"Modal Sosial yang Jadi Kekuatan Saya"

* Bupati Jayapura MATHIUS AWOITAUW   

SELEPAS bangku kuliah di Universitas Jana Badra Yogyakarta, pada 1983, Mathius mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat Papua melalui lembaga swadaya masyarakat sejak 1985 hingga kini. Pengabdiannya dimulai dengan diterima bekerja di Wahana Visi Indonesia (WVI) Jakarta dan kemudian dikirim bekerja di beberapa wilayah di Papua. Mathius tidak hanya bekeja di satu lembaga saja, tapi juga di beberapa lembaga yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat atau community development.

Lembaga non pemerintah itu diantaranya: WVI, PT. Freeport Indonesia Timika, Yayasan Denyut Desa Nabire, Perform Project USAID, Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Pembangunan Partisipatif (AFP3) yang kemudian mendirikan Sekolah Demokrasi Papua serta menjadi anggota Komisi Pemilu Daerah Kabupaten Jayapura, dan sekaligus menjadi Ketua sejak 2003 hingga 2011.

Kemunculannya dalam bursa pencalonan bupati diluar dugaan masyarakat Kabupaten Jayapura, dan sempat menimbulkan nada kontra dari kalangan anggota DPRD dan beberapa elite politik lokal di Kabupaten Jayapura tanpa sebab. Bahkan mereka pun mempersoalkan keaslian ijazah yang dimilikinya. Namun tidak mempengaruhi proses pencalonan dirinya menjadi peserta pemilu kepala daerah Kabupaten Jayapura.

Ia pun akhirnya menjadi salah satu dari tujuh peserta pemilu kepala daerah Kabupaten Jayapura 2012. Hasil pemilu putaran kedua yang diikuti dua pasangan calon pada 16 Juli 2012 lalu, pasangan Mathius Awoitauw dan Roberth Djoenso Darean ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura terpilih periode 2012 – 2017 dengan dukungan: 38.933 suara sah.

Dua hari setelah ditetapkan menjadi Bupati terpilih oleh KPUD Kabupaten pada Senin 23 Juli 2102, Mathius Awoitauw menerima tabloid Suara Perempuan Papua untuk wawancara di kediamannya di Waena, Rabu 25 Juli 2012 lalu. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jayapura 2012?

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Jayapura sesungguhnya sudah dimulai sejak 2010 lalu. Sebab, masa jabatan bupati Jayapura periode: 2006 – 2011 berakhir sebelum 23 Desember 2011. Maka masa persiapan pemilihannya sudah harus dimulai pada September 2011. Sehingga, sisa dua atau tiga bulan kedepannya sudah harus dilakukan persiapan-persiapan untuk pelantikan pada sekira November atau Desember 2011.

Tapi prosesnya jadi lama dan panjang karena bertepatan dengan pelaksanaan jadwal Sidang Sinode GKI ke-XVI di Tanah Papua pada 26 Oktober – 4 November 2011 dilaksanakan di Klasis Sentani. Sehingga, tahapan Pemilukada baru dimulai pada 13 Desember 2011 – 23 Juli 2012 serta terjadi proses gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi oleh lima kandidat yang tidak lolos ke pemilu putaran kedua, sehingga proses pemilu putaran kedua molor sampai baru dilaksanakan pada 16 Juli 2012.

Untuk saya, memang perjalanan cukup panjang. Saya melihat ini proses pemilukada yang pesertanya termasuk yang terbanyak.Pesertanya lebih dari 9 pasangan. Tapi dalam proses verifikasi, lainnya gugur tinggal 7 pasangan calon, tapi justru 7 calon ini juga yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada pemilu putaran pertama, termasuk dua pasangan yang sudah dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi. Ini tergolong peserta terbanyak yang melaksanakan proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Apa yang mendorong Anda masuk dalam pencalonan Bupati Jayapura?

Saya maju sebagai calon Bupati karena, kita diminta oleh sekelompok kecil masyarakat dari luar Papua. Mereka merasa bahwa dari mereka sebagai orang dari luar itu tidak ada yang mereka bisa jagokan untuk maju sebagai calon bupati Jayapura periode 2012 – 2017. Mereka mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, termasuk keaslian orang Papua.

Mungkin mereka melihat referensi saya di KPU waktu itu, maka mereka menawarkan saya untuk kalau bisa, coba ikut serta dalam pemilukada ini. Kemudian pa Roberth Djoenso sendiri  juga sedang mencari siapa yang bisa jadi pasangan untuk maju dalam pilkada Kabupaten Jayapura. Dia sendiri sudah jauh-jauh hari sudah mempromosikan diri untuk maju dalam pilkada. Dia sudah bekerja dengan mempromosikan diri berupa stiker-stiker yang dikirim ke mana-mana.

Waktu mereka minta kesediaan, saya sudah memberitahukan bahwa saya dari segi keuangan itu sama sekali tidak ada. Tetapi idealisme ada untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Kabupaten Jayapura. Dalam perjalanan itu, pa Roberth menyuruh orang untuk bertemu saya, dan kami dua bicara. Tetapi saya tidak langsung memberi kepastian karena saya harus bicara dengan keluarga. Karena dari dalam keluarga kami sendiri, tidak pernah membicarakan untuk ada rencana-rencana maju dalam pencalonan kepala daerah.

Karena itu, saya harus bicara dan dengar dari keluarga dan mereka tidak mengizinkan karena mereka melihat bahwa itu biaya terlalu besar, dan kami tidak bisa karena kita hidup seperti ini tidak mungkin untuk hal seperti itu. Anak-anak juga menolak untuk saya maju dalam pencalonan bupati. Tapi dengan banyaknya informasi dari lapangan, dari masyarakat bahwa ini bisa.

Dengan semangat itu, kami coba berjalan sampai selesai pemilu putaran kedua dan hasilnya masyarakat bisa lihat pada hasil pleno KPU, hari Senin 23 Juli kemarin. Ini karena saya yakin masyarakat punya perhatian lebih besar untuk pasangan Mairo (julukan Mathius – Roberth).

Calon yang maju dalam pilkada adalah orang-orang terkenal dan memiliki kesiapan yang cukup secara pengalaman, intelektual dan keuangan. Ternyata, Anda yang dipilih rakyat memimpin Kabupaten Jayapura kedepan. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda sendiri pernah yakin bahwa akan menang dalam pemilihan?

Dari awal saya punya keyakinan bahwa, yang saya berpikir untuk membangun masyarakat, itu yang terbaik. Siapapun pemimpin, bagi saya itu yang terbaik. Hanya saya merasa bahwa saya tidak bisa, karena saya tidak punya kekuatan finansial. Tapi kalau ide, saya yakin itu kita bisa lakukan, karena saya punya teman-teman banyak. Itu jaminan.

Saya bukan orang yang suka kerja sendiri. Teman-teman di Universitas Cenderawasih, teman-teman LSM banyak sekali, yang memberikan saya support, itu yang saya yakin bisa, tapi kalau dari segi dana saya tidak ada.

Saya melihat orang-orang yang tampil, saya melihat mereka memang bukan orang-orang kecil. Mereka orang-orang yang luar biasa, yang punya jam terbang yang tinggi dan mereka juga orang-orang politik dan birokrasi itu luar biasa bukan main, kemarin itu calonnya banyak sekali. Dari segi dana, rata-rata mereka punya, dan mereka sudah mempersiapkan diri.

Secara pribadi, memang saya melihat kesiapan mereka cukup. Tapi yang membesarkan hati saya itu, dalam hati saya adalah, saya berjuang bersama Tuhan. Itu saja yang membesarkan hati untuk melihat teman-teman kandidat lain yang mempunyai kapasitas yang begitu luar biasa.

Selama ini Anda di LSM dan tiba-tiba masuk di arena politik. Apa yang mendorong Anda?

Ini perjuangan yang panjang di LSM, dimulai dengan WVI saya sudah keliling di hampir semua wilayah di Papua dan kerja di pedalaman juga lama. Ada satu hal yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana masyarakat kita ini benar-benar menjadi merasakan kesejahteraan mereka sendiri dan itu mereka sendiri yang bekerja mencapai itu.

Saat ini kita bicara terus tentang pemberdayaan masyarakat dan reformasi birokrasi, bagaimana pemerintah bisa merubah cara melayani masyarakat. Ini perjuangan yang panjang. Saya pikir kita cukup berjuang dari lama dari luar birokrasi. Kenapa kita tidak maju masuk ke dalam untuk mempengaruhi kebijakan ini. Itu yang menjadi salah satu pendorong saya maju dalam pencalonan bupati Jayapura periode 2012 – 2017.

Saya juga berpikir bahwa Otonomi Khusus sudah berjalan 11 tahun (2002 – 2012), banyak Perdasi-Perdasus yang telah dibuat tapi tidak pernah diimplementasikan. Ini sangat menyedihkan. Apa yang salah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganggu. Pemerintah tidak melakukan itu.

Kami pernah mendorong sebuah Perda tentang pemerintahan asli. Biarlah keaslian itu yang dibangun. Biarlah masyarakat sendiri yang menetukan masa depannya . Perda itu dibuat pada 2008 atas kerja sama LSM dan Universitas Cenderawasih Jayapura, dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat wilayah Mamberamo Tami, para kepala sukunya semua, penggarapan draft Perda itu dilakukan selama empat bulan. Pertemuan dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat adat, dilakukan konsultasi publik kemudian di dorong ke DPRD Kabupaten Jayapura secara resmi oleh masyarakat adat. Tapi sampai sekarang mereka simpan saja.

Banyak upaya kami telah lakukan, dengan AFP3, kami telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), domumen RPJMK untuk lima tahun: 2005 – 2011, tapi itu tidak diimplementasikan secara baik.

Ada sejumlah upaya yang kita lakukan itu menurut saya sudah sangat bagus. Dengan Perform Projeck kerjasama USAID untuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa di beberapa kabupaten di Papua, termasuk Kabupaten Jayapura. Itu kami sudah mendorong, banyak hal pikiran-pikirannya. Tapi tidak digunakan juga.

Saya pikir, kita perlu masuk ke dalam supaya bagaimana kita menghubungkan ini. Selama kita masih berada di luar, kita tidak akan pernah maksimal untuk mempengaruhi kebijakan itu. Saya pikir, saya tidak terlalu ideal, tetapi saya berharap saya bisa, mungkin tidak 100 persen untuk bisa melakukan itu karena masuk dalam sistem. Tapi dengan cara ini, kita akan bicara dan berjuang terus bersama berbagai pihak.

Anda berasal dari LSM dan wakil Anda berasal dari militer (polisi). Bagaimana bisa bersatu dalam memimpin pemerintahan kedepan?

Saya pikir, kita harus mengacu pada visi misi yang kita usung dan kita sepakati untuk Jayapura Baru. Jayapura Baru berarti keaslian hak-hak dasar orang asli Papua, ini harus kita bicarakan. Dan ini kita sudah sepakat. Visi misi ini akan dibicarakan menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dua orang yang berbeda ini, mungkin dari segi implementasi saja terhadap kebijakan-kebijakan itu. Itu yang perlu banyak penyesuaian, tapi bagi saya, pa Roberth, tidak terlalu sulit. Karena waktu dia jadi Kapolres Kabupaten Jayapura dan waktu saya Ketua KPUD, kami sering membangun komunikasi bersama untuk membicarakan persoalan, bagaimana menyelesaikannya. Saya lihat dari pa Roberth punya kelebihan lain adalah komunikasi dengan masyarakat bawah baik. Dan memang itu yang kita mau lakukan.

Hak-hak dan aspirasi-aspirasi rakyat ini kalau bisa diapresiasi dengan baik. Mungkin itu hal yang sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan kita kedepan, karena punya pendekatan yang sama. Kami dua punya kesulitan adalah sistem birokrasi saja. Saya pikir itu kita harus mencari seorang sekretaris daerah yang memang seorang pamong yang dia bisa tahu dan punya pengalaman dan dia bisa membantu kami banyak dalam urusan pemerintahan kedepan.

Ada kekhawatiran, wakil Anda yang dari polisi akan lebih dominan dalam mengendalikan pemerintahan?

Saya berharap tidak hal itu tidak. Karena sosok pa Roberth itu memang militer tapi saya melihat dia seorang militer yang orientasinya jelas terhadap masyarakat. Dan saya dari LSM, tapi saya lebih mengutamakam partisipasi masyarakat. Dan dalam visi misi kami  dalam dialog dengan masyarakat, kami selalu bicara bahwa kami akan selalu membuka ruang yang seluas-luasnya untuk publik. Segala sesuatu kami akan bicarakan, ada ruang untuk kita bicara.

Jadi, konsultasi publik, dialog-dialog dengan kelompok-kelompok strategis itu, kita akan bangun secara terbuka, sehingga tidak ada hal yang tersembunyi. Benar-benar ini harus masyarakat memberi kontribusi dalam kebijakan. Dengan demikian saya yakin, hal-hal itu sulit masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat itu bagi saya adalah warna di pemerintahan ini.

Kemarin (Senin 23 Juli 2012), waktu setelah pleno KPU itu, masyarakat adat berkumpul secara spontan untuk konvoi. Mereka suka cita. Saya ini lamban dari mereka. Saya ini semacam warna untuk mereka. Dan saya memang dari adat, kaka saya ondoafi, itu yang mereka semangat sekali. Karena itu, saya harus tetap memperjuangkan itu, dan itu tekad kami dalam penantian di mana-mana.

Sebagai aktivis LSM dan mantan anggota KPU, bagaimana Anda melihat proses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jayapura?

Saya melihat, memang kita perlu banyak pendidikan politik. Ini yang lemah. Situasi-situasi demokrasi ini menurut saya secara umum berjalan bagus. Tapi ada praktek-praktek yang terjadi mempengaruhi suara pemilih. Itu saja yang saya lihat masih ada kekurangan-kekuarangan. Penyelenggaranya saya lihat sudah bagus, tidak harus 100 persen bagus, tapi sudah baguslah. Dari pihak kita yang sebagai peserta pemilu ini saja yang, kadang-kadang melakukan dengan berbagai cara. Itu saja yang sering mengganggu penyelenggara. Padahal, sebetulnya penyelenggara siap. Tapi peserta ini yang mengganggu.

Sehingga perlu adanya pendidikan politik yang baik untuk partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita melihat bahwa setiap orang dalam menentukan pilihannya adalah hak azasinya. Tidak seorang pun punya hak untuk mempengaruhinya. Karena itu, hal-hal semacam ini kita harus bicara dan perjuangkan terus. Karena keputusan yang diambil untuk menentukan pilihannya itu dia sudah tahu apa resikonya. Pilihan itu untuk menentukan masa depannya yang baik. Karena itu, dia berhak mengambil keputusannya sendiri.

Pada awalnya, dia sudah punya keputusannya yang baik, tapi dalam perjalanan, dia diintervensi oleh kepentingan-kepentingan dari kandidat atau pihak lain yang sering mengacaukan para pemilih. Oleh karena itu, bukan rakyatnya tapi partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat ini perlu ada pendidikan politik. Kelemahan hanya satu itu saja.

Money politik jalan, serangan fajar kemarin saya lihat jalan, karena data-data sudah lengkap. Memang ini tugas yang berat, orang-orang yang kita anggap sebagai tokoh masyarakat di Papua yang luar biasa itu turun langsung membuat kekacauan-kekacauan di masyarakat saat pemilihan.

Saya tidak bilang siapa-siapa, tapi ada pejabat teras, pejabat besar itu ada sampai lima orang. Bahkan ada dari kabupaten lain atas nama partai. Jaringan ini sampai ke pusat. Bagaimana mereka menggagalkan atau memenangkan kabupaten ini.

Sekali lagi saya katakan bahwa kekuatan rakyat tidak selamanya bisa dibeli dengan uang. Itu yang kemarin terjadi dalam pilkada Kabupaten Jayapura 2012.

Untuk kondisi Kabupaten Jayapura saat ini. Hal apa yang harus dilakukan segera?

Yang segera dilakukan pertama reformasi birokrasi dan kita harus audit keuangan yang ada di Kabupaten Jayapura. Saya akan minta satu lembaga audit untuk mengaudit keuangan dalam kurun waktu tiga atau dua tahun terakhir, termasuk asset-aset daerah. Supaya kita bisa lihat seperti apa kemampuan daerah ini.

Ibarat kita masuk ke dalam rumah yang baru. Rumah itu harus dalam keadaan yang enak untuk orang tinggal: bersih, sejuk, rapih. Tidak bisa kita pindah masuk ke dalam ruamh yang penuh dengan sampah, kotor, bau, itu orang tidak tinggal. Ini sama dengan di pemerintahan. Ini harus dibersihkan. Supaya kita mulai dengan suasana yang baik untuk melihat daerah ini dari mana kita star.

Titik awal star itu penting untuk kita tahu. Kemampuan kita, potensi, permasalahan yang ada, baru kita mulai jalan menuju visi yang kita tetapkan. Sambil itu sekaligus juga konsolidasi organisasi tata pemerintahan untuk melihat peta kekuatan dengan visi ini, orang-orang yang ada ini bagaimana kita tempatkan. Kita tidak bisa bergerak tanpa mengetahui kondisi ini.

Yang lain adalah anggaran perubahan inikan mungkin bulan-bulan depan ini mungkin Sekretaris Daerah sudah siapkan untuk perubahan itu. Tapi saya mungkin lebih banyak konsentrasi pada APBD 2013. Kalau bisa, Oktober November itu, APBD 2013 disahkan. (http://www.suaraperempuanpapua.net)