengan aturan. Karena demikian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-V/2007 tentang diperbolehkannya calon independen, seperti salah satu walikota di Aceh yang walikotanya merupakan calon independen," papar Yislam Alwini.

Mengenai calon independen masih menjabat kepala daerah, Ketua KPU Papua, Benny Sweny, mengatakan bahwa yang bersangkutan harus melaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terlebih dulu, sehingga waktu kampanye, calon tersebut ambil cuti. “Jadi Bupati tidak undur dari jabatannya, hanya izin cuti saat 14 hari kampaye. Artinya, siang dia bisa kampanye, sementara malam hari bisa kembali lagi menjadi Bupati,” jelas Benny.

Terlepas dari calon independen, beberapa calon gubernur terus "merayu" partai politik dengan mendaftarkan dirinya sekaligus memaparkan visi-misinya. Pada Rabu (25/5/2011) misalkan, Mantan Walikota Jayapura, M.R. Kambu, memaparkan visi-misinya di hadapan panelis koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Kemudian menyusul Michael Manufandu (Duta besar Indonesia - Kolombia) ikut mendaftar dalam waktu yang berbeda di hari yang sama. Setelah itu, pada Kamis (26/5/2011), Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, ikut mendaftar dan mengikuti proses yang dijalani pendaftar sebelumnya.

Ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Provnsi Papua, Ibu Yanni, menegaskan bahwa PBR dan Gerindra tidak bisa memutuskan, karena harus melalui mekanisme Partai. Artinya, setelah proses pendaftaran dan penjaringan, selanjutnya akan dilaporkan dan dikonsultasikan ke DPP PBR dan Gerindra. Karena DPP yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. “Sebab itu kepastian figur juga ditentukan oleh modal politik dari bakal calon, guna memenuhi syarat pencalonan, setara dengan 9 kursi di DPR Papua atau 15 persen suara, sehingga bisa menambah suara yang tersisa dari kuota kami," tandas Ibu Yanni.

PBR Papua sendiri memiliki 3 kursi dan DPD Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Papua memiliki 1 Kursi di DPR Papua. Ini belum mencukupi 15 persen syarat minimal pencalonan, sehingga dibutuhkan koalisi dengan partai lain yang dibawa juga oleh para bakal calon yang ikut seleksi.

Berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang secara resmi telah mengusung mantan Walikota Jayapura, MR Kambu. Walau begitu Kambu masih harus mencari dukungan partai lainnya sebagaimana yang terjadi saat mendaftar ke koalisi Gerindra dan PBR.

Dari calon-calon yang tampil terdapat kader-kader Partai Golkar, seperti MR Kambu yang saat itu menjabat sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar Kota Jayapura. Welington Wenda juga Ketua DPC Golkar Kabupaten Pegunungan Bintang, maju menjadi calon Gubernur Papua lewat jalur independen. Nama lainnya dari Partai Golkar adalah Habel Melkias Suwae selaku Ketua DPD Partai Golkar Papua yang juga masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Demikian pula Klemen Tinal yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Mimika dan Alex Hesegem yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua.

Jika para Cagub Papua tersebut sibuk mencari "perahu" politiknya untuk maju Pilgub Papua, berbeda dengan Lukas Enembe yang berposisi sebagai Ketua Partai Demokrat Papua. Partai bentukan Presiden (waktu itu) Susilo Bambang Yudhoyono itu sepakat menunjuk Lukas sebagai calon tunggal pada Pilgub 2011, sekaligus Partai Demokrat sudah mengikat kerja sama dengan 10 partai pada pemilihan gubernur Papua. "Kami sudah sepakat berkoalisi dengan 10 partai yang memiliki kursi di DPR Papua untuk mengusung calon gubernur," kata Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, ketika itu. Menurutnya, dukungan 10 partai membuat Demokrat makin luar biasa. Paling tidak Demokrat sudah mengantongi 36 kursi di DPR Papua.

"Lihat saja, selama ini banyak figur yang mengaku siap maju dalam Pilkada Papua, tapi mereka semua belum jelas partai pengusungnya, maka jangan dulu bohongi rakyat," tandas Lukas.

Selain Demokrat yang berkoalisi dengan 10 partai politik, ada pula Koalisi Demokrasi Papua (Kode Papua) yang terdiri dari 16 gabungan Partai Politik. Meskipun telah menyepakati seorang figur calon Gubernur Papua untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Papua mendatang, namun koalisi ini cukup alot dalam memilih figur calon gubernur yang diusung. Uniknya, koalisi ini menjaring 8 nama calon Wakil Gubernur terlebih dulu, yakni Komarudin Watubun, Paskalis Kossay, Naftali Yogi, dr. Alo Giay, Ali Kastela, Umar Bauw, Aroby Ahmad Aituarauw, dan Moh. Musa’ad. Untuk cagub, Kode Papua telah mendekati Barnabas Suebu sebagai kandidat Cagub yang diusung maju Pilgub Papua 2011.

Barnabas Suebu sendiri, meski saat itu belum memutuskan apakah akan maju kembali sebagai Gubernur Papua untuk ketigakalinya, namun dia telah menunjukkan sinyal bahwa dirinya berkeinginan maju kembali.

"Saya telah menerima surat dari Mahkamah Agung (MA) bernomor 20/P.TS/III/2011/18P/Hum/2011, tanggal 18 Mei yang isinya mengabulkan seluruh permohonan kami, yakni bahwa Konstitusi RI dan UU Otsus tidak melarang saya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Papua atau dengan kata lain, saya masih memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua, meskipun untuk ketiga-kalinya," ujar Gubernur Suebu, saat tatap muka dengan pers pada akhir Mei 2011.

Setelah melalui berbagai tahapan Pilkada, tampillah tujuh pasangan bakal calon. Empat pasang dari jalur partai politik, yakni pasangan Lukas Enembe - Klemen Tinal, pasangan MR Kambu - Blasius Pakage, pasangan Alex Hasegem - Marthen Kayoi, dan pasangan Habel Melkias Suwae - Yob Kogoya. Lalu tiga pasangan independen, masing-masing pasangan  Wellington Wenda - Weynand Watori, pasangan Noakh Nawipa - Johanes Wob, dan pasangan John Karubaba - Willem Magay. Dan ketujuh pasangan tersebut lantas bersaing merebut hati rakyat Papua pada Pilkada yang berlangsung tanggal 29 Januari 2013.

Bagi orang Papua, Lukas Enembe laksana ikon orang gunung. Dia adalah perintis anak koteka menjadi tuan di tanahnya. Namanya mulai mencuat tatkala dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua periode 2006–2011.

Selama ini, peta perpolitikan di Papua  selalu didominasi orang dari daerah pesisir pantai. Lukas Enembe ingin membuka tabir bahwa orang gunung yang dikenal pemalu bisa maju di arena politik, dan dia bertekad kuat menunjukkan bahwa sesungguhnya hak politik orang gunung itu sama dengan yang lainnya.

Bukan kursi gubernur semata-mata yang ingin diraihnya. Tetapi ada banyak muatan kepentingan bagi harkat dan martabat orang gunung itu sendiri. Maklum, orang gunung yang umumnya tinggal di pedalaman Papua ini memang dianggap sebagai orang bodoh, terbelakang, pemabuk dan selalu membuat onar, belum lagi stigmatisasi separatis (OPM) selalu melekat pada orang gunung. Sungguh pemandangan tak enak dilihat dan pemandangan tersebut adalah pelanggaran HAM.

Bagi Lukas Enembe, orang gunung masih tertinggal dan ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan maupun pembangunan. Yang lebih penting lagi, dia mengajak agar orang gunung lebih memihak kepada realitas, bergabungnya Papua ke dalam NKRI adalah kehendak Tuhan.

Mungkin ini  sepenggal kalimat yang pernah diucapkan Lukas Enembe saat masih menjadi Bupati Puncak Jaya. “Mari lupakan masa lalu, melalui otsus ini mari kita sama-sama bangun Tanah Papua, orang gunung kalau mau pintar harus sekolah, kita harus punya ilmu sebab kualitas manusia bukan ditentukan oleh warna kulit melainkan ilmu yang bermanfaat, mari berpikir bagaimana kita orang gunung bisa terlibat dengan saudara-saudara lain di tanah ini untuk membangun bangsa,” kata Lukas Enembe.

Enembe juga mencatat, sejak integrasi dengan RI sampai saat ini, belum pernah orang gunung diberi kesempatan memimpin daerah ini. Sebab itu, Enembe bertekad mengambil langkah politik secara berani untuk membangun dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pegunungan sehingga mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Papua lainnya.

Lukas sempat terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 menggantikan Bupati Tolikara DR (HC) Jhon Tabo, pada Rapat Asosiasi Bupati se-Pengunungan Tengah, pada  22 Februari 2010. Asosiasi ini terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di kawasan ini terendah dari seluruh wilayah RI. Demikian pula dengan indeks kemahalan konstruksi dan kebutuhan bahan pokok lainnya, tertinggi di Indonesia. Coba bayangkan saja harga satu sak semen di Puncak Jaya mencapai Rp2 juta rupiah.

Lukas Enembe pernah menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat. Agar pemerintah pusat bersedia menetapkan kebijakan khusus terkait pembangunan kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Bagi Lukas, Pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur terpadu. Langkah ini untuk membuka isolasi wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas sosial dan ekonomi masyarakat dari dan ke wilayah Pegunungan Tengah.

Secara tersirat, selama ini dana yang dibagikan melalui Otsus tidak banyak berarti di kawasan ini. Harus ada pembangunan yang terpadu dan terfokus sehingga ada hasil yang monumental bagi rakyat di sana. Besaran alokasi dana infrastruktur Otsus dari Pemprov Papua disesuaikan dengan tingkat spesifik wilayah Pegunungan Tengah. Sebab, kawasan tersebut memang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan wilayah yang lain.

“Kami berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup buat membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, Pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,” ungkap Lukas Enembe.

Kini Lukas Enembe bisa bebas mewujudkan pembangunan Papua yang merata baik gunung maupun pantai. Wilayah gunung yang selama ini nyaris tak tersentuh, di saat dirinya menjadi Gubernur Papua, tentu akan menerima sentuhan pembangunan yang berarti.

C.  Kekuatan Rakyat dan Gereja sebagai Kekuatan Utama

Banyak harapan ditujukan ke pundak Gubernur Lukas Enembe untuk membawa Papua yang lebih berpengharapan. Salah satunya datang dari Ketua  Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman. Tokoh kritis yang pernah mengenyam pendidikan di Philipina ini berharap Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal mampu membangun Papua dengan melibatkan tiga pilar, yaitu Adat, Agama dan Pemerintah.

Menurut Socrates Sofyan, pilar Adat merupakan pemberian Tuhan,  di mana Tuhan memberikan orang adat pertama-tama untuk menempati suatu daerah dan itu anugerah. Pilar Agama (Gereja) eksis lantaran ada orang adat. Gereja datang ke tengah-tengah orang adat.

Sedangkan pilar ketiga adalah Pemerintah yang masuk ke tengah-tengah wilayah adat dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, kata Socrates, duet Lukas Enembe dan Klemen Tinal harus benar-benar membangun orang Papua dari tiga pilar tadi, karena ketiga pilar ini saling berhubungan, untuk diberikan perhatian.

Ketiga kekuatan itu, menurutnya, sangat penting untuk mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi Papua. Jika tiga unsur itu bersama bergandengan tangan, maka pembangunan di Papua akan cepat maju. Bila tidak bergandengan dan saling mendukung, maka pembangunan awal yang sedang berjalan akan tersendat.

Sebab itu, Lukas harus mampu menggerakkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan aparatur pemerintah, untuk selalu saling mendukung demi kemajuan pembangunan wilayah Provinsi Papua.

Papua tidak akan maju jika tiga kekuatan utama ini tidak saling mendukung. Sebagai pemimpin di daerah ini, Lukas harus terus menggugah dan memberdayakan agar tiga unsur itu senantiasa merapatkan barisan demi kebangkitan Papua.

Membangun Papua  sesungguhnya tidak susah manakala komunikasi tiga tungku --adat, pemerintah dan agama-- ditempatkan sebagai tiga aras yang mampu menumbuhkan partisipasi dan terkoordinasi.

Pembangunan Tanah Papua tanpa melibatkan peran ketiga tungku tersebut justru akan memudarkan tingkat partisipasi warga masyarakat.  Belajar dari pengalaman sekitar 14 tahun implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, komunikasi dan partisipasi masyarakat mengalami  pengabaian dan kemampatan. Padahal, pelibatan tiga tungku tersebut  justru menjadi kunci kekuatan membangun Papua yang sesungguhnya tidak sulit.

Penghalang utama pembangunan Papua adalah tersumbatnya saluran komunikasi yang melemahkan partisipasi publik. Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan mengabaikan pelibatan tiga tungku tersebut. Pemerintah Provinsi Papua (di bawah kepemimpinan Lukas Enembe) perlu bertanya, kira-kira di mana lokasi yang tepat untuk membangun Puskesmas dan sekolah.

Pemerintah punya fasilitas, punya kewenangan, namun realitas terabaikannya fungsi tiga Tungku tersebut telah melemahkan partisipasi, lantas  pembangunan infrastruktur dilakukan secara top down, bangun sekolah dan puskesmas tanpa bertanya kepada rakyat di mana lokasi yang tepat sekolah dan puskesmas akan dibangun, sehingga apa yang dilakukan dan dimiliki pemerintah percuma --tidak termanfaatkan oleh rakyat.

Tak heran, terabaikannya komunikasi yang melemahkan partisipasi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dalam arti luas. Banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang mubazir, banyak sekolah dan puskesmas dibangun namun kemudian tak punya petugas, karena mereka meninggalkan tugasnya. Tidak ada guru, tidak ada obat,  merupakan akibat dari sebuah prakarsa pemerintah tanpa melibatkan dua tungku yang lain.

Sementara lembaga agama sebagai pihak yang paling dekat dengan rakyat tidak mau terlalu banyak terlibat. Mengapa, persoalannya kembali  pada komunikasi. “Terjalinnya komunikasi tiga Tungku yang intensif, sesungguhnya berdampak dalam membangun Papua itu,  justru tidak susah,” ungkap Pendeta Socrates Sofyan.

Ada satu kisah pada era 1970-an di mana saat itu minim fasilitas dan keterbatasan infrastruktur namun kalangan agama mampu bekerja dengan rakyat tanpa uang, hanya bermodalkan kemauan dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan tiga tungku.

Belajar dari keterbatasan sumber daya pemerintah dulu, ada gagasan terkait pembangunan tiga tungku yang diprakarsai mantan Bupati  Jayapura, Barnabas Youwe. Youwe yang  lebih dulu menggagas pembangun tiga tungku, yang dulu berlaku namun sekarang hilang dan akan dihidupkan kembali oleh generasi pemerintahan era otsus.

Di era otsus, Lukas ingin Pemerintah tidak cenderung sibuk dengan proyek-proyek. Gagasan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat  dalam  program Respek yang telah dimulai mantan Gubernur Barnabas Suebu akan dilanjutkan. Inilah model sekaligus program yang dijalankan dalam rangka pemberdayaan itu sendiri, agar rakyat itu berdaya. Namun  belum semua pihak  punya pemahaman yang sama untuk memberdayakan rakyat di Papua. Sebab itu, pembangunan Papua  ke tingkat basis, butuh persepsi yang sama, bukan popularitas.

Membangun  infrastruktur dan manusia Papua itu perlu disertai landasan hati dan kasih. Dengan demikian akan memunculkan partisipasi. Gubernur harus mampu menggali dan mengenali potensi daerah. 

Lukas ingin memetakan potensi wilayah Papua dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para bupati. Dia ingin memaksimalkan potensi wilayah di masing-masing kabupaten hingga potensi itu saling melengkapi.

D.  Gemas  dari Lukas Enembe

Ketika memulai memimpin Provinsi Papua, Lukas Enembe langsung bergerak membawa orang Papua yang ingin maju di segala sektor. Untuk itu, orang Papua harus mengubah mindset (pola pikir).

Menurut dia, untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih baik, maka mindset orang Papua tidak dapat dipaksakan, tetapi orang Papua sendiri harus sadar untuk mengubahnya sendiri. Mindset orang Papua diubah bukan karena kebijakan anggaran, tapi harus atas kesadaran dari dalam diri sendiri.

Dia menjelaskan, sebagai orang Papua, harus sadar bahwa daerahnya mempunyai kekayaan alam yang bisa dikelola dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pendapatan warga masyarakat. Selain itu, juga harus diubah pola pikir orang Papua yang rata-rata masih bersifat konsumtif. Untuk itu, ada indikator keberhasilan di Kabupaten-Kota, yang terkait dengan pola pikir orang Papua.

Dalam artian ada indikator kebijakan anggaran yang dilakukan para bupati dan walikota di kabupaten/kota, yang fokus pada rumusan umum tentang bagaimana agar tidak ada anak usia sekolah yang buta huruf dan buta aksara serta mempunyai gizi baik.

"Indikator itulah yang dapat membuat perubahan pola pikir orang. Karena pendidikan adalah kunci utama bagi masyarakat Papua," tegas Lukas Enembe.

Dijelaskan, khusus untuk kebijakan pendidikan, mungkin di tingkat dasar Papua sedikit tertinggal. Tapi, untuk para pemuda Papua yang sudah masuk di bangku perguruan tinggi, menurutnya, sudah tertangani secara baik oleh para bupati.

"Di tingkat SD dan PAUD tidak terurus secara baik. Secara otomatis hal ini mempengaruhi pendidikan dan akan mengubah pola pikir orang Papua," ujar Gubernur yang pernah mengenyam pendidikan di Australia ini.

Seperti diketahui dalam program Gerbang Mas Hasrat Papua, yang menjadi program andalan Pemprov Papua, fokus pertama adalah Gemas Papua (Generasi Emas Papua), yang akan diprioritaskan pada tuntas buta aksara, tuntas wajib belajar sembilan tahun, program jaminan 1.000 hari pertama kehidupan untuk memberi jaminan kualitas pelayanan kesehatan dan asupan gizi dari sejak janin dalam kandungan sampai dengan dua tahun pascakelahiran, peningkatan prestasi olahraga dan seni budaya, serta pengembangan daya saing sumber daya manusia Papua.

"Dari 1.000 hari kehidupan ini, di mana usia dua tahun sudah bisa masuk PAUD. Kami bisa mencontoh seperti di Kabupatan Lani Jaya. Ini sudah memasuki tahun kedua program di sana. Jadi si anak dua tahun usianya sudah masuk PAUD. Ketika dia duduk di bangku SD sudah bisa membaca dan menulis," jelas Lukas Enembe.

Menurut dia, inilah yang menjadi salah satu pondasi yang luar biasa bagi orang Papua, yakni mulai dari lahir sampai usia dua tahun dan seterusnya telah mengenal pendidikan sejak usia dini. "Untuk itu, dalam visi misi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera harus ada fase kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan, ini target yang kami kejar. Itulah sebabnya kami lebih pada diskusi dan lebih pada keberhasilan yang telah dicapai," ujarnya.

Untuk menyiapkan SDM Papua yang berkualitas, pendidikan menjadi kunci utama bagi Pemerintah Provinsi Papua, kebijakan pendidikan mulai tingkat dasar harus dilakukan.

Sementara untuk birokrasi Papua, Gubernur Lukas mengharapkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus betul-betul bangkit dan mandiri. "Pimpinan SKPD yang harus kita cari untuk tiga tahun ke depan adalah harus kerja keras. Sehingga tahun terakhir bisa melihat target yang sudah dicapai selama ini. Sebab, tahun ketiga ini merupakan tahun untuk memulai, berhasil-tidaknya memimpin selama lima tahun, itu yang paling utama," ujarnya. Sebab, kata Gubernur, jika pada tahun ketiga tidak berhasil atau gagal, maka pada akhir jabatan nanti (2018) target itu tidak akan tercapai.

Sebuah pertaruhan reputasi seorang Lukas Enembe untuk menggoreskan tinta emas di Tanah Papua. Sebuah pertaruhan bagi seorang Lukas Enembe yang dipilih oleh 52 persen suara rakyat Papua. (*)